Media NSEAS

MTR 02 DESEMBER 25, 2017 Media Tata Ruang– Pemerintah masih mengejar target pembangunan jalur kereta api sekitar 2.869 km dalam dua tahun mendatang. Dalam target pembangunan proyek jalur kereta api 2015-2019 yang sepanjang 3.258 kilometer (KM), pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru menyelesaikan 388,3 km. Khusus untuk tahun 2017, Pemerintah telah membangun jalur kereta baru sepanjang 175 km. Pembangunan itu...

BBM Satu Harga Antara Naiknya Biaya Distribusi, Kamuflase atau Pencitraan Belaka? Desember 20, 2017 02:40 Antrean ratusan pemudik mengisi ulang BBM di SPBU Gempol Sari, Subang, Jawa Barat, Sabtu (2/7). Pertamina memperkirakan selama periode H-15 hingga H+15 Lebaran, konsumsi premium diprediksikan naik 15 persen dari 71.906 menjadi 82.496 kiloliter per hari. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/foc/16. Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo dalam...

Sri Mulyani : Dana Desa Naik, Kemiskinan Belum Turun Reporter: Muh. Syaifullah (Kontributor) Editor: Martha Warta 17 Desember 2017 05:30 WIB 1.6K0001.6K  Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada acara diseminasi dana desa "Optimalisasi Dana Desa dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Desa" di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Sabtu, 16 Desember 2017. TEMPO.CO, Magelang...

Baru Empat dari 245 Proyek Strategis Jokowi yang Rampung Setyo Aji Harjanto , CNN Indonesia Kamis, 14/12/2017 17:04 Pemerintah mengaku, hingga kini baru menyelesaikan empat dari total 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.(CNNIndonesia/Safir Makki) Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menyebut, hingga kini baru menyelesaikan empat dari total 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Berdasarkan data yang...

OLEH MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) Salah satu urusan pemerintahan Indonesia harus dikerjakan Presiden Jokowi adalah pertahanan. Saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi berjanji di bidang pertahanan, akan menambah prajurit TNI dan anggaran lebih besar.Bahkan Jokowi berjanji, akan meningkatkan 3 kali lipat anggaran pertahanan (http://nasional.kompas.com/red/2014...dan.Pertahanan). Tetapi, menurut Jokowi, hal ini bisa dicapai jika pertumbuhan ekonomi di atas 7 % terlebih dahulu. Selanjutnya, di dalam...

OLEH MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) Salah satu urusan pemerintahan harus dikerjakan Presiden Jokowi adalah perekonomian Indonesia. Salah satu parameter untuk mengetahui apakah Presiden Jokowi berhasil urus perekonomian Indonesia, yakni pertumbuhan ekonomi. Parameter pertumbuhan ini dapat dijadikan kriteria kondisi kinerja Jokowi dalam urusan perekonomian Indonesia. Jika Jokowi mampu menciptakan tingkat pertumbuhan ekonomi sesuai dengan sasaran atau target yang diharapkan baik tertuang di dalam...

Oleh MUUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Salah satu issue HAM adalah penanganan peristiwa pelanggaran HAM berat. Di era SBY, dibuka ruang diskusi dgn para korban pelangaran HAM berat di Istana. Sementara di era Jokowi, tidak ada diskusi dan terjadi kemunduran. Jokowi belum merealisir janji kampanye Pilpres 2014 yang juga sudah dituangkan dalam Nawacita dan RPJMN 2015-2019. Salah satu janji...

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL: AKAN BERDAMPAK PADA HUTAN DI JAWA ? Oleh YAMINUDIN (Peneliti Senior Community Development NSEAS) Kritik masyarakat penggugat Permen LHK No. P.39 Tahun 2017 menunjukkan semakin meluas dan melebar yang bisa jadi tidak ada kaitannya atau kontroversial dengan apa maksud dan tujuan penerbitan Permen ini. Ada kelompok Pengkritik menilai, Permen LHK No. P.39 Tahun 2017 dalam implementasinya...

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL: ADA KEPENTINGAN POLITIK DAN BISNIS PEMERINTAH? Oleh TIM STUDI NSEAS (Network for South East Asian Studies) Lahirnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani telah menimbulkan kritik dan kecaman dari berbagai pihak. Kritik dan kecaman muncul dari tasfir atas peraturan tersebut serta analisis berbagai kemungkinan yang akan terjadi...

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL: TANPA MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN ? Oleh TIM STUDI NSEAS (Network for South East Asian Studies) Lahirnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani telah menimbulkan kritik dan kecaman dari berbagai pihak. Kritik dan kecaman muncul dari tasfir atas peraturan tersebut serta analisis berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam...