Media NSEAS

*Permohonan Pecegahan atas Dugaan Pelanggaran Hukum & Potensi Kerugian Negara dalam Rencana Akuisisi Saham Pertagas oleh PGN* Dengan surat ini kami sampaikan ringkasan rencana akusisi saham Pertagas oleh PGN, dan dugaan pelanggaran hukum dan potensi kerugian negara yang dapat terjadi jika rencana tersebut dilaksanakan. Kami sangat mengkhawatirkan jika rencana tersebut sarat dugaan KKN dan perburuan rente. Sehubungan itu, kami sangat...

Oleh: Salamuddin Daeng Cerminan ekonomi suatu negara terhadap negara lain dan internasional dapat dinilai dari neraca eksternal negara tersebut. Jika komponen defisitnya banyak dan besar maka keadaan ekonomi negara tersebut relatif kurang baik. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), sejak tahun 2015 sampai dengam akhir tahun 2017 keadaan neraca eksternal Indonesia (dihitung berdasarkan kurs Rp 14.000 /USD sebagai berikut : 1. ...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Sesuai dengan RPJMN 2015-2019, pembangunan bidang keuangan terdiri dari:1. Keuangan Negara; 2. Moneter; dan, Jasa Keuangan. Setelah 3 tahun menjadi Presufen RI, apakah Jokowi berhasil memenuhi janji kampanye dan rencana kegiatan tertuang di dalam RPJMN dan Renstra? Jaeabannya TIDAK ! Kiberja Jokowi juga buruk dan gagal meraih target capaian di bidang keuangan. ...

1. Tidak menjalankan amanat Pancasila dan UUD 1945 dan Trisakti dalam berbagai perundingan internasional secara konsisten. Tidak ada sama sekali agenda jokowi dalam berbagai pertemuan internasional yang mengusung cita cita proklamasi, Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Bung karno menyelenggarakan pertemuan internasional Konferensi Asia Afrika (KAA) dalam rangka menjalankan amanat konstitusi UUD 1945. 2. Gagal melindungi kepentingan nasional dalam berbagai perundingan...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) 1. Secara umum kondisi kinerja Jokowi urus agama buruk dan ingkar janji dan tidak merealisasikan sejumlah rencana kegiatan. Hal itu termasuk rencana kegiatan akan meningkatkan jumlah penyuluh agama, dialog tokoh agama dan penyelenggaraan Umroh. Kinerja Jokowi dapat dinilai baik dan berhasil hanya dari indikator pelayanan haji dengan IKJHI terus...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Studi evaluasi kritis kondisi kinerja Jokowi urus pemerintahan setelah 3 tahun menunjukkan prestasi atau keberhasilan urus penanaman modal. Namun, untuk urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM hingga Ristek masih gagal atau tidak berhasil meraih target capaian. Kondisi kinerja Jokowi tergolong buruk. Berikut ini kesimpulan Tim Studi NSEAS kondisi kinerja Jokowi...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) NSEAS (Network for South East Asian Studies) membentuk suatu TIM Studi (2017) melaksanakan kegiatan studi penilaian/evaluasi kritis "Kondisi Kinerja Jokowi Urus Pemerintahan". Kurun waktu studi selama 3 (tiga) tahun Jokowi sebagai Presiden RI. Standar kriteria evaluasi kritis digunakan dalam studi ini bersumber antara lain: 1. Janji2 lisan kampanye Jokowi saat Pilpres...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Hasil studi evaluasi kritis Tim Studi NSEAS tentang kondisi kinerja Jokowi urus pemerintahan selama 3 (tiga) tahun menunjukan "buruk" dan "gagal" meraih target capaian sesuai standar kriteria bersumber antara lain: 1. Janji2 lisan kampanye Jokowi saat Pilpres tahun 2014. 2. Janji2 tertulis kampanye Jokowi saat Pilpres tahun 2014 tercatat...

JAKARTA – Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada para Bupati/Walikota menyangkut Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mendapat kritikan keras dari Pakar Ilmu Pemerintahan Prof Dr Ryaas Rasyid. Menurut Prof Ryaas, surat edaran Mendagri tertanggak 30 Mei 2018 itu bisa menimbulkan masalah baru. Banyak kepala daerah bisa masuk penjara...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS*) Di samping urusan keuangan negara dan moneter, Presiden Jokowi juga harus menyelenggarakan urusan jasa keuangan. Dari sisi kelembagaan, terdapat badan khusus mengurusi masalah2 jasa keuangan, yakni lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Studi ini bukan mengevaluasi kritis pemimpin OJK, tetapi Presiden Jokowi urus jasa keuangan. Sebagaimana laporan studi2 kinerja Jokowi...