Oleh
TIM REDAKSI MEDIANSEAS
Pembahasan tema diskusi lebih mengerucut pada kondisi sekarang, terutama tiga tahun era Rezim Jokowi, datang dari Pembicara Pengamat Ekonomi dan Peneliti dari INDEF, Bhima Yudhistira. Beragam data, fakta dan angka disajikan untuk mendeskripsikan permasalahan ekonomi khususnya di era Jokowi. Setelah Bhima tampil Budayawan Emha Ainun Nadjib dengan pemikiran kritis dan puitis secara tertulis. Di portal medianseas.com ini disajikan secara utuh pemikiran kritis dan puitis Emha Ainun Nadjib dimaksud.
Bhima sangat fokus dan mempermasalahkan kondisi sosial ekonomi rakyat Indonesia. Bahwa setelah reformasi angka ketimpangan sosial semakin parah. Sekarang sudah 0,4. “Demokrasi tanpa kesejahteraan sosial,” tandas Bhima.
Suatu fakta bahwa setelah reformasi angka “gini rasio” menunjukkan semakin terjadinya kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah. Reformasi yang seharusnya meningkatkan kehidupan demokrasi kemudian meningkatkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat, tidak terjadi. Cita-cita demokrasi bagaikan ada hanya dalam mimpi, belum terealisir secara konkrit di tengah-tengah kehidupan rakyat.
Memimpikan reformasi yang menciptakan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia sebagai apa yang kita mau, menjadi keniscayaan. Namun, mimpi itu masih jauh dari realitas obyektif.
Kini sekali pun reformasi sudah berjalan sekitar 20 tahun, kondisi sosial ekonomi dengan indikator daya beli rakyat menurun. Daya beli petani tiga tahun terakhir ini menurun. 16 kebijakan ekonomi Jokowi tidak terasa. Indonesia terlalu cepat masuk ke era digital. Dalam hal ini Bhima mengkritisi sikap kalangan pendukung Jokowi yang menjadi
para Komisaris di BUMN mengeroyok pemikiran orang-orang kritis anak-anak muda tentang menurunnya daya beli ini.
Kondisi perekonomian era reformasi sekarang terutama era Jokowi juga ditandai utang negara semakin membesar. Bhima mempertanyakan untuk apa utang ini. Untuk infrastruktur? Untuk siapa infrastruktur itu? Rakyat miskin di Kulonprogo tidak membutuhkan infrastruktur itu. Hanya kelas menengah atas yang membutuhkan. Ternyata 80 persen proyek infrastruktur itu dikuasai oleh kontraktor perusahaan besar.
Apa solusinya? Menurut Bhima, kaum ekonom terpecah dua. Satu kelompok menghendaki Jokowi dua periode dan lanjut menjadi Presiden agar dia bertanggungjawab bertambah banyaknya utang negara yang dibuatnya. Satu kelompok ekonom lain menghendaki Jokowi berkuasa hanya satu periode ini saja. Segera perombakan kabinet harus dilaksanakan. “Termasuk Menteri Pertanian juga,” tandas Bhima.
Sesungguhnya meminimalkan utang negara menjadi cita-cita reformasi sebagai sebuah mimpi. Rezim Jokowi tiga tahun ini justru meningkatkan drastis jumlah utang negara melebihi bahkan 1.000 triliun rupiah. Yang kita maui adalah meminimalkan utang negara. Ini juga cita-cita gerakan mahasiswa sejak tahun 70an, 80an dan juga 90an. Tetapi, di era reformasi ini justru kondisi utang negara justru bertentangan dengan apa yang gerakan mahasiswa maui. Meminimalkan utang negara untuk membiayai pembangunan nasional masih dalam mimpi.
Setelah Bhima angkat bicara di dalam diskusi publik ini, diikuti dengan Emha Ainun Najib, Budawanan.
Setelah Emha angkat bicara dan sekaligus baca puisi khusus untuk acara ini, kemudian Moderator Syahganda memberikan kesempatan utama kepada Jend. AD Purnawirawan Djoko Santoso, Mantan Panglima TNI era Reformasi dan Mantan Komandan Korem di Yogyakarta.
Menurut Djoko Santoso, 77 tahun kita jalan di tempat. Ia juga setuju pendapat tentang keadilan sosial yang belum tercapai hingga sekarang. Mengapa kita masih jalan di tempat?Djoko menjawab sendiri, karena kita 77 tahun belum mendapat “barokah”. Kalau kita mendapat barokah, pasti jalan.
Bagaimana cara pemecahannya? Djoko pada dasarnya menawarkan pendekatan spiritual, yaitu kita harus mendekatkan diri terhadap Allah SWT. Djoko menyarankan, yang harus dilakukan adalah transformasi, bukan reformasi. Transformasi bermakna ada upaya perbaikan, bukan sekedar menunjukkan permasalahan dihadapi. Djoko juga mengakui pentingnya “critical mass” atau massa kritis untuk memecahkan permasalahan bangsa dan negara ini.
Upaya transformasi versi Djoko ini bisa jadi sebagai mimpi yang diharapkan terealisir ke dalam realitas obyektif.
Setelah Djoko Santoso menyampaikan pemikiran dan penilaian kritis, Moderator mempersilakan audiens memberikan tanggapan dan pendapat. Namun, sayang sekali para penanggap dari audiens ini kurang memfokuskan diri pada tema diskusi publik yakni “Mengembalikan Reformasi yang Kita Mau”. Reformasi terkesan hanya sebuah mimpi, tidak perlu dibahas lagi. Kita mau ada perubahan yang lebih baik terutama keadilan sosial. Biarlah mimpi itu hanya mimpi, yang penting kita harus berjuang agar tercipta keadilan sosial, bukan seperti sekarang: ketimbang semakin melebar, daya beli rakyat semakin menurun dan utang negara meningkat dahsyat. Memimpikan, bukan mengembalikan, reformasi yang kita mau, menjadi tema yang relevan untuk diskusi publik ini.
Reformasi baru tingkat mimpi, masih jauh dari realitas obyektif. Tetapi, sebagaimana Hariman Siregar menandaskan pada penutupan acara diskusi, kita harus terus memperjuangkan demokrasi, jangan mundur kembali ke era otoritarian atau diktator. Bagaimanapun, demokrasi lebih baik daripada otoritarian. Walaupun demokrasi masih syarat permasalahan dan penyimpangan dalam realitas obyektif, kita harus terus berjuang memecahkan permasalahan demokrasi tersebut (Tammat).
