KAPOLRI JENDERAL POLISI MUHAMMAD TITO KARNAVIAN DIMATA H. SABRI SAIMAN: Tak Benar Anti Islam
H. SABRI SAIMAN adalah Mantan Anggota DPR-RI dari Fraksi PAN dan Pendiri Jakarta Utara Rumah Kita. H. Sabri Saiman menanggapi adanya persepsi sejumlah...
MENYOAL JOKOWI MEMINTA PERWIRA POLRI MENYAMPAIKAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT
Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(NSEAS: Network for South East Asian Studies)
Presiden Jokowi meminta Perwira Polri dan TNI untuk membantu mensosialisasikan program-program Pemerintah kepada masyarakat....
EMPAT TAHUN INI JOKOWI BURUK DAN GAGAL DI BIDANG HAM
Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(KETUA TIM STUDI NSEAS)
Pada 16 Agustus 2018, acara kenegaraan menjelang Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 73, di depan Sidang Tahunan...
Mencari Sosok Pengganti Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI
Ditengah Hiruk Pikuk Pendaftaran Pilpres 2019, Prabowo dan Sandi di Kantor KPU Jln. Imam Bonjol,
Sambil mengikuti Acara, banyak mantan Tokoh, Aktivis dan Relawan...
101 Kegagalan Jokowi-JK Dalam Masa Pemerintahannya
1. Tidak menjalankan amanat Pancasila dan UUD 1945 dan Trisakti dalam berbagai perundingan internasional secara konsisten. Tidak ada sama sekali agenda jokowi dalam berbagai...
ORASI FAHRI HAMZAH PADA ACARA 20 TAHUN REFLEKSI REFORMASI
Gedung DPR, 21 Mei 2018
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah. Kita bersyukur berkumpul di sini dalam rangka mengenang 20 tahun reformasi. Saya berterimakasih kepada semua yang terlibat...
KPK Harus Menyidik Parpol Yang Diduga Menerima Suap E-KTP agar MK dapat membubarkannya
Dakwaan tindak pidana korupsi e-KTP yang kini mulai disidangkan, diduga bukan hanya melibatkan terdakwa mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, tetapi juga melibatkan politisi...
DPR TERNYATA TIDAK BERUPAYA MEMBUBARKAN KPK, HANYA REKOMENDASI
Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS)
Semula masa Kerja Pansus Angket KPK berakhir 28 September 2017. Namun, resminya Pansus Angket ini membubarkan diri pada Rapat Paripurna DPR...
DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (Bagian Empat)
II. Dalam Pokok Perkara
1. Latar Belakang Pemberian akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat setempat merupakan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya...
DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (Bagian Tiga)
13. Bahwa pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang diberikan kepada ribuan pemegang IPHPS semakin pelik dengan adanya ketentuan Permen LHK Nomor P.39, Pasal 15 Ayat...