MEDIANSEAS.COM- Masalah dana haji menjadi,peristiwa dan polemik dimasyarakat,dan menjadi komsumsi saling bantah,yang akan berdampak dengan terbelah masyarakat dan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah, serta akan berakibat menu runkan wibawa pemerintah dan badan badan hukum , lembaga negara dimata publik.
Demikian disampaikan Advocad Senior Elvan Gomes kepada ,Medianseas.com saat dikofirmasi , dia juga mengatakan ,kondisi ini makin parah dengan sikap pemerintah meniadakan pembetangkatan haji ,dan kasus peleburan bank Syariah BUMN,menjadi Bank Syariah Indonesia, serta kasus tes wawasan Kebangsaan enggota KPK, dan ributnya buzef atas dana donasi Palestina,serta penyerahan dana pinjaminan tabungan masyarakat ke bank bermasalah, membuat citra pemerintah makin dongread dalam pengelolaan keuangan dima ta sebagian masyarakat, Dan situasi ini ditangkap oleh oposisi diluar birokrasi maupun didalam birokrasi.
“kondisi ini makin parah dengan sikap pemerintah meniadakan pembetangkatan haji ,dan kasus peleburan bank Syariah BUMN,menjadi Bank Syariah Indonesia” kata gomes kepada medianseas ,melalui sambugan seluler ,Selasa pagi (8/6/2021).
Melihat kondisional ini,akan berpengaruh dengan stabilitas keamanan dan rentan bagi upaya mendongkrak ekonomi,lebih inflasi ditahun 2021 diperkirakan akan men capai kurang lebih 1,6 per sen,yang sebagian ada di sektor kebutuhan pokok ma syarakat.Dan karenanya ha rus segera masalah ini oleh para penegak hukum dan badan pemerintah,maupun lembaga tinggi negara,untuk segera melakukan penyelidi kan kasus dana haji secara terang benderang melalui forensik audit onsetigasi,de ngan menyertakan team audit forensik independen.
“Sebelumnya tokoh demokrat dan pks telah mengakat ma salah haji ini,seharusnya se laras dengan anggota dewan perwakilan rakyat kedua partai tersebut meng gunakan hak interplasinya untuk mengusut dana haji tersebut” kata dia. (ANW).
