Beranda blog Halaman 87

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL: AKAN BERDAMPAK PADA HUTAN DI JAWA ?

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL: AKAN BERDAMPAK PADA HUTAN DI JAWA ? Oleh YAMINUDIN (Peneliti Senior Community Development NSEAS) Kritik masyarakat penggugat Permen LHK No. P.39 Tahun 2017 menunjukkan semakin meluas dan melebar yang bisa jadi tidak ada kaitannya atau kontroversial dengan apa maksud dan tujuan penerbitan Permen ini. Ada kelompok Pengkritik menilai, Permen LHK No. P.39 Tahun 2017 dalam implementasinya...

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL: ADA KEPENTINGAN POLITIK DAN BISNIS PEMERINTAH?

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL: ADA KEPENTINGAN POLITIK DAN BISNIS PEMERINTAH? Oleh TIM STUDI NSEAS (Network for South East Asian Studies) Lahirnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani telah menimbulkan kritik dan kecaman dari berbagai pihak. Kritik dan kecaman muncul dari tasfir atas peraturan tersebut serta analisis berbagai kemungkinan yang akan terjadi...

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL: TANPA MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN ?

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL: TANPA MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN ? Oleh TIM STUDI NSEAS (Network for South East Asian Studies) Lahirnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani telah menimbulkan kritik dan kecaman dari berbagai pihak. Kritik dan kecaman muncul dari tasfir atas peraturan tersebut serta analisis berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam...

Data korupsi di daerah

Dilihat dari pendapatan per kapita yang mencapai US$4.900, kesejahteraan masyarakat Indonesia masih rendah karena baru menempati ranking ke-126 di dunia, jauh tertinggal dibandingan Malaysia yang ada di peringkat 69, dan Thailand 92 dan Tiongkok di peringkat 93. Bahkan kita masih di bawah Sri Lanka yang menempati ranking 116. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat negara, ditunjukan dengan fakta bahwa jumlah penduduk...

KINERJA JOKOWI URUS KEUANGAN

Komisi XI DPR sodorkan angka lebih rendah pertumbuhan ekonomi 2017 Rapat DPR. Hana Adi Perdana©2016 Merdeka.com UANG | Rabu, 7 September 2016 22:25:14 Reporter : Hana Adi Perdana Merdeka.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI malam ini menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo serta perwakilan Badan Perencanaan...

ELEKTABILITAS JOKOWI DIMATA LEMBAGA SURVEI

Survei: Lebih dari 50 Persen Tak Pilih Jokowi jika Pemilu Digelar Minggu, 8 Oktober 2017 | 18:51 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Hampir 50 persen dari 800 masyarakat tidak akan memilih Joko Widodo (Jokowi), jika Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dilakukan pada bulan lalu. Hasil ini diketahui berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) pada 8 hingga 27...

MA AGAR TOLAK PERMOHONAN UJI MATERIIL PERMEN LHK P.39 TAHUN 2017

DISKUSI TERBATAS BEKASI: MA AGAR TOLAK PERMOHONAN UJI MATERIIL PERMEN LHK P.39 TAHUN 2017 Permen LHK No. P. 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani bertujuan al. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau petani miskin. Dengan implementasi Permen LHK P.39 ini diharapkan masyarakat dan petani miskin tinggal di sekitar dan di dalam wilayah kerja Perhutani seperti terdapat...

PEMOHON UJI MATERIIL PERMEN LHK P.39 BUKAN MASYARAKAT ATAU PETANI MISKIN

DISKUSI NSEAS: PEMOHON UJI MATERIIL PERMEN LHK P.39 BUKAN MASYARAKAT ATAU PETANI MISKIN Di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini Raya, Jakarta Pusat telah diselenggarakan diskusi dgn Topik: Ada apa dengan Permen LHK No. P.39 tahun 2017 ttg Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani? Hadir peserta diskusi al. Elfan Gomes (Advokat/Lawyer), Hamid Husein (Advokat/Lawyer), Dadang Mardesa (Seniman/Pelukis), Jacob Ereste (Budayawan), M.R.Ridho (Prodem),...

DAMPAK POSITIF PERMEN LHK NO. P.39 TAHUN 2017

Permen LHK Nomor P.39 akan menimbulkan dampak positif terhadap kondisi kepastian hukum bagi petani penggarap tanah hutan negara; keadilan sosial; dan, kesejahteraan masyarakat terutama petani miskin di sekitar atau wilayah kerja Perum Perhutani. Tiga dampak positif ini dapat merupakan alasan dan rasionalisasi bagi Majelis Hakim di MA untuk menolak permohonan uji materiil atas Permen LHK Nomor P.39 Tahun 2017....

PENURUNAN ELEKTABILITAS JOKOWI DAN CARA PEMECAHAN

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) Salah satu cara untuk meyakinkan dugaan atau hipotetis kita tentang tingkat keterpilihan Balon (Bakal Calon) atau Calon dalam pemilihan seperti Pilpres atau Pilkada yakni melakukan survei opini publik terkait elektabilitas para Balon atau Calon. Untuk kasus Jokowi sebagai Balon pada Pilpres tahun 2019 mendatang, sudah mulai dibicarakan di publik berdasarkan hasil survei opini publik. Sebagai incumbent atau...

Stay connected

0FansSuka
1,209PengikutMengikuti
14,700PelangganBerlangganan

Latest article

MENAPAK SAAT-SAAT TERAKHIR REZIM (3): Sekali lagi SERUAN NASIONAL Menyelamatkan Indonesia Mencapai Cita-cita Proklamasi...

Sri-Bintang Pamungkas (Artikel ini terutama saya tujukan kepada para Pribumi Indonesia yang beragama Islam, seperti diri saya.) Sudah bukan hal yang perlu diperdebatkan, dari Firman Allah...

MENAPAK SAAT-SAAT TERAKHIR REZIM (2): Seruan Nasional untuk Selamatkan Indonesia dan Merdeka Kembali.

Sri-Bintang Pamungkas Saya memang tidak hidup di jaman Soekarno kecil... beda kami 40 tahun lebih... Tapi aku membaca cerita waktu kecilnya Soekarno... Dia orang Jawa...

HKTI DAN PILPRES 2024

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA Hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang dinakhkodai DR. Fadli Zon akan menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional...