Media NSEAS

Salamudin Daeng (Peneliti Asosiasi ekonomi Politik Indonesia – AEPI) Salah satu strategi pembiayaan pembangunan tertama dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla adalah keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebanyak 114 BUMN yang masih tersisa sampai dengan tahun 2018 (setelah holding BUMN tambang dan BUMN Migas) sebagian diperankan secara maksimal untuk mewujudkan ambisi mega proyek infrastruktur. Mengapa pembangunan infrastruktur tidak...

Tidak biasanya, tiba tiba saja pada 28 Mei 2018 Pemerintah (dhi Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian), BI, OJK, dan LPS menerbitkan Keterangan Pers Bersama (KPB) tentang penguatan koordinasi dan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian dengan menyebutkan kondisi perekonomian Indonesia cukup baik dan kuat. Tentu tujuan KPB ini untuk menenangkan masyarakat. Bagi saya ini berarti pemerintah menyadari bahwa ada...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Di samping urusan keuangan negara, Presiden Jokowi juga harus menyelenggarakan urusan moneter. Secara kelembagaan, urusan moneter ini juga diurus Kementerian Keuangan dipimpin Menteri sebagai pembantu Presiden. Apakah kondisi kinerja Jokowi baik atau buruk urus moneter? Satu sumber standar kriteria evaluasi kritis kondisi kinerja Jokowi urus moneter yakni janji2 lisan kampanye Pilpres 2014...

Press Release Bersama Jakarta, 28 Mei 2018  Kami meminta agar Presiden Joko Widodo segera membatalkan Permen ESDM No.23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhir Kontrak Kerja Samanya (KKS-nya), karena bertentangan dengan UUD 1945, merusak ketahanan energi nasional, mengurangi potensi penerimaan negara dan menghambat dominasi BUMN di sektor migas. Permen ESDM No.23/2018 dengan sengaja memberi kesempatan kepada asing untuk...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan Presiden Jokowi yakni bidang keuangan negara. Pd level Kementerian, sesungguhnya ada Kementerian Keuangan juga mengurus masalah2 keuangan negara. Kementerian ini dipimpin seorang Menteri sebagai Pembantu Presiden. Studi evaluasi kritis ini utk kondisi kinerja Jokowi urus keuangan negara, bukan Menteri Keuangan. Utk mengevaluasi kondisi kinerja Jokowi...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) PARIWISATA adalah salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan oleh Presiden Jokowi. Pd level kementerian, terdapat Kementerian Pariwisata untuk khusus urusan pembangunan pariwisata. Kementerian ini dipimpin seorang Menteri sebagai pembantu Presiden. Studi ini bukan mengevaluasi kondisi kinerja Menteri, tetapi Presiden Jokowi urus pariwisata. Pada pelaksanaan kampanye Pilpres 2014, Jokowi tidak memberi janji lisan kepada rakyat...

Press Release IREDSS Jakarta, 21 Mei 2018 IRESS dengan ini menolak dengan tegas sikap pemerintah yang telah membuka peluang bagi Chevron untuk kembali mengelola Blok Rokan, Riau. Pernyataan ini didasari oleh Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa seluruh wilayah kerja (WK) migas harus dikuasai negara dan pengelolaannya harus dilakukan oleh BUMN. Penguasaan negara atas WK-WK migas melalui pengelolaan...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Bidang pemuda dan olahraga adalah salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan Presiden Jokowi. Secara kelembagaan terdapat satu Kementerian urus masalah2 pemuda dan olahraga, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dipimpin seorang Menteri (Menpora) sebagai pembantu Presiden RI. Studi ini bertujuan mengevaluasi kritis kondisi kinerja Jokowi urus pemuda dan olahraga, bukan kinerja Menpora. Standar...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Pendidikan adalah salah satu bidang urusan pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan, untuk Indonesia betapa pentingnya urusan pendidikan, hingga konstitusi mengharuskan Pemerintah mengeluarkan anggaran pendidikan minimal 20 % baik di Pusat (APBN) maupun di Daerah (APBD). Setelah 3,5 tahun menjadi Presiden, apakah kondisi kinerja Jokowi baik atau buruk, berhasil atau gagal? Salah...

Pengajuan Pahlawan Nasional dari Nusa Tenggara Barat (NTB) boleh dikatakan cukup terlambat. Baru tanggal 9 November 2017, diantara tokoh yang diberi gelar pahlawan nasional adalah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid adalah ulama kharismatis asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, pendiri Nahdhatul Wathan. Sepak terjangnya melawan penjajah dan jasa- jasanya dalam pembangunan...