PERISTIWA TEWASNYA 6 ANGGOTA FPI MENARIK PERHATIAN INTERNASIONAL
Jakarta, Kedatangan Pejabat Kedutaan Besar Jerman dan Turki kemarkas FPI, serta komentar Vladimir Putin terkait kasus penembakan 6 orang anggota FPI di KM 50 jalan Tol Jakarta-Cikampek, membuka peluang kasus tersebut dapat dibawa ke International Criminal Court. Peluang ini terlihat bahwa Jerman yang mendukung dan mebiayai NGO tersebut, yang bergerak di aspek Hak Asasi Manusia, begitu juga dengan Turki,...
Tahun 2020 bukan hanya Pandemi soal Kesehatan Masyarakat tapi juga Ekonomi, Hukum, Keadilan dan Kedaulatan
Jakarta, Awal tahun 2020 ada sedikit asa untuk Masyarakat Indonesia ketika terjadi dialog antara Jokowi dan Prabowo Subianto beberapa aspek soal Negara ini, namun asa itu meredup dengan adanya Pandemi Covid-19 yang juga akhirnya berdampak ke beberapa sector, termasuk Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia, ini terjadi akibat hutang dan Ekonomi Nasional merosot tajam, serta lahir peraturan-peraturan Hukum yang...
Advokat Senior: Aksi unjuk rasa 1812 dijamin Undang-Undang Dasar 1945
Jakarta, unjuk rasa yang menamakan aksi 1812 dilarang Polisi dan saat aksi Jumat tanggal 18 Desember 2020, aksi unjuk rasa tersebut dibubarkan Petugas Keamanan. Dengan ada kegiatan 1812, Pakar Hukum Refly Harun, dalam keterangannya pada media Bisnis.com "Demonstrasi Tidak butuh izin, Demonstrasi Hak Konstitusional dan dijamin Undang-Undang Dasar” (1), kata Refly. Dan pembubaran acara kegiatan unjuk rasa 1812, petugas...
PERANG TERBUKA AKAN TERJADI LAUT CHINA SELATAN, JIKA CHINA TERUS MELAKUKAN PROVOKASI
JAKARTA, sikap China yang tidak mengakui Hukum Laut Internasional (UNCLOS), asumsi tersebut terbukti dengan China yang terus menguatkan Militernya di Laut China Selatan yang selalu melanggar batas-batas Teritorial Kedaulatan Wilayah Negara-Negara yang berada di Laut China Selatan.
Melihat situasi yang semakin kompleks, Jepang melalaui Menteri Pertahanannya, menyatakan bahwa sikap China tersebut membuat Jepang khawatir akan menimbulkan konflik terbuka, atas hal...
Advokat Senior: Jika Hukum Internasional memeriksa peritiwa Tewasnya 6 Laskar FPI, Berarti Den Haag dua kali menyelesaikan kedaulatan Indonesia
Dengan pidato resmi Prof. DR Din Syamsuddin di Perserikatan Bangsa Bangsa, tersirat ada seperti pengaduan Hukum tentang peristiwa Hukum berat di Indonesia. Dan dengan adanya aduan ini Pemerintah harus serius dalam menangani peristiwa ini, harus transparan dan berkeadilan dalam menangani peristiwa Hukum Berat yang di sampaikan Prof. DR Din Syamsudin pada Rapat resmi Perserikatan Bangsa Bangsa. jika tidak, Juridiksi...
Advokat Senior: Jika benar Jokowi menolak Tim Investigas Independen, Jokowi melanggar Kedaulatan Rakyat
Jakarta, Pemerintah menolak Tim Investigasi Independen dalam kasus tertembaknya 6 anggota FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Sudah ada komnas HAM dan Masyarakat tinggal melaporkan, ujar Jokwi di Istina Kepresiden Bogor, Minggu tanggal 13 Desember 2020. Lebih lanjut menurut Jokowi Negara kita Negara Hukum, dan Hukum harus dipatuhi untuk kepentingan Masyarakat.
Berkaitan dengan komentar Jokowi tersebut, Elvan Gomes Wakil Rektor III...
ADVOKAT SENIOR: TERJADI DUALISME DALAM PERKARA PENEMBAKAN 6 ORANG ANGGOTA FPI
JAKARTA, Komnas HAM menolak ajakan Rekonstruksi ditempat kejadian perkara tertembaknya 6 anggota FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, karena sudah datang lebih dulu,d an telah menemukan temuan di lokasi dan akan mempersiapkan pemeriksaan lanjutan, ujar anggota Komnas HAM Chairul Anam, yang dirilis dari Acara Televisi INews Siang pada Senin tanggal 14 Desember 2020.
Berkaitan dengan masalah penyelidikan Komnas HAM tersebut, pada...
Advokat Senior: Komnas HAM dapat meningkatkan penyelidikan ke Pro Justitia
Jakarta, Kapolda Metro Jaya Fadil Imran mendatangi kantor Komnas HAM, Kedatangan Kapolda berkaitan dengan undangan Komnas HAM untuk dimintai keterangan terkait peristiwa penembakan 6 anggota FPI beberapa hari yang lalu. Pada hari yang sama yaitu Senin 14 Desember 2020, Bareskrim Mabes Polri memanggil wartawan Edy Mulyadi untuk dimintai keterangan yang berkaitan kasus penembakan 6 anggota FPI tersebut, hal ini...
Sidang Perkara Perdata No. 347 Pdt.G/2020/PN Jaktim, antara Drs. Agung Sunaryo melawan Yayasan Kesejahteraan Pegawai Angkasa Pura dan kawan-kawan ditunda oleh Majelis Hakim
Jakarta, Majelis Hakim yang menagani perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang diajukan oleh Drs. Agung Sunayo melawan Yayasan Kesejahteraan Pegawai Angsasa Pura dkk menunda pemeriksaan sampai tanggal 14 Januari 2021. Penundaan ini disebabkan Relaas Panggilan yang dikirim Pengadilan Jakarta Timur belum kembali, jadi Majelis Hakim belum dapat memutuskan Sah atau tidaknya panggilan itu, ujar Ketua Majelis Hakim pada Kuasa...
Advokat Senior: Konflik Laut China Selatan Ancaman Kedaulatan Indonesia dan Negara-Negara ASEAN
Jakarta, Klaim China atas Laut China Selatan menimbulkan ketegangan dan memancing reaksi Amerika Serikat yang akan mengirim Drone-nya, guna mendukung gerakan Militer-nya di Laut China Selatan, hal ini dirilis dari sumber berita Kontan.co.id (1) Senin 14 Desember 2020. Sebelumnya pada pertemuan tanggal 27 juni 2020, dalam pertemuan Negara-Negar ASEAN membuat pernyataan sikap bahwa ASEAN hanya akui aturan dari UNCLOS,...








