DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (Bagian Tiga)

0
543

13. Bahwa pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang diberikan kepada ribuan pemegang IPHPS semakin pelik dengan adanya ketentuan Permen LHK Nomor P.39, Pasal 15 Ayat 4 Permen LHK Nomor P.39, yang menyebutkan “lahan garapan anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat diwariskan atas persetujuan kelompok” dan Permen LHK Nomor P.39, Pasal 16, yang menyebutkan “jangka waktu IPHPS sebagaimana dimaksud dengan Pasal 13 Ayat 2 huruf e diberikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.” Adanya hak pemanfaatan hutan yang dapat mewariskan menjadikan Permen LHK Nomor P.39 melanggat konstitusi, mengingat masalah pewarisan termasuk ranah hukum privat, sedangkan perijinan masalah ranah hukum administrasi negara. Disamping menimbulkan konflik kepemilikan tanah dalam hal terjadi perebutan hak waris maka adanya pewarisan dan panjangnya jangka waktu yang diberikan kepada pemegang IPHPS juga dapat menyebabkan pemanfaatan hutan tidak lagi dilakukan sebagaimana mestinya. Wajar bila ada kekhawatiran masyarakat bahwa dalam waktu 35 tahun pemanfaatan tanah yang diberikan kepada pemegang IPHPS pada akhirnya akan banyak terjadi peralihan hak garap kepada pihak ketiga dimana pihak ketiga inilah yang akan memanfaatkan secara ekonomi tanah garap yang semula diberikan kepada pemegang IPHPS. Ini juga menjadi kekhawatiran Para Pemohon;

14. Bahwa sejak tahun 2001 sebenarnya Perum Perhutani telah melakukan proses perhutanan sosial secara sistemik melalui penerapan system Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dalam PHBM, Perum Perhutani merupakan pihak yang mendapatkan pelimpahan pengelolaan hutan yang melakukan kerjasama pemanfatan hutan dengan mitranya yang Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), sebagai pihak yang menjadi representasi masyarakat desa hutan pada suatu desa, seperti implentasi konsep PHBM. Dengan skema kerjasama tersebut maka dalam system PHBM kehadiran Negara (Melalui BUMN Perum Perhutani) dalam kelola hutan Jawa untuk memastikan pengelolaan sumber daya hutan dilaksanakan sebagai kesatuan ekosistem, sehingga dapat mewujudkan kelanjutan fungsi dan manfaat hutan dalam aspek ekologi, sosial dan ekonomi. Kerjasama ini sudah sesuai dengan Pasal 3 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 yang menyebutkan, “Pengelolaan hutan di hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hurup b, huruf c dan huruf d dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.” Namun Permen LHK No.P.39 malah menghadirkan ribuan pemegang IPHPS untuk memanfaatkan dan bahkan mengelola lahan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani sehingga muncul berbagai konlik, baik konflik secara konstitusi, maupun konflik dalam penerapannya di lapangan;

15. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pemberian hak pemanfaatan hutan kepada ribuan pemegang IPHPS yang dilandasi Permen LHK Nomor P.39 di wilayah kerja Perum Perhutani yang sudah ada izin pemanfaatannya bukan hanya menyebabkan pemanfaatan hutan dalam masyarakat akan tumpang tindih dan menimbulkan ketidakpastian hukum, tapi juga akan memicu konflik horizontal di dalam masyarakat;

16. Bahwa pemberian hak pemanfaatan hutan dengan hak pengelolaan hutan kepada ribuan pemegang IPHPS yang berlandaskan Permen LHK Nomor P.39 apalagi dilakukan tenaga-tenaga yang tidak mempunyai kemampuan khusus di bidang pengelolaan hutan akan menyebabkan kesemerawutan dalam pengelolaan hutan di masa datang, disamping bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis berada di atasnyanya, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, Pasal 4 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010, Pasal 3 Ayat 1;

17. Bahwa Permen LHK Nomor P.39 yang memberikan kesempatan ribuan pemegang IPHPS untuk memanfaatkan hasil hutan tanaman kayu pada hutan lindung, bukan hanya tegas tegas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan namun akan mengakibatkan kondisi hutan lindung tergrogoti dan pada akhirnya akan menyebabkan berbagai bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Hutan bukan hanya untuk dibagi-bagikan kepada sekelompok orang untuk diambil manfaatnya, tapi fungsi hutan yang lebih besar adalah untuk kepentingan publik dimana hutan adalah paru-paru dunia. Untuk itulah negara menyerahkan pengelolaan hutan kepada Perum Perhutani sebagai BUMN yang dinilai mempunyai keahlian khusus di bidang kehutanan, bukan kepada tapi kepada ribuan pemegang IPHPS seperti yang disebutkan dalam Permen LHK Nomor P.39;

18. Bahwa Permen LHK Nomor P.39 bukan hanya menciptakan kesemerawutan dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan, tapi secara konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Dengan demikian sudah selayaknya Permen LHK Nomor P.39 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan kepada Termohon diperintahkan segera mencabut Permen LHK Nomor P.39;

19. Bahwa Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H., berpendapat bila terjadi konflik norma secara hirarkis dalam peraturan perundang-undangan, ilmu perundang-undangan menyediakan solusi penyelesaian secara yuridis dengan merujuk pada asas hukum (legal principle) yang disebut asas referensi (reference principle) yaitu lex superiori derogate legi inferiori, artinya “peraturan perundang undangan yang lebih tinggi mengesampingkan (derogate) pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah”, apalagi kalau berupa peraturan kebijakan (beleidregelen), seperti Permen LHK Nomor P.39. Dikatakan Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H., berdasarkan asas lex superiori derogate legi inferiori, Permen LHK Nomor P.39 harus dikesampingkan pemberlakuannya karena peraturan normanya berkonflik dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 (Bukti, P- 9).

20. Bahwa hal yang sama diungkapkan Prof. Dr. Moh Mahfud MD dengan menyatakan bahwa isi Permen LHK P.39 (yakni Pasal 7 hurup a) bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi yakni bertentangan dengan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan dengan Pasal 23 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007. Begitu juga ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Permen LHK P.39 bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 serta bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010. Prof Dr. Moh. Mahfud MD, menyimpulkan Permen LHK Nomor P.39/MRNLHK KUM.1/6/2017 harus dinyatakn batal dan tidak sah, karena nyata nyata bertentangan denganUndang Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dan Permen tersebut bertentangan pula dengan dua Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 (Bukti, P-10);

21. Bahwa Gubernur Jawa Timur Dr. H Sukarwo dalam suratnya yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negera RI Tertanggal 28 Agustus 2017 antara lain menyatakan pemberian IPHPS di dalam kawasan hutan wilayah pengelolaan Perum Perhutani, berdasarkan kajian aspek hukum, tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Bukti, P-11). Dikatakan Sukarwo, implementasi Permen LHK Nomor 39 berpotensi terjadinya tumpang tindih pengelolaan kawasanhutan dan beresiko menimbulkan konflik horizontal antara pemegang IPHPS dengan penggarap sebelumnya, yaitu masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Ditambahkan Sukarwo, penggarapan lahan dalam jangka panjang (35 tahun) akan menguatkan intensitas hubungan antara penggarap dengan lahan garapan, sehingga pola pemanfaatannyapun akan menjadi sangat subjektif, tidak lagi bias diaraahkan untuk tetap pada pola tanam sebagaimana yang ditentukan. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan konflik tenurial baru berupa klaiam kepemilikan lahan hutan yangakan sangat sulit dikendalika;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010;
3. Menyatakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6 2017 tidak sah dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017;
5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat Bukti berupa:
1. Fotokopi Permen LHK Nomor P.39 Tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani dan kemudian diundangkan pada 4 Juli 2017 (Bukti P-1)
2. Fotokopi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Bukti P-4)
5. Fotokopi Alamat Pemohon I
6. Fotokopi Alamat Pemohon II (Bukti P-6)
7. Fotokopi Alamat Pemohon III (Bukti P-7);
8. Fotokopi Perkumpulan yang dibentuk berdasarkan akta notaris (Bukti P-8) dan disahkan Menteri Hukum dan HAM (Bukti P-8A) serta perkumpulan
pensiunan pegawai Perum Perhutani atau 4P yang diwakili Soeparwo, S.H. sebagai Pemohon IV (Bukti P-8B);
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Bukti P-11);
Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 25 September 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 56/PER- PSG/IX/56 P/HUM/2017, Tanggal 25 September 2017; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 18 Oktober 2017, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi Para Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Permohonan Hak Uji Materil a quo;

1. Dalam permohonannya, Para Pemohon mengatasnamakan sebagai warga masyarakat yang merasa khawatir akan dirugikan kepentingannya akibat diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani (selanjutnya disebut dengan Permen LHK No. P.39/2017) (Vide Bukti T-1).
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diatur bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.
3. Dalam asas hukum perdata dikenal asas “point de interet point de action”, yaitu hanya orang yang berkepentingan secara langsung yang dapat mengajukan gugatan.
4. Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, bahwa permohonan uji materiil harus diajukan oleh Morang yang mempunyai kepentingan langsung yang dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan (causal verband).
5. Setelah Termohon membaca permohonan HUM Para Pemohon, yang pada dasarnya mengaku sebagai warga masyarakat yang khawatir berlakunya Permen LHK No. P.39/2017 akan mengakibatkan tumpang tinding, konflik horizontal dalam masyarakat, terjadinya jual beli lahan, dan berkurangnya lahan Perum Perhutani, maka Termohon berpendapat bahwa Para Pemohon bukanlah orang yang kepentingannya dirugikan secara langsung akibat diterbitkannya Permen LHK No. P.39/2017, dengan alasan:
a. Para Pemohon bukanlah Penggarap, Pengelola atau Pemangku kawasan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani yang menjadi obyek pengaturan Permen LHK No. P.39/2017 dimaksud;
b. Tidak terdapat kerugian faktual yang diderita oleh Para Pemohon, karena dengan berlakunya Permen LHK No. P.39/2017 tersebut tidak
mengurangi hak-hak Para Pemohon dan Para Pemohon masih dapat melakukan aktifitas seperti biasa sesuai kapasitasnya masing- masing;
c. Kerugian-kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon tersebut bersifat prediktif dan asumtif, sehingga sangat tidak mendasar, apalagi diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).

Berdasarkan uraian tersebut, maka Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan HUM a quo, sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here