Beranda blog Halaman 47

MA AGAR TOLAK PERMOHONAN UJI MATERIIL PERMEN LHK P.39 TAHUN 2017

DISKUSI TERBATAS BEKASI: MA AGAR TOLAK PERMOHONAN UJI MATERIIL PERMEN LHK P.39 TAHUN 2017 Permen LHK No. P. 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani bertujuan al. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau petani miskin. Dengan implementasi Permen LHK P.39 ini diharapkan masyarakat dan petani miskin tinggal di sekitar dan di dalam wilayah kerja Perhutani seperti terdapat...

PEMOHON UJI MATERIIL PERMEN LHK P.39 BUKAN MASYARAKAT ATAU PETANI MISKIN

DISKUSI NSEAS: PEMOHON UJI MATERIIL PERMEN LHK P.39 BUKAN MASYARAKAT ATAU PETANI MISKIN Di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini Raya, Jakarta Pusat telah diselenggarakan diskusi dgn Topik: Ada apa dengan Permen LHK No. P.39 tahun 2017 ttg Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani? Hadir peserta diskusi al. Elfan Gomes (Advokat/Lawyer), Hamid Husein (Advokat/Lawyer), Dadang Mardesa (Seniman/Pelukis), Jacob Ereste (Budayawan), M.R.Ridho (Prodem),...

DAMPAK POSITIF PERMEN LHK NO. P.39 TAHUN 2017

Permen LHK Nomor P.39 akan menimbulkan dampak positif terhadap kondisi kepastian hukum bagi petani penggarap tanah hutan negara; keadilan sosial; dan, kesejahteraan masyarakat terutama petani miskin di sekitar atau wilayah kerja Perum Perhutani. Tiga dampak positif ini dapat merupakan alasan dan rasionalisasi bagi Majelis Hakim di MA untuk menolak permohonan uji materiil atas Permen LHK Nomor P.39 Tahun 2017....

PENURUNAN ELEKTABILITAS JOKOWI DAN CARA PEMECAHAN

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) Salah satu cara untuk meyakinkan dugaan atau hipotetis kita tentang tingkat keterpilihan Balon (Bakal Calon) atau Calon dalam pemilihan seperti Pilpres atau Pilkada yakni melakukan survei opini publik terkait elektabilitas para Balon atau Calon. Untuk kasus Jokowi sebagai Balon pada Pilpres tahun 2019 mendatang, sudah mulai dibicarakan di publik berdasarkan hasil survei opini publik. Sebagai incumbent atau...

KEDAULATAN RAKYAT PASCA REFORMASI DAN PEMBANGUNAN PULAU PALSU

Oleh: MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) PENGANTAR Forum Seminar Alumni & Mahasiswa UI Bangkit Untuk Kedilan, 27 Oktober 2017, di Ruang Terapung Pwerpustakaan UI Depok ini mengambil theme “Kedaulatan Bangsa Pasca Reformasi”.  Theme ini menggunakan konsep “Keddaulatan Bangsa”. Tanpa mengecilkan makna konsep Kedaulatan Bangsa,  sebagai salah satu Pembicara saya menganggap, lebih baik menggunakan konsep “Kedaulatan Rakyat”. “Kedaulatan” berasal dari kata “ daulah”...

KONFLIK HORIZONTAL HANYA FIKSI BELAKA

PERMEN LHK P.39/2017 UTK PETANI MISKIN JAWA: KONFLIK HORIZONTAL HANYA FIKSI BELAKA Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) Permen LHK No. P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani bertujuan untuk mensejahterakan petani miskin di Pulau Jawa. Mereka akan diberi hak utk memanfaatkan tanah hutan negara yang sudah gundul, mangkrak, terlantar maksimal 2 Ha. Pemerintah juga akan memberi pendampingan, bibit,...

KEPUTUSAN PULAU PALSU MELALUI REFERENDRUM

KEDAULATAN RAKYAT: KEPUTUSAN PULAU PALSU MELALUI REFERENDRUM Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) Alumni & Mhs UI Bangkit untuk Keadilan telah mengadakan Seminar dgn thema "Kedaulatan Bangsa Pasca Reformasi", Jumat 27 Oktober 2017, Ruang Terapung, Perpustakaan UI Depok. Panitia Seminar juga berharap ada pembahasan tentang Proyek Reklamasi di Teluk Jakarta yang sedang menjadi issue nasional sekarang ini. Hadir selaku Pembicara, Kapolri diwakili Staf Ahli, Yusril Ihza...

PETANI MISKIN JAWA TAKKAN MEMPERBURUK TATA KELOLA HUTAN

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) Pengkritik perhutanan Sosial di Pulau Jawa memprediksi Permen LHK No P.39 /2017 ttg Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani semakin memperburuk tata kelola hutan. Pengkritik dari Jawa Barat ini klaim, ribuan petani miskin pemegang IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial) orang tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kehutanan. Mereka menyebabkan kesemrautan pengelolaan hutan negara. Sesungguhnya prediksi...

PETANI MISKIN JAWA TIDAK AKAN MENIMBULKAN BENCANA ALAM

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) Kebijakan perhutanan sosial di Pulau Jawa kini diperkuat regulasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di wilayah Kerja Perum Perhutani. Permen LHK P.39/2017 ini sesungguhnya antara lain untuk mensukseskan penghentasan kemiskinan masyarakat atau petani tinggal di sekitar dan di dalam wilayah kerja Perhutani, Pulau Jawa. Petani miskin diberikan...

PETANI MISKIN JAWA TIDAK AKAN LAKUKAN JUAL BELI TANAH GARAPAN

DI BAWAH PERMEN LHK NO.P.39/2017, PETANI MISKIN JAWA TIDAK AKAN LAKUKAN JUAL BELI TANAH GARAPAN Oleh: MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) Ada beberapa orang dari Jawa Barat mengajukan permohonan uji materiil di Mahkamah Agung ( MA) Permen LHK No.P.39/2017 ttg Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perhutani. Mereka menghendaki MA membatalkan kebijakan perhutanan sosial pro rakyat miskin di Jawa ini. Salah seorang Pemohon tinggal di Kabupaten...

Stay connected

0FansSuka
1,209PengikutMengikuti
14,700PelangganBerlangganan

Latest article

TANPA MENUNGGU PENGADILAN AKHERAT HAKIM BISA DIADILI

Jakarta, Sidang kasus Rumah Sakit Ummi Bogor yang melibatkan Habib Rizik Shihab sebagai pernyerta dan dengan Vonis 4 tahun penjara, menjadi menarik perhatian...

DIKSI DAN NARASI ISLAM PHOBIA MENCIPTAKAN SOLIDARITAS DAN KEKUATAN POROS ISLAM

Jakarta, Diksi, Narasi Islam phobia yang digunakan untuk membendung poros islam gagal, malah menambah kekuatan dan solidaritas poros slam dan ini juga akan menpengaruhi...

HABIB RIZIEQ SHIHAB MENANG DI PERADILAN

Jakarta, Peristiwa persidangan Habib Rizik Sihab, di pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berakhir pada 24 Juni 2021 dengan vonis 4 tahun penjara karena keikutsertaan...