Media NSEAS

Pada Selasa (10/4/2018) Bawaslu pernah menyampaikan agar Jokowi menghentikan kegiatan bagi sembako ke daerah-daerah karena mengarah pada kampanye. Bukan berhenti, Jokowi malah melanjutkan kegiatan tersebut. Malam ini (2/6/2018) kegiatan itu kami dapati dikawasan Jakarta Utara, salah satunya RW 04 Kel. Ancol Kec. Pademangan. Tindakan tidak terpuji tersebut semakin membuktikan kepanikan luar biasa dari istana menghadapi pilpres. Bayang-bayang kekalahan semakin...

Oleh : Yusril Ihza Mahendra Sengaja saya menuliskan artikel ini sehari setelah Pemerintahan Jokowi merayakan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 2017. Alasannya, saya tidak ingin menambah materi perdebatan di tengah publik yang memang sedang riuh di tengah terjadinya degradasi makna Pancasila dalam tataran implementasi, namun sangat subur dan surplus dalam tataran kata-kata serta simbol-simbol yang sesungguhnya tak berguna sama sekali karena...

Penulis: Iswara N Raditya Sejak bocah, Amien Rais dikenal pemberani, tidak takut menghadapi orang yang dianggapnya lalim dan sewenang-wenang. Jika perlu, tantangan adu jotos ia diladeni demi membela kebenaran yang diyakininya. Kendati lawan lebih besar, Amien pantang mundur satu langkah pun. “Waktu sekolah dulu, jika ada seorang anak diganggu segerombolan anak nakal, maka Mas Amien akan datang membela. Ia tidak segan-segan untuk...

Gedung DPR, 21 Mei 2018 Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah. Kita bersyukur berkumpul di sini dalam rangka mengenang 20 tahun reformasi. Saya berterimakasih kepada semua yang terlibat dalam acara 20 tahun Refleksi Reformasi. Yang saya hormati Ketua MPR Pak Zulkifli Hasan. Yang saya hormati para pimpinan DPR RI yang hadir. Yang saya hormati juga dan merupakan pusat dari perbincangan kita hari ini,...

Salamudin Daeng (Peneliti Asosiasi ekonomi Politik Indonesia – AEPI) Salah satu strategi pembiayaan pembangunan tertama dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla adalah keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebanyak 114 BUMN yang masih tersisa sampai dengan tahun 2018 (setelah holding BUMN tambang dan BUMN Migas) sebagian diperankan secara maksimal untuk mewujudkan ambisi mega proyek infrastruktur. Mengapa pembangunan infrastruktur tidak...

Tidak biasanya, tiba tiba saja pada 28 Mei 2018 Pemerintah (dhi Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian), BI, OJK, dan LPS menerbitkan Keterangan Pers Bersama (KPB) tentang penguatan koordinasi dan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian dengan menyebutkan kondisi perekonomian Indonesia cukup baik dan kuat. Tentu tujuan KPB ini untuk menenangkan masyarakat. Bagi saya ini berarti pemerintah menyadari bahwa ada...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Di samping urusan keuangan negara, Presiden Jokowi juga harus menyelenggarakan urusan moneter. Secara kelembagaan, urusan moneter ini juga diurus Kementerian Keuangan dipimpin Menteri sebagai pembantu Presiden. Apakah kondisi kinerja Jokowi baik atau buruk urus moneter? Satu sumber standar kriteria evaluasi kritis kondisi kinerja Jokowi urus moneter yakni janji2 lisan kampanye Pilpres 2014...

Press Release Bersama Jakarta, 28 Mei 2018  Kami meminta agar Presiden Joko Widodo segera membatalkan Permen ESDM No.23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhir Kontrak Kerja Samanya (KKS-nya), karena bertentangan dengan UUD 1945, merusak ketahanan energi nasional, mengurangi potensi penerimaan negara dan menghambat dominasi BUMN di sektor migas. Permen ESDM No.23/2018 dengan sengaja memberi kesempatan kepada asing untuk...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan Presiden Jokowi yakni bidang keuangan negara. Pd level Kementerian, sesungguhnya ada Kementerian Keuangan juga mengurus masalah2 keuangan negara. Kementerian ini dipimpin seorang Menteri sebagai Pembantu Presiden. Studi evaluasi kritis ini utk kondisi kinerja Jokowi urus keuangan negara, bukan Menteri Keuangan. Utk mengevaluasi kondisi kinerja Jokowi...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) PARIWISATA adalah salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan oleh Presiden Jokowi. Pd level kementerian, terdapat Kementerian Pariwisata untuk khusus urusan pembangunan pariwisata. Kementerian ini dipimpin seorang Menteri sebagai pembantu Presiden. Studi ini bukan mengevaluasi kondisi kinerja Menteri, tetapi Presiden Jokowi urus pariwisata. Pada pelaksanaan kampanye Pilpres 2014, Jokowi tidak memberi janji lisan kepada rakyat...