Media NSEAS

OLEH MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) Salah satu urusan pemerintahan harus dikerjakan Presiden Jokowi adalah perekonomian Indonesia. Salah satu parameter untuk mengetahui apakah Presiden Jokowi berhasil urus perekonomian Indonesia, yakni pertumbuhan ekonomi. Parameter pertumbuhan ini dapat dijadikan kriteria kondisi kinerja Jokowi dalam urusan perekonomian Indonesia. Jika Jokowi mampu menciptakan tingkat pertumbuhan ekonomi sesuai dengan sasaran atau target yang diharapkan baik tertuang di dalam...

Oleh MUUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Salah satu issue HAM adalah penanganan peristiwa pelanggaran HAM berat. Di era SBY, dibuka ruang diskusi dgn para korban pelangaran HAM berat di Istana. Sementara di era Jokowi, tidak ada diskusi dan terjadi kemunduran. Jokowi belum merealisir janji kampanye Pilpres 2014 yang juga sudah dituangkan dalam Nawacita dan RPJMN 2015-2019. Salah satu janji...

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL: AKAN BERDAMPAK PADA HUTAN DI JAWA ? Oleh YAMINUDIN (Peneliti Senior Community Development NSEAS) Kritik masyarakat penggugat Permen LHK No. P.39 Tahun 2017 menunjukkan semakin meluas dan melebar yang bisa jadi tidak ada kaitannya atau kontroversial dengan apa maksud dan tujuan penerbitan Permen ini. Ada kelompok Pengkritik menilai, Permen LHK No. P.39 Tahun 2017 dalam implementasinya...

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL: ADA KEPENTINGAN POLITIK DAN BISNIS PEMERINTAH? Oleh TIM STUDI NSEAS (Network for South East Asian Studies) Lahirnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani telah menimbulkan kritik dan kecaman dari berbagai pihak. Kritik dan kecaman muncul dari tasfir atas peraturan tersebut serta analisis berbagai kemungkinan yang akan terjadi...

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL: TANPA MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN ? Oleh TIM STUDI NSEAS (Network for South East Asian Studies) Lahirnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani telah menimbulkan kritik dan kecaman dari berbagai pihak. Kritik dan kecaman muncul dari tasfir atas peraturan tersebut serta analisis berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam...

Dilihat dari pendapatan per kapita yang mencapai US$4.900, kesejahteraan masyarakat Indonesia masih rendah karena baru menempati ranking ke-126 di dunia, jauh tertinggal dibandingan Malaysia yang ada di peringkat 69, dan Thailand 92 dan Tiongkok di peringkat 93. Bahkan kita masih di bawah Sri Lanka yang menempati ranking 116. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat negara, ditunjukan dengan fakta bahwa jumlah penduduk...

Komisi XI DPR sodorkan angka lebih rendah pertumbuhan ekonomi 2017 Rapat DPR. Hana Adi Perdana©2016 Merdeka.com UANG | Rabu, 7 September 2016 22:25:14 Reporter : Hana Adi Perdana Merdeka.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI malam ini menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo serta perwakilan Badan Perencanaan...

Survei: Lebih dari 50 Persen Tak Pilih Jokowi jika Pemilu Digelar Minggu, 8 Oktober 2017 | 18:51 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Hampir 50 persen dari 800 masyarakat tidak akan memilih Joko Widodo (Jokowi), jika Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dilakukan pada bulan lalu. Hasil ini diketahui berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) pada 8 hingga 27...

DISKUSI TERBATAS BEKASI: MA AGAR TOLAK PERMOHONAN UJI MATERIIL PERMEN LHK P.39 TAHUN 2017 Permen LHK No. P. 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani bertujuan al. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau petani miskin. Dengan implementasi Permen LHK P.39 ini diharapkan masyarakat dan petani miskin tinggal di sekitar dan di dalam wilayah kerja Perhutani seperti terdapat...

DISKUSI NSEAS: PEMOHON UJI MATERIIL PERMEN LHK P.39 BUKAN MASYARAKAT ATAU PETANI MISKIN Di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini Raya, Jakarta Pusat telah diselenggarakan diskusi dgn Topik: Ada apa dengan Permen LHK No. P.39 tahun 2017 ttg Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani? Hadir peserta diskusi al. Elfan Gomes (Advokat/Lawyer), Hamid Husein (Advokat/Lawyer), Dadang Mardesa (Seniman/Pelukis), Jacob Ereste (Budayawan), M.R.Ridho (Prodem),...