Media NSEAS

Jakarta, Kongres Amerika Serikat membatalkan Veto Donald Trump tentang anggaran pertahanan Negara, bahkan Kongres telah menyetujui anggaran pertahanan sebesar kurang lebih 740 milyar USD dan menyetujui Pacific Deterrence Intiative. Dengan dibatalkannya veto Trump tersebut, Amerika Serikat semakin meningkatkan kekuatan Militernya di indo-Pacifik , juga termasuk di perairan Laut China Selatan, ini berarti anggota NATO akan mendukung kegiatan Militer Amerika Serikat...

Jakarta, Sidang Gugatan Praperadilan Habib Rizieq Shihab yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan senin 4 Januari 2021, sejak pagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendapatkan pengamanan yang ketat, Pengadilan Negeri tersebut seperti tanpa Aktivitas, siapapun dilarang memasuki area PN Jakarta Selatan termasuk mereka yang akan bersidang dan memiliki kepentingan yang lain, ujar petugas keamanan PN Jakarta Selatan. Setelah jam 10.00...

Jakarta, Tahun 2021 program penguatan Ekonomi yang di arahkan kepada sektor Ekonomi berbasis Kawasan-komoditas merupakan bagian dari program Kementerian Koperasi pada tahun 2021. Dengan kebijakan tersebut, anggota koperasi dapat saling menguatkan, hal ini diungkapkan oleh Deputi Kelembagaan Kemenkop Ruly Indrawan. Berkaitan dengan program tersebut, sebaiknya Indonesia Finansial Group sebagai induk holding asuransi BUMN dilibatkan dalam program pengembangan UKM oleh Kemenkop...

Jakarta, Nelayan Selayar menemukan Drone bawah air yang diduga milik China, ini juga selaras dengan arogansi China yang tidak mau mengakui Hukum Laut Internasional, tentang batas-batas Laut dan Zona eklusis Ekonomi dilaut China Selatan. Akibat dari serangkaian perangai China tersebut menimbulkan reaksi dari berbagai Negara seperti Amerika Serikat yang mengirim kapal perang yang juga disusul Inggris yang mengirim kapal...

Jakarta, Menjelang diakhir tahun 2020 banyak sekali peristiwa yang bisa dianggap kontroversial yang muncul dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Hal tersebut tidak luput menjadi konsumsi untuk Masyaraka dengan membuat ekspresi-ekspresi di Sosial Media, yang uniknya ekspresi Masyarakat tersebut mengarah pada harapan mereka pada Prabowo Subianto, terutama menyangkut kasus Habib Rizieq Shihab, FPI dan kritikan yang menyasar kearah Pemerintah yang...

Jakarta, Pembubaran Front Pembela Islam lalu dideklarasikannya Front Persatuan Islam langkah tersebut mirip dengan sikap Guru Bangsa HOS Cokroamioto yang merubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam tahun 1912 dan diakui Pemerintah Belanda tahun 1914. Langkah Cokroaminoto itu mendorong lahir nya pergerakan Islam secara Sosial, Ekonomi dan Politik yang teroganisir yang bersekala Nasional, langkah tersebut juga yang akhirnya menginspirasi...

Jakarta, Hari ini tanggal 30 Desember 2020, Pemerintah secara Resm membubarkan organisasi Masyarakat Front Pembela Islam, dalam keterangannya yang dirilis JPNN.Com (1) "Pemerintah tidak mengakui Front Pembela Islam sebagai Ormas atau Organisasi apapun, dasar dari sikap Pemerintah mengacu pada putusan Mahkamah Konsti usi No. 82/PUU-XI/2013 tanggal 24 desember 2014 selanjutnya Pemerintah akan melarang setiap kegiatan Front Pembela Islam, karena...

Jakarta, Beredarnya Video Mesum yang menyeret Nama Gisel, berujung pada penetapan Gisel dan Pasangannya menjadi Tersangka. hal ini diungkap kan oleh Kabid Humas Polda Metrojaya Kombes. Yusri Yunus, yang dirilis dari JPNN.Com pada tanggal 29 Desember 2020 (1). Penetapan tersebut diambil dari hasil gelar perkara dan keterangan ahli forensik serta ahli IT. Selain itu Gisel dan telah mengakui bahwa...

Jakarta, Sidang Prapradilan Habib Rizieq Shihab akan digelar tanggal 4 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini tanggal 28 Desember 2020 Komnas Ham akan menggelar hasil Penyelidikan Kasus Penembakan 6 anggota FPI. ini adalah waktunya untuk membuktikan Kedaulatan Hukum, yang gongnya ada dilembaga Peradilan, ujar Wakil Rektor III Universitas Cokroaminoto (YAPERTI) pada media NSeas terkait Praperadilan Habib Rizieq...

Jakarta, Teguran Hukum yang dilakukan PTPN VIII atas tanah bekas perkebunan Gunung Mas tidak mempunyai Kekuatan Hukum, karena sejak habisbya izin HGU Gunung Mas dan beralihnya HGU bekas Gunung Mas tersebut cacat secara Hukum, karena PTPN VIII tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah yang sekarang di pakai Pondok Pesantren milik Habib Rizieq Shihab. Regulasi tersebut diatur dalam pasal 10 ayat...