Advokat Senior: Dengan tidak dibentuknya Tim Ad Hoc yang Independen, penyelidikan Kasus Penembakan di Tol Jakarta-Cikampek oleh Komnas HAM Sumir

0
148

Jakarta, Sejak Komnas HAM memberikan laporan hasil penyelidikan pada Presiden, sebagai bukti dalam ketatanegaraan, bahwa Komnas HAM lembaga negara kelas dua dibawah lembaga tinggi Negara yang mengangkatnya yaitu adalah DPR, lembaga tinggi Kepresidenan, oleh karenanya anggota Komnas HAM dalam tugas membantu Pemerintah, yang berpegang pada independenensi.

Karena itu dalam tugasnya yang diatur dengan tegas dalam Undang-Undang no 26 tahun 2000 dan ini tidak dilakukan pembentukan Tim Ad Hoc, padahal pada kasus Papua atau Munir, Komnas HAM membentuk Tim Ad Hoc, hal tersebut perlu dipertanyakan, Selain itu Komnas HAM harus menjelaskan pada Masyarakat, ujar Advokat Senior Elvan Gomes pada media NSeas dalam wawancara menanggapi hasil penyelidikan Komnas HAM kasus Penembakan di Tol Jakarta-Cikampek senin tgl 17 januari 2021 di Jakarta Pusat.

Menurutnya saat memberikan keterangan pers, Komnas HAM harus mengatakan mengapa tidak membentuk Tim Ad Hoc tersebut, mengingat peristiwa Tewasnya anggota FPI tersebut sudah menjadi perhatian publik dalam dan luar negeri, dalam hal ini seharusnya Undang-Undang No. 26 tahun 2000 di gunakan oleh Komnas HAM padahal dalam kasus tersebut penguasaan hukum investigasi penyelidikan, moral dan nyali harus dimumpuni, dan tenaga tersebut  banyak dimasyarakat, biar hasil penyelidikan valid dan memuaskan semua pihak dan dapat diterima masyarakat dan Pemerintah, ujar Elvan.

Dan wajar jika laporan Komnas HAM tersebut menjadi polemik dimasyarakat, kondisi ini Komnas HAM harus cepat membuat upaya penyelesian ujar Elvan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here