Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
( Ketua Tim Studi NSEAS)
Kesehatan dan KB (Keluarga Berencana), salah satu bidang pemerintahan harus diurus Presiden Jokowi. Bidang kesehatan diurus Kementerian Kesehatan dipimpin seorang Menteri sebagai Pembantu Presiden. Bidang KB diurus oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia, bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.
Sekalipun ada lembaga khusus urus kesehatan dan KB, tetapi tetap saja pihak paling bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan urus kesehatan dan KB adalah Jokowi sebagai Presiden.
Studi evaluasi kritis ini ditujukan kepada Presiden Jokowi, bukan Menteri Kesehatan dan Kepala BKKBN. Standar kriteria evaluasi kinerja Jokowi urus kesehatan dan KB, bisa atas dasar janji2 lisan Jokowi saat kampanye Pilpres 2014, antara lain:
1. Pembangunan 50 Ribu Puskesmas (http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/09/jokowi-janjikan-bangun-50-ribu-puskesmas). Ini hanya mimpi Jokowi, tidak sama sekali dipenuhi. Kinerja buruk.
2. ‘Sulap’KJS-KJP Jadi Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/24/103257/2591407/1562/jokowi-janji-sulap-kjs-kjp-jadi-indonesia-sehat-dan-indonesia-pintar). Hasilnya masih belum terbukti terutama terhadap masyarakat strata bawah/miskin. Pakar Kesehatan Dr Kartono Muhammad mengkritisi, konsep Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjadi program kerja Jokowi bukan solusi baik dalam menuntaskan masalah kesehatan. KIS sekadar menarik simpati rakyat kecil. Secara konsep baik, menarik simpati rakyat kecil, karena dianggap pengobatan gratis itu baik. Bukan penyelesaian masalah kesehatan. Masalah kesehatan bukan hanya pengobatan tapi juga bagaimana pencegahan dan rakyat hidup dengan sehat. Baginya, Jokowi harus lebih memikirkan efek ke depan program KIS. Seperti halnya anggaran biaya maupun sarana akan menunjang program tsb.
3. Peningkatkan anggaran kesehatan menjadi 5 % dari belanja pemerintah, salah satunya untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan 6.000 puskesmas.(REPUBLIKA.CO.ID, 7 Juni 2014). Janji ini masih jauh panggang dari api. Jokowi masih ingkar janji.
Standar kriteria evaluasi kritis berikutnya adalah janji2 tertulis Jokowi saat kampanye Pilpres 2014, tertuang di dokumen NAWA CITA. Yakni:
1. Memperjuangkan kebijakan khusus untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan, perangkat dan alat ke sehatan dan tenaga, khususnya bagi penduduk di pedesaan dan daerah terpencil sesuai dengan situasi dan kebutuhan mereka.Janji ini hanya semata janji. No implementasi.Terkait daerah terpencil, REPUBLIKA.CO.ID, 3 Mei 2017, membeberkan catatan Kemenkes. Masih ada 128 daerah/kabupaten terpencil. Daerah ini disebut terpencil karena secara ekonomi tertinggal dibandingkan kabupaten lain.
Selanjutnya, melihat data Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, jumlah tenaga medis di Indonesia masih jauh dari cukup. jumlah tenaga medis 891.897 personil, dan presentase masih kurang merata seperti Sumatera 234.587 (26,3% ) tenaga medis, Jawa Bali 435.877 (48,87 %), Kep Nusa Tenggara 35.729 ( 4,01 % ), wilayah Kalimantan 66.864 ( 7,5%), Sulawesi 84.555 ( 9,48%), Kepulauan Maluku 15.947 ( 1,74%), dan Papua 18.372 ( 2.06%) tenaga medis. Minimnya jumlah tenaga medis di Indonesia dan jika kita perbandingkan jumlah penduduk 237.641.326 jiwa akan ditangani hanya dengan 891.897 tenaga medis. Di lain pihak, menurut data BPS, fasilitas kesehatan seperti RS dan Puskesmas masih minim yaitu 2.083 RS dan 9.510 Puskesmas di seluruh Indonesia.
2. Menyediakan sistem perlindungan sosial bidang kesehatan inklusif dan menyediakan jaminan persalinan gratis bagi setiap perempuan melakukan persalinan. Pemerintah menang punya program Jampersal. Yaitu program untuk mengatasi masalah pembiayaan persalinan, meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Program Jampersal bersumber dari APBN. Era SBY 2011 program ini sudah mulai. Masalah ya di era Jokowi implementasi kebijakan ini masih gelap. Belum ada data sudah seberapa luas daerah Indonesia terjangkau program ini. Kita masih membutuhkan publikasi data resmi.
3. Mengalokasikan anggaran negara sekurang-kurangnya 5% untuk penurunan AKI, Angka kematian bayi dan balita, pengendalian HIV dan AIDS, penyakit menular dan penyakit kronis. Kondisi di lapangan, Indonesia belum terbebas dari kematian ibu. Sebagai contoh, Pemerintah mengakui kondisi di NTT. Salah satu masalah kesehatan di NTT, masih tingginya angka kematian ibu saat melahirkan dan banyaknya bayi lahir dengan gizi buruk.
4. Penambahan iuran BPJS kesehatan berasal dari APBN dan APBD. Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati (24/10/2016) menilai, sejumlah masalah di bidang kesehatan selama dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK masih terjadi. Salah satunya, persoalan muncul dalam pelayanan BPJS Kesehatan masih mencuat di lapangan. Seperti pasien peserta BPJS ditolak Rumah Sakit.(Sindonews.com,25 Oktober 2016). Sebuah sumber mencatat, Per 31 Desember 2017, jumlah kepesertaan jaminan kesehatan national kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) baru mencapai 187,98 juta orang, atau 73 % dari target 2019 sebanyak 257,5 juta orang. Masih ada 69,52 juta orang harus masuk hingga 2019. Mengapa tak mencapai target?
Salah satu sebab citra pelayanan BPJS dimata masyarakat masih buruk.
5. Melakukan revisi UU tentang Kesehatan, Pemerintah masih belum melaksanakan. Bahkan, Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati (24/10/2016) menilai,Kemenkes masih memiliki banyak tunggakan aturan turunan pelaksana UU berupa Peraturan Pemerintah (PP) belum dituntaskan. Seperti PP terkait turunan UU Kesehatan Jiwa, PP terkait UU Rumah Sakit menolak pasien, PP tentang Dokter Layanan Prima (DLP) sebagaimana amanat UU Pendidikan Kedokteran (Dikdok).
6. Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa. Belum ada data resmi tentang realisasi janji ini. Khusus bidang KB, ternyata Jokowi tidak tertarik, tidak ada janji ttg KB di dlm NAWA CITA.
Dasar evaluasi berikutnya adalah RPJMN 2015-2019. Rencana kegiatan Pemerintahan Jokowi-JK bidang kesehatan dan KB, antara lain:
1. Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 2019 sebanyak 306.
2. Meningkatnya status gizi masyarakat. Tidak sesuai dgn realitas obyektif. Bahkan, masih terjadi kekurangan gizi hingga mematikan.Tetapi faktanya, ada Kejadian luar biasa campak dan gizi buruk terjadi di Kabupaten Asmat sejak September 2017. VIVA, Rabu, 24 Januari 2018 membeberkan perkiraan Kapolda Papua, ada 15 Ribu Warga Asmat Derita
Gizi Buruk.
3. Meningkat pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta meningkat penyehatan lingkungan. Masih menunggu publikasi data realisasi resmi.
4. Peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Masih sekedar rencana, tanpa realisasi. Faktanya? Masih ada 1,7 juta anak kini di Indonesia belum imunisasi. Masih ada anak belum mendapat imunisasi sama sekali. sebagaimana dilaporkan Harian Republika (30 April 2018). Hal itu menyebabkan mereka mudah tertular penyakit berbahaya karena tidak adanya kekebalan terhadap penyakit.
5. Menurunnya rata2 laju pertumbuhan penduduk 1,19 %. Tidak realistis. Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk besar karena jumlah penduduk Indonesia setiap tahun bertambah.
6. Menurun angka kelahiran total per perempuan usia reproduksi 2,3. Masih menunggu data resmi.
Berdasarkan Renstra Kemenkes 2015-2019, sasaran strategis antara lain:
1. Meningkat persentase persalinan di fasilitas kesehatan 85%.
2. Jumlah kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas terakreditasi 5.600.
3. Jumlah kabupaten/kota memiliki minimal 1 RSUD terakreditasi 481 kabupaten/kota.
4. Ketersediaan vaksin dan obat di Puskesmas 90 %.
5. Jumlah Puskesmas memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 5.600 Puskesmas.
6. RS kelas C kabupaten/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang 60 %.
Apakah sudah tercapai atau belum sasaran strategis di atas, jawaban masih gelap. Kita menunggu publikasi data,fakta dan angka resmi Pemerintah. Diharapkan,setelah 4 tahun Jokowi jadi Presiden, sudah dipublikasi.
Tim Studi NSEAS menilai, baik berdasarkan janji lisan dan tertulis kampanye Pilpres 2014 dan juga rencana kerja, Jokowi belum bisa menunjukkan prestasi kerja. Kondisi kinerja masih buruk. Kita tunggu setelah 4 tahun berkuasa, mudahan2an Jokowi mau berubah menjadi sungguh2 pelaksanan janji dan rencana kegiatan secara konsekuen.
