Jakarta, Proyek infrastruktur yang menjadi andalan Pemerintah yang salah satunya pembangunan jalan tol dan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Karena itu pada tahun 2016 antara Jokowi dan Xi Jinping membuat perjanjian kerja sama pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut, hubungan tersebut terlihat dalalm proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dibuat perusahan bersama China yang bernama PT. Kereta Api cepat Indonesia-China.
Awalnya proyek tersebut tidak menggunakan dana APBN, namun dengan adanya peristiwa di Laut China Selatan, kasus gagal bayar raksasa properti Evergrande dan tekanan Amerika, mulai terlihat sinyal China memeberi tekanan, sinyal China tersebut dengan penjualan jalan tol milik Waskita keswasta dan lahirnya Perpres pembiayaan kereta api cepat dengan biaya APBN.
Situasi ini makin mempengurihi konsentelasi politik suksesi ke pemimpinan dikalangan oligarki, dan tidak heran saling serang diantara mereka. Posisi yang demikian tersebut seharusnya DPR menggunakan hak kedaulatan rakyat yang di pegangnya, dengan memfungsikan hak pengawasannya untuk melakukan interplasi membentuk pansus dalam kasus waskita dan kereta api cepat itu.
Tidak mengherankan gangguan terhadap Partai Demokrat terus dilakukan agar salah satu Partai terbesar yang ada didalam birokrasi tidak mampu melakukan hak interplasinya di DPR dan pantas AHY menarik ketua ormas islam, Syarikat Islam menjadi kuasa hukum Partai Demokrat. Situasi ini juga mempengaruhi politik nasional dan kondisi tersebut semakin diperkeruh oleh permasalahan yang lain seperti kasus HAM di Papua, kasus Natalius Pigai serta hutang diluar yang tercatat. Melihat hal tersebut diatas DPR dapat melakukan perannya sesuai UU. No.17 tahun 2014.
