Jakarta, Awal tahun 2020 ada sedikit asa untuk Masyarakat Indonesia ketika terjadi dialog antara Jokowi dan Prabowo Subianto beberapa aspek soal Negara ini, namun asa itu meredup dengan adanya Pandemi Covid-19 yang juga akhirnya berdampak ke beberapa sector, termasuk Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia, ini terjadi akibat hutang dan Ekonomi Nasional merosot tajam, serta lahir peraturan-peraturan Hukum yang kontroversial dimasyarakat dan menimbulkan redupnya Keadilan dan Kedaulatan yang juga akhirnya jauh dari prinsip dari kehidupan yang adil dan beradab.
Tentu kita dapat berkaca pada kasus Djoko Tjandra, korupsi Benur dan Korupsi Bansos, serta kasus penembakan 6 anggota FPI dan kasus penangkapan dan penahanan Habib Rizieq Shihab, yang kesemuanya itu membuat kegaduhan dimasyarakat. Disisi lain kita masih ada masalah yang lebih besar soal Kedaulatan Negara, sebut saja kasus Deklarasi Kemerdekaan Papua Bara oleh Benny Wenda dan juga Kasus Laut China Selatan, namun kita seakan tidak peduli dan asik dalam mempertahan Ego dan kepentingan masing-masing dalam kasus tersebut diatas, tanpa mempedulikan prinsip keadilan dan kedaulatan sebagai dasar prinsip dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, akibatya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia yang kita harapkan bersama tinggal menunggu di detik-detik akhir tahun 2020 untuk dapat diwujudkan.
Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika tahun ini menjadi tahun Pademi bukan hanya pada aspek Kesehatan Masyarakat saja tapi juga pada aspek Ekonomi, Hukum, keadilan dan Kedaulatan.
Mungkin ini akan menjadi bagian yang akan di kenang sebagai salah satu masa tersuram dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara kita, padahal kita Berbegara sudah 75 tahun lama dan harusnya Pijakan Hukum Keadilan dan Kedaulatan sebagai tolok ukur Berbangsa dan Bernegara. Selamat jalan 2020 semoga langit mendung akan menjadi terang kemudian.
