
Hizbullah Indonesia:
REZIM PENJUAL NEGARA PELAKU MAKAR SEGERA JATUH SEIRING DENGAN HANCURNYA PEREKONOMIAN: Pertumbuhan Ekonomi 5% Yang Merupakan Ilusi Antek CIA… Membelah NKRI Nenjadi Negara Dalam Negara…
Sri-Bintang Pamungkas
Ketika Anies Rasyid Baswedan dipanggil Wowok di rumahnya, sudah ada AGwan yg mewakili Agung Sedayu, dan Wakil dari Agung Podomoro. Singkatnya Wowok minta agar Gubernur DKI itu memberikan ijin pembangunan Pulo Reklamasi C dan D di Pantai Utara Jakarta.
Sekalipun ada beberapa Putusan PTUN yang menolak pembangunan beberapa Pulo lain atas Gugatan Masyarakat Nelayan, tetapi nyatanya 17 Pulo itu tetap dibangun menjadi Pulo-pulo Reklamasi dari Negara Oligarki Cina Indonesia. Di belakangnya ada pula Wiwik dari Rezim Drakula-Drakuli yang mewakili NKRI…
Manakala SBY memberi HGU lahan selama 99 tahun, dan Wiwik memberi lampu hijau pembanguan PIK&PIK di Pantai Utara Banten… dan lain-lain wilayah. Akhirnya para Oligarki Cina itu pula yang berhasil menguasai dan membangun Negara Oligarki Cina di dalam Wilayah NKRI. Jadi, Negara Oligarki Cina bersama Pulo-Pulo Reklamai serta PIK&PIK dan lain-lain itu pada hakekatnya adalah hasil Makar SBY, Wiwik dan Wowok yang menjual Wilayah RI itu kepada Asing. Sebagaimana disebut dalam Pasal 192 KUHP/2023, SBY, Wiwik dan Wowok itu diancam dengan hukuman MATI…
Cina-cina Oligarki Indonesia ini memang hebat. Mereka adalah Pengusaha-pengusaha Plus yang ulung. Padahal jumlah mereka hanya ribuan, dibanding dengan jutaan Sarjana-sarjana Pribumi kita. Banyak dari mereka, bahkan bukan lulusan Sarjana. Fakta juga membuktikan, bahwa di dalam kelas mereka pun jauh kepandaiannya di bawah kita yang Pribumi. Lihatlah Widjojo Nitisastro, Emil Salim, AnikSrimul, Yayak Purbaya, Brian Yuliarto dan lain-lain Profesor Doktor… mereka memilih jadi Birokrat; mereka juga orang-orang berada, tapi tidak buas kepada kekayaan…
Tapi para Cina-cina itu, bisa menjadi orang-orang kaya luar biasa… Anak-anak mereka pun disekolahkan ke luar negeri… lalu pulang ke Indonesia bekerja dengan bapak-bapaknya yang sudah menjadi milyarder… sementara Sarjana-sarjana Pribumi kita masih lontang-lantung mencari kerja seadanya…
Kenapa bisa begitu?! Karena Cina-cina itu buas dengan harta dan kekayaan… Mereka pun hidup di Indonesia… sebuah Wilayah di Dunia yang penduduk Pribuminya lembek… yang tidak menuhankan harta dan kekayaan… Fakta juga menunjukkan, bahwa Cina-cina itu tidak akan bisa hidup di Amerika atau Eropa sekayaraya hidup di Indonesia. Peraturan hidup berusaha di sana sangat ketat… dan di sana tidak ada pejabat birokrat yang bisa disogok. Para birokrat kita disuap dengan uang receh, tetapi si Cina mendapat milyaran dari fasilitas Air, Bumi dan Kekayaan Alam di dalamnya dan merampoknya habis-habisan! Mereka memang hebat di situ… dan buas pula di situ…!
Cina-cina Indonesia itu justru memanfaatkan Pasal 33 UUD 1945 dengan sebaik-baiknya… Mereka bersatu-padu dan tolong-menolong satu-sama-lain dalam Asas Kekeluargaan serta dalam Asas Kebuasan mencari Harta Kekayaan. Dengan Kekayaan itu mereka membeli Kekuasaan, membeli Fasilitas dan Ijin Negara, membeli Tanah Rakyat dengan murah dan memaksa… Mereka membeli Polisi, mereka membeli TNI… Mereka membeli hampir semua Pejabat Negara… Mereka membeli pula Presiden-Presiden RI. Mereka membeli SBY, Wiwik dan Wowok… Bahkan membeli Megawati dan Soeharto…
Mereka membeli Wilayah RI untuk mendirikan Negara Oligarki Cina… Tapi mereka tidak puas hanya menjadi Naga-naga di Negara Oligarki Cina, di Pulo-pulo Reklamasi, di Pantai-Pantai Indah Kapuk, di Rempang, di Morowali, di Maluku Utara, di Raja Ampat, di Hutan-hutan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua… Mereka pun ingin kedudukan Presiden NKRI…
Babah Alun bin Yauw To Tjiang (Yusuf Hamka), Tan Harry (Harry Tanoe Sudibyo), Ang Tjoen Ming (Sri Taher) dan tentunya Li Bai (James Riady) dan lain-lain termasuk Liem Bian Koen dan Liem Bian Kie semua berusaha berlomba-lomba berebut posisi jadi RI Satu… bersama Anies Rasyid Baswedan yang keturunan Arab… Situasi macam begini harus dijungkirbalikkan : *Indonesia Harus Untuk Indonesia Asli.*
(Habis)
Jakarta, 30 Januari 2026
@SBP


