KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KONGRES UMAT ISLAM DI SUMUT
Pengantar Redaksi:
Acara Kongres Umat Islam di Sumut telah usai. Kongres ini menjadi perhatian nasional karena dihadiri oleh sejumlah Tokoh Islam nasional antara kain: Amien...
DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (Bagian Empat)
II. Dalam Pokok Perkara
1. Latar Belakang Pemberian akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat setempat merupakan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya...
DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (Bagian Tiga)
13. Bahwa pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang diberikan kepada ribuan pemegang IPHPS semakin pelik dengan adanya ketentuan Permen LHK Nomor P.39, Pasal 15 Ayat...
DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (Bagian Dua)
II. OBJEK PERMOHONAN KEBERATAN HAK UJI MATERIIL (LEGAL REVIEW):
Adapun yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil (judicial review) ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan...
DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (Bagian Satu)
PUTUSAN
Nomor 56 P/HUM/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup...
Bantuan Hukum Probono Sebagai Pendekatan Kebangsaan Pengentasan 27.770.000 Rakyat Miskin Indonesia (Bagian Kelima)
Oleh:
DR. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.
Kesimpulan
Secara Konstitusional paham kebangsaan telah memberikan jaminan kepada rakyat miskin untuk mendapat persamaan hak didepan hukum, kemiskinan tersebut...
Bantuan Hukum Probono Sebagai Pendekatan Kebangsaan Pengentasan 27.770.000 Rakyat Miskin Indonesia (Bagian Keempat)
Oleh:
DR. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.
Peranan Negara, Paham Kebangsaan, PERADI, Mengentaskan Kemiskinan
Faktual, Advokat adalah aktor dan pioner utama pemberi layanan Bantuan hukum kepada...
Bantuan Hukum Probono Sebagai Pendekatan Kebangsaan Pengentasan 27.770.000 Rakyat Miskin Indonesia (Bagian Ketiga)
Oleh:
DR. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.
Area Dan Batasan Bantuan Hukum Probono
Deklarasi Montreal yang merupakan hasil dari The World Conference of The Independence of...
Bantuan Hukum Probono Sebagai Pendekatan Kebangsaan Pengentasan 27.770.000 Rakyat Miskin Indonesia (Bagian Kedua)
Oleh:
DR. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.
Kewajiban Profesional Advokat dan Bantuan Hukum Probono
Karakteristik dari negara yang didasarkan hukum adalah, negara menjamin hak semua orang...





