Media NSEAS

Memasuki tahun politik, pada akhir April 2018 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan adanya 15 bank ( berpotensi) gagal berdampak sistemik. Pengumuman di tahun politik 2018 ini tentu saja mengingatkan kepada kejadian skandal Bank Century pada tahun politik 2008,- setahun sebelum pilpres 2009,- yang merugikan negara sekurang kurangnya Rp6,7Triliun dan persoalannya masih belum tuntas (mandek) di KPK sehingga penggunaan dananya...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Presiden Jokowi harus menyelenggarakan urusan pemerintahan nasional. Salah satu urusan pemerintahan dimaksud adalah bidang sosial. Presiden dibantu seorang Menteri yg memimpin Kementerian Sosial. Pada level Kementerian Sosial, bidang sosial ini mencakup: 1. Rehabilitasi sosial 2. jaminan sosial 3. Pemberdayaan sosial 4. Perlindungan sosial 5. Penanganan fakir miskin. Studi evaluasi kritis ini ditujukan utk menilai kinerja Presiden Jokowi...

Oleh : Dr. Chazali H.Situmorang,APT, M.Sc /Dosen FISIP UNAS-Pemerhati Kebijakan Publik Berita harian Republika hari ini ( Senin, 30 April 23028), ada judul berita yang mengusik perhatian saya yaitu “1,7 JUTA ANAK BELUM IMUNISASI​”. Dalam berita tersebut Plt.Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat kementerian Kesehatan Murti Utama menyatakan saat ini masih ada anak-anak yang belum mendapatkan imuniasasi secara lengkap,...

OLEH MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Sewaktu penyelenggaraan kampanye Pilpres 2014, Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) sebagai pelaku kampanye, berusaha mempengaruhi umat Islam untuk memberi suara kepada mereka. Berbagai janji kampanye lisan terhadap Umat Islam disampaikan. Apa janji2 lisan buat umat Islam itu? Apakah setelah jadi Presiden direalisasikan atau dipenuhi? Berikut ini janji2 lisan...

OLEH MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Jokowi tidak tertarik menggunakan urusan riset dan teknologi utk kampanye lisan Pilpres 2014. Masuk akal, karena issu riset dan teknologi ini tidak populis hanya tertarik bagi minoritas kaum terpelajar yg suka dgn riset dan teknologi. Bahkan, dari sejumlah kaum terpelajar, hanya sebagian kecil tertarik urusan riset dan teknologi. Apalagi mengingat Jokowi dan...

OLEH MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Saat kampanye Pilpres 2014 lalu, Jokowi paling suka berjanji lisan kepada rakyat Indonesia. Lebih seratus janji disampaikan, tetapi hingga 3,5 tahun menjadi Presiden, dapat dinilai hanya beberapa janji dipenuhi. Boleh saja jika ada rakyat Indonesia melabeling Jokowi suka ingkar janji. Di bidang lingkungan hidup, Jokowi lisan berjanji: 1. Membenahi masalah Jakarta seperti...

April 19, 2018 Oleh : Marwan Batubara, IRESS Pada 6 Maret 2018, Menteri ESDM Ignatius Jonan mengatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi, BBM jenis premium dan solar tidak akan naik hingga 2019. Menurut Jonan, keputusan tersebut merupakan kesepakatan bersama 3 kementrian: ESDM, BUMN dan Keuangan. “BBM arahan Bapak Presiden juga sesuai kesepakatan BUMN, Kemenkeu dan saya laporkan ke Bapak Presiden tadi...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan oleh Presiden RI Jokowi yakni bidang "enerji dan sumber daya minera (SDM)". Studi evaluasi ini utk mendeskripsikan kondisi kinerja Presiden Jokowi urus enerji dan sumber daya nineral.Bukan studi kinerja Menteri ESDM sbg Pembantu Presiden. Ada beberapa dasar standar kriteria evaluasi. Pertama,standar kriteria evaluasi berdasarkan janji2 lisan ...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan oleh Presiden RI Jokowi yakni bidang "penanaman modal". Secara kelembagaan sudah tersedia suatu badan utk menyelenggarakan program dan rencana kegiatan/proyek penanaman modal. Presiden Jokowi mempunyai seorang Pembantu level Ketua Badan utk urus penanaman modal. Yaitu Ketua Badan Kordinasi Penanaman Modal(BKPM),Thomas Lembong. BKPM adalah Lembaga Pemerintah...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan oleh Presiden RI Jokowi yakni bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara kelembagaan sudah tersedia Kementerian BUMN untuk melaksanakan program dan rencana kegiatan/proyek bidang BUMN. Presiden Jokowi mempunyai seorang Pembantu level Menteri untuk urus BUMN. Yaitu Menteri BUMN Rini Soemarno. Meskipun ada Pembantu khusus urus...