Pidato Prof.Dr.H.M.Amien Rais pada Kongres Umat Islam Medan
"Persoalan memilih pemimpin bagi umat Islam adalah persoalan yang amat penting yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti", demikian tegas Amien Rais dalam Kongres umat Islam Sumatera Utara Jumat 30 Maret 2018 di lapangan UPT Asrama Haji Embarkasi, Jalan AH Nasution, Medan.
Kongres yang dihadiri ribuan orang ini, para tokoh, organisasi nasional dan lokal, mengusung tema "Penguatan...
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KONGRES UMAT ISLAM DI SUMUT
Pengantar Redaksi:
Acara Kongres Umat Islam di Sumut telah usai. Kongres ini menjadi perhatian nasional karena dihadiri oleh sejumlah Tokoh Islam nasional antara kain: Amien Rais, Yusril IM, Bachtiar Chamsyah, Usama Hisyam, dan juga Ekonom Kondang Rizal Ramli. Para tokoh nasional ini juga memberi pemikiran mereka di acara Kongres tsb.
Acara yang berlangsung sejak Jumat (30/3/2018) hingga Minggu (1/4/2018) ini menghasilkan...
KINERJA JOKOWI URUS PERINDUSTRIAN
Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua Tim Studi NSEAS)
Bidang perindustrian salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan Presiden Jokowi. Tim Studi NSEAS menilai kritis kinerja Jokowi urus perindustrian berdasarkan standar kriteria:
1. Janji lisan kampanye Jokowi saat Pilpres 2014.
2. Janji tertulis kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 tertuang di dlm dokumen NAWACITA yang diserahkan kepada KPU.
3. RPJMN 2015-2019 yang disusun dan diterbitkan Presiden Jokowi.
4. Renstra...
JANGAN SEWOT, KAMI EKONOM JUGA TAHU SOAL UTANG
Utang pemerintah selama 3 (tiga) tahun lebih pemerintahan Jokowi naik sekitar Rp1200Triliun, jauh melebihi kenaikan pendapatan pajak yang stagnan sebagai ukuran kemampuan bayar utang. Pemerintah selalu berdalih bahwa utang negara yang kini berjumlah Rp4000triliun atau sekitar 29,5% dari PDB adalah masih jauh dibawah ketentuan Undang-undang Keuangan Negara yang batas maksimalnya 60% PDB, dan jauh pula dibawah ratio utang negara-negara...
Thank you! KINERJA JOKOWI URUS INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN LAUT
Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua Tim Studi NSEAS)
Saat kampanye Pilpres 2014 Jokowi sangat antusias mengkampanyekan prakarsa Tol Laut dan Indonesia Poros Maritim Dunia. Sampe2 ada seorang tokoh nasional terpelajar menyoal kemampuan akademis Jokowi yg Ilmu Kehutanan memprakarsai Tol Laut. Dinilai tidak punya semacam kompetensi.
Setahun kemudian Jokowi mulai berpindah kampanye ke infrastruktur jalan dan jembatan, khusus nya_8 jalan...
Release DR. Rizal Ramli pasca RDPU Komisi XI DPR RI
Dalam pandangannya di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI pada Senin (26/3), Rizal Ramli menyoroti tentang kelemahan struktural dalam makro ekonomi Indonesia sebagai tantangan bagi Gubernur dan Deputi BI yang baru.
Tantangan-tantangan tersebut terdapat pada:
(1)berbagai defisit yang terjadi dalam neraca perdagangan (selama 3 bulan berturut-turut, Januari 2018 sebesar USD -0,68 miliar), defisit transaksi berjalan (-USD 5,8 miliar),...
PROGRAM PTSL BUALAN ATAU HARAPAN
Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) merupakan Program yang di usung Kementrian ATR/BPN RI dalam rangka memenuhi tuntutan atau lebih tepat nya Perintah Presiden Joko Widodo dalam rangka mengurangi sengketa Pertanahan, maka melalui Program PTSL Lembaga ini dipaksa bekerja keras Siang malam bahkan tidak jarang pegawai Di tingkat bawah pun sering pulang larut malam ada yang sampai pukul 00.00 menjelang...
LEMBAGA PENERIMAAN PAJAK (LPP): ADU KUAT JOKOWI vs SRI MULYANI
Mengacu kepada Rancangan Undang undang tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang telah di sampaikan Presiden Jokowi ke DPR pada 4 Mei 2016 semestinya UU KUP yg baru ini sudah berlaku efektif sejak 1 Januari 2017 dan Lembaga Penerimaan Pajak (LPP), sebuah lembaga baru yang menggantikan Direktorat Jenderal Pajak, sudah mulai beroperasi efektif paling lambat 1...
POLITIK CUCI TANGAN DAN SALAHKAN PIHAK LAIN ALA PDIP
Menanggapi pernyataan PDIP yang disampaikan oleh Sekjend Hasto Kristiyanto, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pernyataan PDIP menyusul apa yang disampaikan oleh mantan Ketua DPR RI Setya Novanto di persidangan kasus E-KTP, yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung (Kader utama PDIP) sebagai pihak yang menerima dana E-KTP, yang intinya menyalahkan pemerintahan Presiden SBY adalah aneh dan menggelikan....









