Media NSEAS

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Tim Studi NSEAS) Dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu ada bidang "pekerjaan umum" (PU). Salah satu sektor bidang PU adalah infrastruktur sumber daya air (SDA), mencakup al: sungai, bendungan, pengairan irigasi, waduk, embung, bangunan penampung air lainnya, dll. Presiden Jokowi telah 3, 5 tahun berkuasa. Apa kinerja atau berhasilkah Jokowi urus infrastruktur SDA ? Sebagai standar kriteria penilaian kinerja Jokowi,...

Catatan Tim Redaksi Media NSEAS : Belakangan ini bermunculan persepsi, opini, penilaian simpatik ttg Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (TGB) bukan saja dari warga publik biasa, melainkan dari Tokoh Nasional, termasuk Jokowi, Prabowo, Amien Rais, dll. Dominan persepsi dimaksud terkait dengan kinerja kepemimpinan dan manajemen Tuan Guru Bajang urus pemerintahan selaku Gubernur NTB. Tetapi, jauh sebelumnya, seorang tokoh...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Tim Studi NSEAS) Dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu ada bidang "pekerjaan umum" (PU). Salah satu sektor PU adalah infrastruktur jalan dan jembatan (Bina Marga), mencakup jalan dan jembatan negara/nasional non komersial dan jalan dan jembatan komersial (jalan tol). Pemerintah harus membangun jalan dan jembatan negara/nasional non komersial. Kinerja Pemerintah dapat dinilai seberapa berhasil Pemerintah mencapai target...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (TIM STUDI NSEAS) Prakarsa Tol Laut ini dimulai saat Jokowi kampanye Pilpres 2014. Saat itu Jokowi berjanji akan membangun Tol Laut dari Aceh hingga Papua (http://pemilu.sindonews. com.red/870645/113/Jikowi-jl-janji-upayakan-jalan-tol-laut-aceh-papua). Konsep Tol Laut ini dimaksudkan Jokowi sebagai pengangkutan logistik kelautan . Tujuannya, untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara. Dengan adanya hubungan antar pelabuhan laut ini , maka dapat...

DR FUAD BAWAZIER, MA Sudah sejak Orde Baru (1966) hingga sekarang Indonesia ketinggalan dalam hal pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu langkah Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur semestinya patut di appresiasi agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain. Meskipun penting, infrastruktur publik haruslah dibangun dengan perhitungan yang masak baik manfaatnya, kualitasnya, dan sumber pendanaannya agar tidak justru menjadi kontraproduktif. Robohnya tiang girder jalan...

Ada perbedaan antara masa depan politik dan politik masa depan. Salah satu seginya, masa depan politik melihat politik Indonesia dari hasil survey saat ini tentang popularitas dan elektabilitas tokoh yang berlevel nasional, melihat yang paling mungkin menduduki kursi presiden dan wakil presiden. Ini wajar karena dalam kajian trend analysis ( analisa kecenderungan) selalu melihat beberapa fakta yang kuat saat...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) Untuk menilai atau mengevaluasi kritis kinerja Jokowi urus kelautan dan perikanan (KP) kita dapat menggunakan kriteria standar bersumber: Janji kampanye Pilpres 2014 secara lisan; janji kampanye Pilpres 2014 secara tertulis tertuang di dalam naskah Nawa Cita; RPJMN 2015-2019; dan, RENSTRA Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2015-2019. Pd saat kampanye Pilpres 2014, secara lisan...

Maruarar Sirait mungkinkah bisa lepas dari sekenario tersebut.?? Malam tadi, Kita menyaksikan Tayangan langsung Final pertandingan sepak bola antara Persija melawan Bali United. Saya cukup lama sekali tidak mengikuti pertandingan persepak bola tanah air, setelah terjadi kemelut terus menerus yang mendera PSSI sehingga agak malas saja. Tiba-Tiba ada yang mengganggu pikiran bahwa terjadi Final Persija melawan Bali. Peristiwa SeMalam...

Belakangan ini semakin meningkat dukungan dan sikap simpati rakyat Indonesia terhadap Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (TGB). Sejumlah pengamat politik menilai Tuan Guru Bajang ini layak menjadi Calon Wakil Presiden RI dalam Pilpres 2019 mendatang. Salah satu argumentasi mereka adalah Tuan Guru Bajang ini bukan orang Jawa, sehingga untuk menjadi Calon Presiden (Capres) menjadi tidak layak, tetapi sangat berpeluang...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) Dalam mengevaluasi atau menilai kritis kinerja Presiden Jokowi urus pemerintahan, bidang kehutanan dapat dijadikan sasaran penilaian. Pada saat Kampanye Pilpres 2014, Jokowi berjanji secara lisan, menangani kabut asap di Provinsi Riau (http://m.koran-sindo.com/node/393930). Janji ini pada 2017 telah terpenuhi. Kebakaran hutan sebagai sumber kabut asap sangat jauh berkurang. Di dalam dokumen "Visi, Misi dan Rencana Aksi...