Media NSEAS

OLEH MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Jokowi tidak tertarik menggunakan urusan riset dan teknologi utk kampanye lisan Pilpres 2014. Masuk akal, karena issu riset dan teknologi ini tidak populis hanya tertarik bagi minoritas kaum terpelajar yg suka dgn riset dan teknologi. Bahkan, dari sejumlah kaum terpelajar, hanya sebagian kecil tertarik urusan riset dan teknologi. Apalagi mengingat Jokowi dan...

OLEH MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Saat kampanye Pilpres 2014 lalu, Jokowi paling suka berjanji lisan kepada rakyat Indonesia. Lebih seratus janji disampaikan, tetapi hingga 3,5 tahun menjadi Presiden, dapat dinilai hanya beberapa janji dipenuhi. Boleh saja jika ada rakyat Indonesia melabeling Jokowi suka ingkar janji. Di bidang lingkungan hidup, Jokowi lisan berjanji: 1. Membenahi masalah Jakarta seperti...

April 19, 2018 Oleh : Marwan Batubara, IRESS Pada 6 Maret 2018, Menteri ESDM Ignatius Jonan mengatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi, BBM jenis premium dan solar tidak akan naik hingga 2019. Menurut Jonan, keputusan tersebut merupakan kesepakatan bersama 3 kementrian: ESDM, BUMN dan Keuangan. “BBM arahan Bapak Presiden juga sesuai kesepakatan BUMN, Kemenkeu dan saya laporkan ke Bapak Presiden tadi...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan oleh Presiden RI Jokowi yakni bidang "enerji dan sumber daya minera (SDM)". Studi evaluasi ini utk mendeskripsikan kondisi kinerja Presiden Jokowi urus enerji dan sumber daya nineral.Bukan studi kinerja Menteri ESDM sbg Pembantu Presiden. Ada beberapa dasar standar kriteria evaluasi. Pertama,standar kriteria evaluasi berdasarkan janji2 lisan ...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan oleh Presiden RI Jokowi yakni bidang "penanaman modal". Secara kelembagaan sudah tersedia suatu badan utk menyelenggarakan program dan rencana kegiatan/proyek penanaman modal. Presiden Jokowi mempunyai seorang Pembantu level Ketua Badan utk urus penanaman modal. Yaitu Ketua Badan Kordinasi Penanaman Modal(BKPM),Thomas Lembong. BKPM adalah Lembaga Pemerintah...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan oleh Presiden RI Jokowi yakni bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara kelembagaan sudah tersedia Kementerian BUMN untuk melaksanakan program dan rencana kegiatan/proyek bidang BUMN. Presiden Jokowi mempunyai seorang Pembantu level Menteri untuk urus BUMN. Yaitu Menteri BUMN Rini Soemarno. Meskipun ada Pembantu khusus urus...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan oleh Presiden RI Jokowi yakni bidang Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah). Secara kelembagaan sudah tersedia Kemenkop dan UKM untuk melaksanakan program dan rencana kegiatan/proyek bidang Koperasi dan UKM. Maknanya, Presiden Jokowi punya Pembantu utuk urus Koperasi dan UKM yaitu Menteri Koperasi dan UKM. Tetapi, tetap saja...

Oleh: Said Iqbal, Presiden KSPI Keluarnya peraturan presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menunjukkan kepanikan Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintahannya untuk mencari dana segar investasi dalam rangka kejar target dan kejar tayang pembangunan infrastruktur jelang Pilpres 2019. Saya berpendapat, Perpres ini akan mengorbankan tenaga kerja lokal yang tidak bisa terserap bekerja dalam lapangan kerja sehubungan...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Bidang perdagangan salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan Presiden Jokowi. Tim Studi NSEAS menilai kritis kinerja Jokowi urus perdagangan berdasarkan standar kriteria: 1. Janji lisan kampanye Jokowi saat Pilpres 2014. 2. Janji tertulis kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 tertuang di dlm dokumen NAWACITA yang diserahkan kepada KPU. 3. RPJMN 2015-2019 yang...