Media NSEAS

Jakarta, adanya keinginan Jokowi agar pemerintahan nya dikritik, dan sejalan dengan keinginan tersebut pada pengarahan Jokowi pada rapat TNI-Polri tanggal 15 Febuari 2021 di Jakarta, mengatakan"akan meminta DPR merevisi Undang-Undang ITE jika implementasinya tidak adil. Berkaitan dengan keinginan Jokowi tersebut, JK mantan wakil presiden mempertanyakan cara mengkritik jokowi tanpa harus berurusan dengan Hukum, dari pertanyaan JK tersebut menunjukan sudah lunturnya...

Jakarta, adanya keraguan Komnas HAM atas laporan peristiwa 50 KM Tol Jakarta-Cikampek oleh FPI ke International Criminal Court, akan di usut Mahkamah Internasional tersebut, dan keraguan Komnas HAM berbeda dengan sikap Amerika Serikat sebagai Polisi dunia tentang pelanggaran hak azasi, dimana sikap Amerika Serikat tersebut dinyatakan oleh juru bicara Kemeterian Luar Negeri Ned Price dalam kasus pelanggaran Ham di...

Jakarta, Isu Kudeta Partai Demokrat menyeret kekuasaan, ini terlihat dengan adanya surat ketua Partai Demokrat ke Presiden, walaupun sampai hari ini surat tersebut belum dijawab pihak pemerintah. kondisi ini membuat berkembangnya polemik di Masyarakat, salah satunya komentar Teuku Riefky Harsa sekretaris jendral Demokrat, yang menyandingkan dengan konflik PDI Megawati dan Suryadi, pada tahun 1996, dimana pada tanggal 22 juni 1996...

Jakarta, saat hari pers nasional tanggal 9 Febuari 2021, Jokowi meminta masyarakat agar lebih aktif memberikan kritik kepada Pemerintah, hal ini diungkapan beliau pada sambutan hari Pers Nasional tanggal 9 Febuari 2021 yang diselenggarakan secara Virtual, ini dirilis dari media kompas tanggal 10 febuari 2021. dan dalam kaitan keinginan Jokowi tersebut mendapat respon dari Elvan Gomes Advokat Senior yang...

Jakarta, Kommas HAM telah merampungkan penyelidakan kasus penembakan jalan TOL Jakarta-Cikampek,dan telah menyampaikan penyelidikannya pada Presiden. Dalam laporan yang disampaikannya menyatakan bahwa “tidak ada pelanggaran HAM berat, yang ada pelanggaran Ham" kata ketua Komnas HAM Taufan Damanik dalam keterangan persnya minggu lalu. Terkait dengan kejadian Penembakan jalan TOL jakarta cikampek tersebut, pihak Front Pembela Islam talah menyampaikan laporan peristiwa...

Jakarta, berdasarkan Laporan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Mahfud MD menduga adanya aliran dana FPI untuk kegiatan terorisme, hal ini dirilis dari genpi.co(2). Atas  dugaan tersebut, Azis Yanuar mantan wakil sekretaris Front Pembela Islam (FPI) membantah,"Tuduhan tersebut Dusta-Keji kepada sesama anak bangsa," dan dia menklaim rekening FPI telah diblokir pusat pelaporan aliran transaksi keuangan tidak terkait dengan aksi-aksi...

Jakarta, Julian Peter Batubara mantan Menteri Sosial dan politisi PDIP yang ditangkap dalam operasi OTT KPK dalam kasus korupsi Bansos pada Desember 2020 sudah ditetapkan sebagai Tersangka sejak 6 Desember 2020. Kasus Bansos tersebut semakin memanas dan menjadi perhatian khusus Masyarakat. Tentang aliran jatah potongan Rp 10.000 perpaket bansos tersebut, Hal tersebut menjadi pembahasan masyarakat di berbagai platform media sosial,...

Jakarta, Bulan Febuari 2021 Pemerintah akan meresmikan Detasemen Pertahanan udara 477 di Kepulauan Natuna, dalam upaya meningkatkan keamanan diperbatasan NKRI, letak Kepulauan Natuna yang berbatasan dengan beberapa Negara Asean menjadi pertimbangan penting Pemerintah dalam hal meningkatkan sistem pertahanan udara, ujar Kolonel Pnb Dedy I.S Salam komandan Lanud Raden Sadjad Kepulauan Natuna. Berkaitan dengan adanya pembentukan Detasemen Pertahanan Udara 477 di...

Jakarta, Mantan Presiden SBY merasa khawatir dengan kondisi situasi Nasional, karena menurutnya, seperti Prolog meletusnya pemberontakan PKI tahun 1965, ada keretakan di Masyarakat ujar Soesilo Bambang Yudhoyono mantan Presiden RI dalam postingannya di Twitter. Kekhawatiran SBY selaku mantan Presiden adalah sesuatu yang wajar dan harus segera dicari solusi untuk membangun kembali Persatuan dan keharmonisan bangsa, solusi yang dapat mempersatukan bangsa...

Jakarta, Sejak Komnas HAM memberikan laporan hasil penyelidikan pada Presiden, sebagai bukti dalam ketatanegaraan, bahwa Komnas HAM lembaga negara kelas dua dibawah lembaga tinggi Negara yang mengangkatnya yaitu adalah DPR, lembaga tinggi Kepresidenan, oleh karenanya anggota Komnas HAM dalam tugas membantu Pemerintah, yang berpegang pada independenensi. Karena itu dalam tugasnya yang diatur dengan tegas dalam Undang-Undang no 26 tahun 2000...