Media NSEAS

9 Januari 2018   15:08  Oleh Edy Mulyadi*     Tahukah anda bahwa sampai akhir tahun silam jumlah utang Indonesia kian dekat saja ke Rp4.000 triliun? Tidak percaya? Simak saja data Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Sampai akhir November 2017, total utang Indonesia mencapai US$291,7 miliar atau setara dengan Rp3.929 triliun.   Angka ini belum termasuk utang baru yang dibuat Menteri Keuangan Sri...

DR Fuad Bawazier, MA Jl. Banyumas No.4 Menteng. Jakarta Pusat Akhir-akhir ini para pelaku ekonomi banyak mendiskusikan isue-isue tentang kredibilitas APBN dan utang negara serta ancaman atau potensi krisis yang menyertainya UTANG NEGARA 1. Per Agustus 2017 Rp3825,79T     PerJuli2017 Rp3779,98T     Kenaikan dalam 1 bulan Rp 45,81T     Atau Rp1,5T per hari   2. Per Agustus 2017 Rp3825,79T     Per Juni 2017 Rp3706,51T     Kenaikan dalam 1 bulan Rp 119,28T  ...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Selama kampanye Pilpres 2014,  sangat terbatas dan langka Capres Jokowi berbicara ttg narkoba dan terorisme. Hal ini berlaku pd kampanye tertululis  dalam dokumen “Visi, Misi dan Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014”. Di dalam dokumen ini tidak tercatat hal ikhwal penanggulangan narkoba dan terorisme. Dua masalah ini tidak menjadi prioritas program Jokowi jika terpilih...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) PEMBERANTASAN KORUPSI,  satu urusan pemerintahan harus dikerjakan Presiden Jokowi. Saat kampanye Pilpres 2014, Capres Jokowi secara lisan berjanji, akan terbitkan  Perpres Pemberantasan Korupsi (hhtp://news.detik.com/pemilu2014/read/). Hingga kini belum terealisir. Selanjutnya, Jokowi berjanji akan berbicara terkait kasus BLBI (http://www.jpnn.com/read/2014/07/17/). Hingga kini Jokowi belum juga berbicara. Disamping lisan, Jokowi juga berjanji secara tertulis di dalam dokumen “Visi, Misi dan...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Saat kampanye lisan Pilpres 2014, Capres Jokowi berjanji, tidak akan memilih Jaksa Agung dari Parpol. Faktanya, Jokowi menunjuk kader Parpol Nasdem, HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung. Selanjutnya, Jokowi berjanji, menyelesaikan pelanggaran HAM  masa lalu (Http://tribune.com/pemilu-201 janji-janji ham). Faktanya sudah 3 tahun lebih menjadi Presiden,  satupun pelanggaran ham dimaksud  tidak diselesaikan. Kampanye tertulis  Jokowi tertuang didalam dokumen ...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Politik Dalam Negeri (PDN),  satu urusan pemerintahan harus dikerjakan Presiden Jokowi. Saat kampanye Pilpres 2014, Capres Jokowi berjanji tertulis di dalam dokumen “Visi, Misi dan Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014”.  Tercatat konsep Tri Sakti dan Nawa Cita. Apa janji Capres Jokowi terkait urusan Politik Dalam Negeri (PDN)? Bersama Wacapres Jusuf Kalla,  Jokowi berjanji, akan...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Aparatur negara, satu urusan pemerintahan harus dikerjakan Jokowi. Saat kampanye Pilpres 2014, Capres Jokowi berjanji tertulis di dalam dokumen “Visi, Misi dan Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014”. Tercatat konsep Trisakti dan Nawa Cita. Apa janji Capres Jokowi terkait urusan aparatur negara? Capres Jokowi berjanji, akan menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga...

Oleh: Faisal Haq Alumni Filsafat UGM Wartawan Anggota PWI Panggung politik menjelang pilkada selalu bergerak dinamis pada menit-menit terakhir. Itu pula yang terjadi saat ini, ketika jadwal pendaftaran pasangan calon (cagub-cawagub, cabup-cawabup, cawali-cawawali) sudah di depan pintu. Sesuai jadwal KPU, pendaftaran para calon kepala daerah peserta pilkada serentak gelombang ketiga itu akan dilakukan pada 4 s.d. 8 Januari 2018. Dus, hanya...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Otonomi daerah, satu urusan pemerintahan harus dikerjakan Presiden Jokowi. Saat kampanye Pilpres 2014, Capres Jokowi berjanji tertulis di dalam dokumen “Visi, Misi dan Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014”. Di dalam dokumen ini tercatat konsep terkenal Jokowi yakni Trisakti dan Nawa Cita. Apa janji Capres Jokowi terkait urusan otonomi daerah? Bersama Wacapres Jusuf Kalla, Jokowi...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Komunikasi dan informatika adalah salah satu urusan pemerintahan harus dikerjakan oleh Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan nasional. Saat kampanye Pilpres 2014 lalu sesungguhnya tidak secara langsung dan tersurat memberikan janji kampanye tentang komunikasi dan informatika. RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang)  tahap ke-3 mengkaitkan komunikasi dan informatika. Prioritas tahap ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan menyeluruh...