Media NSEAS

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) Untuk menilai atau mengevaluasi kritis kinerja Jokowi urus kelautan dan perikanan (KP) kita dapat menggunakan kriteria standar bersumber: Janji kampanye Pilpres 2014 secara lisan; janji kampanye Pilpres 2014 secara tertulis tertuang di dalam naskah Nawa Cita; RPJMN 2015-2019; dan, RENSTRA Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2015-2019. Pd saat kampanye Pilpres 2014, secara lisan...

Maruarar Sirait mungkinkah bisa lepas dari sekenario tersebut.?? Malam tadi, Kita menyaksikan Tayangan langsung Final pertandingan sepak bola antara Persija melawan Bali United. Saya cukup lama sekali tidak mengikuti pertandingan persepak bola tanah air, setelah terjadi kemelut terus menerus yang mendera PSSI sehingga agak malas saja. Tiba-Tiba ada yang mengganggu pikiran bahwa terjadi Final Persija melawan Bali. Peristiwa SeMalam...

Belakangan ini semakin meningkat dukungan dan sikap simpati rakyat Indonesia terhadap Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (TGB). Sejumlah pengamat politik menilai Tuan Guru Bajang ini layak menjadi Calon Wakil Presiden RI dalam Pilpres 2019 mendatang. Salah satu argumentasi mereka adalah Tuan Guru Bajang ini bukan orang Jawa, sehingga untuk menjadi Calon Presiden (Capres) menjadi tidak layak, tetapi sangat berpeluang...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) Dalam mengevaluasi atau menilai kritis kinerja Presiden Jokowi urus pemerintahan, bidang kehutanan dapat dijadikan sasaran penilaian. Pada saat Kampanye Pilpres 2014, Jokowi berjanji secara lisan, menangani kabut asap di Provinsi Riau (http://m.koran-sindo.com/node/393930). Janji ini pada 2017 telah terpenuhi. Kebakaran hutan sebagai sumber kabut asap sangat jauh berkurang. Di dalam dokumen "Visi, Misi dan Rencana Aksi...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) Semula masa Kerja Pansus Angket KPK berakhir 28 September 2017. Namun, resminya Pansus Angket ini membubarkan diri pada Rapat Paripurna DPR 14 Februari 2018. Sebelum Paripurna DPR 14 Februari ini, kerberadaan atau eksistensi KPK sebagai produk gerakan reformasi anti KKN kini dalam perdebatan dan polemik publik. Ada kelompok memiliki wacana dan pendapat yakni bubarkan KPK....

II. Dalam Pokok Perkara 1. Latar Belakang Pemberian akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat setempat merupakan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU No.41/1999) yaitu pada Penjelasan Pasal 5 antara lain “... Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa,Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan...

13. Bahwa pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang diberikan kepada ribuan pemegang IPHPS semakin pelik dengan adanya ketentuan Permen LHK Nomor P.39, Pasal 15 Ayat 4 Permen LHK Nomor P.39, yang menyebutkan “lahan garapan anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat diwariskan atas persetujuan kelompok” dan Permen LHK Nomor P.39, Pasal 16, yang menyebutkan “jangka waktu IPHPS sebagaimana dimaksud dengan...

II. OBJEK PERMOHONAN KEBERATAN HAK UJI MATERIIL (LEGAL REVIEW): Adapun yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil (judicial review) ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 (selanjutnya disebut “Permen LHK Nomor P.39) Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan...

PUTUSAN Nomor 56 P/HUM/2017 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 (selanjutnya disebut “Permen LHK Nomor P.39”) Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: 1. DARMAWAN HARDJAKUSUMAH, S.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) Dalam mengevaluasi atau menilai kritis kinerja Presiden Jokowi urus pemerintahan, salah satu bidang dapat dijadikan sasaran yakni pertanian, termasuk pangan. Pada saat Kampanye Pilpres 2014, Jokowi berjanji secara lisan, tidak akan impor pangan. Dikatakan, kebijakan impor segala bahan pangan memang bisa menjamin ketersediaan. Namun, kebijakan itu berdampak buruk karena menjauhkan negeri agraris ini dari kedaulatan pangan. Jokowi...