UNDANGAN DISKUSI PUBLIK NSEAS.
NSEAS mengundang bapak/ibu/saudara dalam diskusi publik.
Tema : KONFLIK AGRARIA DALAM PROYEK INFRASTRUKTUR MILIK BUMN. STUDI KASUS PROYEK BANDARA KULON PROGO DIY.
Waktu...
*UNDANGAN TAKZIAH*
Kepada Yth,
1. Anggota Presidium dan Pengurus KAHMI JAYA
2. Forhati JAYA
3. Pengurus MD Kahmi jaya
4. Kakanda/Ayunda Keluarga Besar Alumni HMI dan Simpatisan.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehubungan...
KINERJA JOKOWI URUS PERTANIAN
Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS)
Dalam mengevaluasi atau menilai kritis kinerja Presiden Jokowi urus pemerintahan, salah satu bidang dapat dijadikan sasaran yakni pertanian, termasuk pangan.
Pada saat...
MA AGAR TOLAK PERMOHONAN UJI MATERIIL PERMEN LHK P.39 TAHUN 2017
DISKUSI TERBATAS BEKASI: MA AGAR TOLAK PERMOHONAN UJI MATERIIL PERMEN LHK P.39 TAHUN 2017
Permen LHK No. P. 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di...
PEMOHON UJI MATERIIL PERMEN LHK P.39 BUKAN MASYARAKAT ATAU PETANI MISKIN
DISKUSI NSEAS:
PEMOHON UJI MATERIIL PERMEN LHK P.39 BUKAN MASYARAKAT ATAU PETANI MISKIN
Di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini Raya, Jakarta Pusat telah diselenggarakan diskusi dgn...
DAMPAK POSITIF PERMEN LHK NO. P.39 TAHUN 2017
Permen LHK Nomor P.39 akan menimbulkan dampak positif terhadap kondisi kepastian hukum bagi petani penggarap tanah hutan negara; keadilan sosial; dan, kesejahteraan masyarakat terutama...
KONFLIK HORIZONTAL HANYA FIKSI BELAKA
PERMEN LHK P.39/2017 UTK PETANI MISKIN JAWA: KONFLIK HORIZONTAL HANYA FIKSI BELAKA
Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS)
Permen LHK No. P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di...
PETANI MISKIN JAWA TAKKAN MEMPERBURUK TATA KELOLA HUTAN
Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS)
Pengkritik perhutanan Sosial di Pulau Jawa memprediksi Permen LHK No P.39 /2017 ttg Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani semakin...
PETANI MISKIN JAWA TIDAK AKAN MENIMBULKAN BENCANA ALAM
Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS)
Kebijakan perhutanan sosial di Pulau Jawa kini diperkuat regulasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P.39 Tahun 2017 tentang...
PETANI MISKIN JAWA TIDAK AKAN LAKUKAN JUAL BELI TANAH GARAPAN
DI BAWAH PERMEN LHK NO.P.39/2017, PETANI MISKIN JAWA TIDAK AKAN LAKUKAN JUAL BELI TANAH GARAPAN
Oleh:
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS)
Ada beberapa orang dari Jawa Barat mengajukan...
Latest article
Menata Masa Depan Profesi Hukum di Yogyakarta: Penguatan Internal Menuju Organisasi Advokat yang Modern,...
Oleh: H. Adi Sahlan, S.H.
(Advokat/Penasehat Hukum & Ketua DPD HAPI D.I.Y)
Dunia kekaryaan advokat di era modern menuntut dinamika adaptif yang tidak hanya berfokus pada...
Malam Keakraban dan Diskusi Buku Bersama Gubernur NTB di Kopi Joss Mangkubumi
Udara malam Yogyakarta pada tanggal 10 September 2026 terasa begitu akrab. Tepat pukul 22.00 WIB, di tengah kerlap-lampu kota yang khas, suasana hangat tampak...
“Diary: 20 Bulan Perjalanan Pengabdian Iqbal-Dinda” Merekam Gaya Kepemimpinan Gubernur Diplomat dalam Mengubah...
Buku karya intelektual muda asal Sumbawa, Nurdin Ranggabarani, bersama Tim MATADATA Institute ini merekam secara cermat rekam jejak kepemimpinan Gubernur NTB Dr. H. Lalu...