MEMIMPIKAN REFORMASI YANG KITA MAU (Bagian Ketiga)
Oleh
TIM REDAKSI MEDIANSEAS
Pembahasan tema diskusi lebih mengerucut pada kondisi sekarang, terutama tiga tahun era Rezim Jokowi, datang dari Pembicara Pengamat Ekonomi dan Peneliti dari INDEF, Bhima Yudhistira. Beragam data, fakta dan angka disajikan untuk mendeskripsikan permasalahan ekonomi khususnya di era Jokowi. Setelah Bhima tampil Budayawan Emha Ainun Nadjib dengan pemikiran kritis dan puitis secara tertulis. Di portal...
Ma RI wa La RI
CATATAN REDAKSI: Tulisan berikut ini merupakan pemikiran kritis Emha Ainun Najib yang bergaya puitis disampaikan dalam forum memperingati 44 Tahun Malari sekaligus merayakan 18 Tahun Indonesia Democracy Monitor di University Club Kampus Bulak Sumur UGM Yogyakarta, 15 Januari 2018.
Ma RI wa La RI
Disingkat: MALARI
Satu
Tidak ada Malapetaka 15 Januari
Gerakan 15 Januari adalah shock theraphy
Untuk RI yang sudah mulai parah penyakitnya
Malari...
MEMIMPIKAN REFORMASI YANG KITA MAU (Bagian Kedua)
Oleh
TIM REDAKSI MEDIANSEAS
Beragam pemikiran atau pembahasan atas tema diskusi publik yang diselenggarakan Hariman Siregar dkk. Secara ringkas masing2 pemikiran yang dipimpin Syahganda Nainggolan dimaksud sbb:
Max Lane (Ilmuwan Politik dan Indonesianis dari Australia):
Sejarah kemerdekaan Indonesia sebagai bayi on state dimulai sejak tahun 50an. Selama 30 tahun Orde Baru banyak hal yang perlu dipelajari secara mendekam. Hak2 tersebut memiliki dampak...
MEMIMPIKAN REFORMASI YANG KITA MAU (Bagian Pertama)
Oleh
TIM REDAKSI MEDIANSEAS
Pada 15 Januari 2018 telah berlangsung peristiwa politik unik di University Club Kampus Bulak Sumur UGM Yogyakarta. Kalangan Aktivis Malari dan InDemo terkenal selama ini bergerak di Ibukota DKI Jakarta, kali ini buat kegiatan diskusi publik di Kampus UGM. Thema diskusi juga menarik, mempertanyakan perjalanan reformasi 1997/8 selama ini, bukan perjalanan cita2 gerakan mahasiswa Malari 1973/74.
Kegiatan ini...
Menteri Perutangan
9 Januari 2018 15:08
Oleh Edy Mulyadi*
Tahukah anda bahwa sampai akhir tahun silam jumlah utang Indonesia kian dekat saja ke Rp4.000 triliun? Tidak percaya? Simak saja data Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Sampai akhir November 2017, total utang Indonesia mencapai US$291,7 miliar atau setara dengan Rp3.929 triliun.
Angka ini belum termasuk utang baru yang dibuat Menteri Keuangan Sri...
Utang Negara Dan Ancaman Krisis
DR Fuad Bawazier, MA
Jl. Banyumas No.4 Menteng. Jakarta Pusat
Akhir-akhir ini para pelaku ekonomi banyak mendiskusikan isue-isue tentang kredibilitas APBN dan utang negara serta ancaman atau potensi krisis yang menyertainya
UTANG NEGARA
1. Per Agustus 2017
Rp3825,79T
PerJuli2017
Rp3779,98T
Kenaikan dalam 1 bulan
Rp 45,81T
Atau Rp1,5T per hari
2. Per Agustus 2017
Rp3825,79T
Per Juni 2017
Rp3706,51T
Kenaikan dalam 1 bulan
Rp 119,28T
...
KINERJA JOKOWI URUS NARKOBA DAN TERORISME
Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua Tim Studi NSEAS)
Selama kampanye Pilpres 2014, sangat terbatas dan langka Capres Jokowi berbicara ttg narkoba dan terorisme. Hal ini berlaku pd kampanye tertululis dalam dokumen “Visi, Misi dan Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014”. Di dalam dokumen ini tidak tercatat hal ikhwal penanggulangan narkoba dan terorisme. Dua masalah ini tidak menjadi prioritas program Jokowi jika terpilih...
KINERJA JOKOWI URUS KORUPSI
Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua Tim Studi NSEAS)
PEMBERANTASAN KORUPSI, satu urusan pemerintahan harus dikerjakan Presiden Jokowi. Saat kampanye Pilpres 2014, Capres Jokowi secara lisan berjanji, akan terbitkan Perpres Pemberantasan Korupsi (hhtp://news.detik.com/pemilu2014/read/). Hingga kini belum terealisir.
Selanjutnya, Jokowi berjanji akan berbicara terkait kasus BLBI (http://www.jpnn.com/read/2014/07/17/). Hingga kini Jokowi belum juga berbicara.
Disamping lisan, Jokowi juga berjanji secara tertulis di dalam dokumen “Visi, Misi dan...
KINERJA JOKOWI URUS HUKUM DAN HAM
Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua Tim Studi NSEAS)
Saat kampanye lisan Pilpres 2014, Capres Jokowi berjanji, tidak akan memilih Jaksa Agung dari Parpol. Faktanya, Jokowi menunjuk kader Parpol Nasdem, HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung.
Selanjutnya, Jokowi berjanji, menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu (Http://tribune.com/pemilu-201 janji-janji ham). Faktanya sudah 3 tahun lebih menjadi Presiden, satupun pelanggaran ham dimaksud tidak diselesaikan.
Kampanye tertulis Jokowi tertuang didalam dokumen ...









