Jakarta, Peristiwa kritik Buya Anwar Abas pada acar kongres Ekonomi Umat Islam pada tanggal 10 Desember sampai dengan 12 Desember 2021, telah membuat menarik pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam, dimana Buya Anwar Abas telah memaksa Presiden Jokowi mengambil keputusan yang harus direalisasikan segera dan jika pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikenakan dan momen ini juga bisa diambil oleh matra laut dan darat Tentara Nasional Indonesia dan bangsa Indonesia dengan sikap pembiaran kasus Laut China Selatan dan kasus Papua.
Dan selanjutnya diakatakan, “saat ini semua komponen bangsa baik masyarakat sipil, tiga matra TNI dan Kepolisian harus segera membahu mengamankan harkat martabat bangsa dan kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia, dan begitu juga menhan dan menteri luar negeri melakukan lobi politik international dalam mengakat marwah dan merobah opini publik internasional agar dunia internasional mendukung indonesia menyelesaikan Konflik Laut China Selatan dan Papua.
Dalam kedua peristiwa tersebut diperlukan sikap tegas Presiden sebagai kepala Pemerintahan dan kepala negara, jadi resolusi jihad ekonomi yang disampaikan tidak akan menyelesaikan kedaulatan wilayah dan kedaulatan bangsa indonesia, yang sudah sampai nadir perampasan, penghinaan dan pembunuhan masyarakat sipil, pekerja kesehatan serta prajurit Tentara Nasional Indonesia, karena tidak mampunya presiden mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan bangsa, ujar gomes wakil rektor Universitas Cokroaminoto (YAPERTI) pada Media Nseas di kampus Universitas Cokroaminotio (YAPERTI) Jl.Pramuka No. 70 Kota Yogyakarta.
