Jakarta, Di bulan September sampai dengan pertengahan Oktober 2021, kita disuguhi peristiwa Jenderal Junior Tumilaar dan Jendral Napleon Bonaparte, dimana mereka melakukan pembelaan terhadap marwah hukum dan demi membela rakyat, yang berujung dengan proses hukum kepada mereka berdua jika dilihat sikap tindakan mereka adalah perwujudan dan penjewatahan sapta marga dan Pancasila.
disisi lain ada peristiwa anggota aparat keamanan yang sedangkan mengamankan demo di Tangerang, salah satu anggotanya melakukan kekerasan kepada salah seorang snggota mahasiswa yang berdemo.
Dari kejadian tersebut, muncul polemik dimasyarakat dan polemik tersebut menghiasi medis sosial dan memnyebabkan timbulnya penilian masyarakat terhadap sikap hukum dan keadilan di era pimpinan Jokowi, ini bahkan menimbul kan adanya sikap sebagian masyarakat yang cendrung negatif atas penegakan Hukum dan keadilan, bahkan ada tagar buat apa lapor polisi yang menjadi trending topik pada media sosial.
Jika hal ini tidak segera diatasi, akan menyebabkan krisis kepercayaan hukum, oleh karena itu pihak pemerintah harus segera dan serius menata hukum dan keadilan, melalui perbaikan moral para penegak hukum dan mengutamakan publik servis hukum yang berpihak pada hukum dan keadilan.
Selain itu peranan para wakil rakyat juga menjadi penting sebagai lembaga kontrol dan fungsi pengawasan harus berjalan sesuai undang-undang.
