JAKARTA, Salah satu pembahasan dan keputusan bersama dalam petemuan menteri luar negeri di phonompen Vietnam adalah agenda tentang hak azasi manusia, di mana pada pertenuan tgl 2 Agustus 2022 delegasi indonesia yang diketuai menteri luar negeri Retno Marsudi, juga sebagai salah satu negara yang mengusulkan agar piagam deklarasi PBB tentang hak azasi sebagai bagian putusan agenda pertemuan yang disepakati, dan berlaku di negara-negara anggota asean serta dikawasan asean. Dan situasi ini bisa dijadikan dasar untuk segera menghapus hegomoni kekuasaan dengan treshould 20%.
Dan selain itu dengan situasi ekonomi politik global juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan politik nasional akabit kebijakan politik ekonomi negara maju yang menyangkut kebijakan fed akan berdampak tingginya inflasi, dan juga kebijakan geopolitik dalam kasus taiwan, serta pengaruh situasi iklim dan teknologi 4 ,0 digital akan berpengaruh dalam politik ekonomi dan geopolitik nasional, dan ini akan menyebabkan kebangkrukutan negara yang tidak mampu mengatasi situasi tersebut sesuai dengan bisi kan prediksi PBB yang dii sampaikan PBB pada jokowi waktu perlawatan ke Jerman dan ini jokowi sampaikan pada silatnas purnawirawsn PPAD di sentul convertion hall tangal 5 Agustus 2022. Dan dengan penyampaian jokowi tersebut jelas terlihat petitur situasi geopolitik dan geoekonomi nasional yang harus dihadapi selain hutang negara yang mencapai kurang lebih 6 triliun rupiah serta tekanan cina untuk indonesia memasukan be ban kereta cepat pad APBN,dan sikap cina mem buat manuver dilaut china selatan.Dan karenanya si kap membuat latihan garu da sheild di indonesia,serta kespakatan phonompen da lam pertemuan menteri luar negeri Asean ,juga merupa kan sikap geopoitik regeo nal asean juga akan mempe ngaruhi situasi geopolitik dan geoekonomi nasional indonesia.dan silatnas,perte muan relawan,seta koalisi partai dan sosialisasi presi den 3periode maupun tresholud 20 % tidak akan menyelesaikan masalah , dan karenanya presiden se bagai kepala negara harus berani membuat dekrit kem bali keundang ubdang dasar 45 atau sikap legelatip mela kukan sidang istimewa kembali pada UU D 1945 atau mahkamah konstitusi mengabulkn pernohonan gugatan partai PKS.
