Media NSEAS

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP Ketenagakerjaan adalah satu bidang pemerintahan Presiden Jokowi harus selenggarakan. Pada level Kementerian urus ketenagakerjaan yakni Kementerian ketenagakerjaan, dipimpin seorang Menteri sebagai Pembantu Presiden. Studi evaluasi kritis ini bukan untuk kondisi kinerja Menteri ketenagajerjaan, melainkan Presiden Jokowi urus ketenagakerjaan. Apakah kondisi kinerja Jokowi baik atau buruk, gagal atau berhasil urus ketenagakerjaan di Indonesia? Dari standar kriteria evaluasi...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP ( Ketua Tim Studi NSEAS) Kesehatan dan KB (Keluarga Berencana), salah satu bidang pemerintahan harus diurus Presiden Jokowi. Bidang kesehatan diurus Kementerian Kesehatan dipimpin seorang Menteri sebagai Pembantu Presiden. Bidang KB diurus oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia, bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kependudukan, KB dan...

Fuad Bawazier memang cuma sebentar menempati kursi Menteri Keuangan di era Orde Baru. Namun pengalamannya sebagai Menkeu boleh dibilangkhas. Sebab saat menjabat Menkeu pada 16 Maret 1998-21 Mei 1998, saat itu krisis ekonomi di Indonesia sedang hebat-hebatnya. Nilai tukar ru­piah terhadap dolar AS saat itu anjlok demikian dalam. Kini nilai tukar rupiah sedang terpuruk. Pada akhir pekan bah­kan sempat menyentuh...

Indonesian Resources Studies (IRESS) dengan ini menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera membatalkan Permen ESDM No.23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhir Kontrak Kerja Samanya (KKS-nya), karena bertentangan dengan konstitusi Pasal 33 UUD 1945, menghambat peningkatan ketahanan energi nasional dan melanggengkan penguasaan SDA migas oleh asing, serta mengurangi potensi penerimaan negara sektor migas. Pemberlakuan Permen ESDM...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan Presiden Jokowi, yakni bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.Pada level Kementerian terdapat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA). Kementerian PP & PA  membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dipimpin  seorang Meneg PP & PA, sejak  27 Oktober 2014 dijabat oleh Yohanan Yembise. Studi evaluasi ini...

Pidato Presiden Joko Widodo yang menyebutkan Kalajengking adalah komoditi mahal melebihi emas, namun kalah mahal dibanding WAKTU sontak ramai diperbincangkan publik. Namun yang ramai diperbincangkan hanya tentang racun Kalajengking. Dua hal lain yang jauh lebih substantif menjadi hilang. Waktu dan Tambang. Tak bisa dipungkiri WAKTU adalah sesuatu yang sangat berharga. Sangat banyak orang merugi karena membuang waktu. Birokrasi negara...

Memasuki tahun politik, pada akhir April 2018 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan adanya 15 bank ( berpotensi) gagal berdampak sistemik. Pengumuman di tahun politik 2018 ini tentu saja mengingatkan kepada kejadian skandal Bank Century pada tahun politik 2008,- setahun sebelum pilpres 2009,- yang merugikan negara sekurang kurangnya Rp6,7Triliun dan persoalannya masih belum tuntas (mandek) di KPK sehingga penggunaan dananya...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Presiden Jokowi harus menyelenggarakan urusan pemerintahan nasional. Salah satu urusan pemerintahan dimaksud adalah bidang sosial. Presiden dibantu seorang Menteri yg memimpin Kementerian Sosial. Pada level Kementerian Sosial, bidang sosial ini mencakup: 1. Rehabilitasi sosial 2. jaminan sosial 3. Pemberdayaan sosial 4. Perlindungan sosial 5. Penanganan fakir miskin. Studi evaluasi kritis ini ditujukan utk menilai kinerja Presiden Jokowi...

Oleh : Dr. Chazali H.Situmorang,APT, M.Sc /Dosen FISIP UNAS-Pemerhati Kebijakan Publik Berita harian Republika hari ini ( Senin, 30 April 23028), ada judul berita yang mengusik perhatian saya yaitu “1,7 JUTA ANAK BELUM IMUNISASI​”. Dalam berita tersebut Plt.Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat kementerian Kesehatan Murti Utama menyatakan saat ini masih ada anak-anak yang belum mendapatkan imuniasasi secara lengkap,...

OLEH MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Sewaktu penyelenggaraan kampanye Pilpres 2014, Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) sebagai pelaku kampanye, berusaha mempengaruhi umat Islam untuk memberi suara kepada mereka. Berbagai janji kampanye lisan terhadap Umat Islam disampaikan. Apa janji2 lisan buat umat Islam itu? Apakah setelah jadi Presiden direalisasikan atau dipenuhi? Berikut ini janji2 lisan...