Oleh
YAMINUDDIN
( Pemred Media nseas.com )
Perkembangan ekonomi NTB yang cukup mengesankan, tidak terlepas dari kepemimpinan Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi yang dikenal Tuan Guru Bajang, disamping memakai metode IPTEK dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, sebagai hafidz Quran dan piawai dalam tafsir, ia sangat percaya terhadap ajaran Islam yang menyatakan bahwa terbukanya rizki dari bumi dan langit tergantung dari tingkat keimanan dan ketaqwaan penduduk negeri. Salah satu implementasi kontekstual dari ajaran tersebut adalah pengembangan ekonomi syariah.
Oleh karenanya Tuan Guru Bajang sangat concern terhadap pengembangan Ekonomi Syariah di Provinsi NTB. Perkembangan itu tidak saja di sektor keuangan perbankan tetapi juga sektor usaha pariwisata, perdagangan UMKM dan lainnya.
Dalam kerangka itulah maka tidak mengherankan Gubernur NTB, Muhammad Zainur Majdi, yang juga dipanggil Tuan Guru Bajang, menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Penggerak Ekonomi Syariah oleh Bambang Brodjosoenantri, Menteri BAPPENAS , pada malam penghargaan Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI) yang bekerja sama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta. Kesempatan itu sekaligus sebagai acara Silaturahmi Kerja Nasional IAEI dan halal bi halal Stakeholders Ekonomi Islam yang bertemakan; “Ekonomi Islam untuk Rakyat.”
Ketua Umum IAEI yang juga menjabat sebagai Menteri Bappenas Bambang Brodjosoemantri mengatakan, penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan upaya nyata yang dilakukan pria yang dikenal dengan sebutan Tuan Guru Bajang (TGB) dalam menggerakkan ekonomi syariah di NTB.
“NTB sendiri dikenal telah mempelopori beberapa gebrakan terkait ekonomi dan keuangan syariah,” ujar Bambang. ( Lihat Republika.co.id, Sabtu , 29/7, 2017).
Bambang menjelaskan, sejumlah terobosan yang dilakukan Pemprov NTB, antara lain menjadi daerah pertama di Indonesia yang membangun segmen wisata halal. Kemudian, NTB juga melakukan konversi bank umum daerah menjadi bank syariah, serta menginisiasi pembentukan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah.
TGB mengatakan, penghargaan ini adalah apresiasi terhadap semangat dan kesigapan seluruh elemen masyarakat NTB dalam ikhtiar memperkokoh sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan manusiawi. “Kami di NTB meyakini bahwa aspek rahmatan lil alamin-nya Islam tercermin nyata dalam sistem ekonomi Islam. Manfaat untuk semua, bukan hanya untuk umat Islam,” ujar TGB.
Sementara pendapat mengatakan ekonomi syariah akan bisa menyelesaikan persoalan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara simultan.
Sebelumnya, di Istana Negara pada rangkaian acara yang sama, Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia seharusnya bisa memimpin dan menjadi pusat keuangan dunia. Hal ini dilatari Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar.
“Dengan modal kekuatan populasi umat Islam terbesar di dunia, sudah seharusnya dan sudah sepantasnya Indonesia menjadi terdepan, menjadi pemimpin, dan pusat keuangan syariah dunia. Harusnya seperti itu. Dan, sudah sepantasnya seperti itu,” kata Jokowi saat Peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Peresmian Pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAE) tersebut, (27/7/2017).
Indonesia telah memiliki 34 bank syariah, 58 takaful atau asuransi syariah, 7 modal ventura syariah, rumah gadai syariah, dan lebih dari 5.000 lembaga keuangan mikro syariah. Semua institusi keuangan itu memiliki 23 juta pelanggan.
Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia hingga saat ini masih terbatas. Dikutip dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga 2017, total aset perbankan syariah di RI baru mencapai 5,18% terhadap aset industri perbankan nasional secara keseluruhan.
Dengan catatan tersebut, Indonesia hanya mampu berada di urutan ke-9 dari 10 negara Islam dari sisi aset industri jasa keuangan syariah. Padahal potensi yang dimiliki Indonesia sangat besar dengan posisinya sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
Jokowi optimistis, jika industri keuangan syariah betul-betul didorong, betul-betul terus diperkuat, betul-betul terus dikembangkan, maka keuangan syariah akan dapat menjadi salah satu solusi utama dalam pembiayaan pembangunan di negara Indonesia. Baik pembangunan ekonomi umat, infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan, pembangkit listrik maupun dalam pembiayaan program pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial.
Jokowi juga mempertegas bahwa inilah peluang besar yang harus kita manfaatkan, jangan sampai nantinya justru peluang ini dimanfaatkan oleh negara lain.
