Media NSEAS

Press Release IREDSS Jakarta, 21 Mei 2018 IRESS dengan ini menolak dengan tegas sikap pemerintah yang telah membuka peluang bagi Chevron untuk kembali mengelola Blok Rokan, Riau. Pernyataan ini didasari oleh Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa seluruh wilayah kerja (WK) migas harus dikuasai negara dan pengelolaannya harus dilakukan oleh BUMN. Penguasaan negara atas WK-WK migas melalui pengelolaan...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Bidang pemuda dan olahraga adalah salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan Presiden Jokowi. Secara kelembagaan terdapat satu Kementerian urus masalah2 pemuda dan olahraga, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dipimpin seorang Menteri (Menpora) sebagai pembantu Presiden RI. Studi ini bertujuan mengevaluasi kritis kondisi kinerja Jokowi urus pemuda dan olahraga, bukan kinerja Menpora. Standar...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Pendidikan adalah salah satu bidang urusan pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan, untuk Indonesia betapa pentingnya urusan pendidikan, hingga konstitusi mengharuskan Pemerintah mengeluarkan anggaran pendidikan minimal 20 % baik di Pusat (APBN) maupun di Daerah (APBD). Setelah 3,5 tahun menjadi Presiden, apakah kondisi kinerja Jokowi baik atau buruk, berhasil atau gagal? Salah...

Pengajuan Pahlawan Nasional dari Nusa Tenggara Barat (NTB) boleh dikatakan cukup terlambat. Baru tanggal 9 November 2017, diantara tokoh yang diberi gelar pahlawan nasional adalah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid adalah ulama kharismatis asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, pendiri Nahdhatul Wathan. Sepak terjangnya melawan penjajah dan jasa- jasanya dalam pembangunan...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP Ketenagakerjaan adalah satu bidang pemerintahan Presiden Jokowi harus selenggarakan. Pada level Kementerian urus ketenagakerjaan yakni Kementerian ketenagakerjaan, dipimpin seorang Menteri sebagai Pembantu Presiden. Studi evaluasi kritis ini bukan untuk kondisi kinerja Menteri ketenagajerjaan, melainkan Presiden Jokowi urus ketenagakerjaan. Apakah kondisi kinerja Jokowi baik atau buruk, gagal atau berhasil urus ketenagakerjaan di Indonesia? Dari standar kriteria evaluasi...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP ( Ketua Tim Studi NSEAS) Kesehatan dan KB (Keluarga Berencana), salah satu bidang pemerintahan harus diurus Presiden Jokowi. Bidang kesehatan diurus Kementerian Kesehatan dipimpin seorang Menteri sebagai Pembantu Presiden. Bidang KB diurus oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia, bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kependudukan, KB dan...

Fuad Bawazier memang cuma sebentar menempati kursi Menteri Keuangan di era Orde Baru. Namun pengalamannya sebagai Menkeu boleh dibilangkhas. Sebab saat menjabat Menkeu pada 16 Maret 1998-21 Mei 1998, saat itu krisis ekonomi di Indonesia sedang hebat-hebatnya. Nilai tukar ru­piah terhadap dolar AS saat itu anjlok demikian dalam. Kini nilai tukar rupiah sedang terpuruk. Pada akhir pekan bah­kan sempat menyentuh...

Indonesian Resources Studies (IRESS) dengan ini menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera membatalkan Permen ESDM No.23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhir Kontrak Kerja Samanya (KKS-nya), karena bertentangan dengan konstitusi Pasal 33 UUD 1945, menghambat peningkatan ketahanan energi nasional dan melanggengkan penguasaan SDA migas oleh asing, serta mengurangi potensi penerimaan negara sektor migas. Pemberlakuan Permen ESDM...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan Presiden Jokowi, yakni bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.Pada level Kementerian terdapat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA). Kementerian PP & PA  membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dipimpin  seorang Meneg PP & PA, sejak  27 Oktober 2014 dijabat oleh Yohanan Yembise. Studi evaluasi ini...

Pidato Presiden Joko Widodo yang menyebutkan Kalajengking adalah komoditi mahal melebihi emas, namun kalah mahal dibanding WAKTU sontak ramai diperbincangkan publik. Namun yang ramai diperbincangkan hanya tentang racun Kalajengking. Dua hal lain yang jauh lebih substantif menjadi hilang. Waktu dan Tambang. Tak bisa dipungkiri WAKTU adalah sesuatu yang sangat berharga. Sangat banyak orang merugi karena membuang waktu. Birokrasi negara...