Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
PESAN UNTUK PUBLIK
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PADA ACARA
“FESTIVAL IKLIM 2018”
Jakarta, 16 Januari 2018
Yang Terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Yang Terhormat Ibu dan Bapak peserta Festival Iklim 2018.
Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;
Salam Sejahtera bagi Kita Semua.
Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat dan kesempatan untuk dapat bertemu dalam acara “Festival Iklim 2018 – Tiga Tahun Capaian Pengendalian Perubahan Iklim” yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Selanjutnya, Saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas undangan yang telah disampaikan kepada Saya untuk menyampaikan Pesan untuk Publik pada acara yang penting ini. Saya sangat berharap bahwa rangkaian dari acara Festival Iklim 2018 ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu perubahan iklim dan menjadi sarana untuk memperoleh masukan, serta menjadi wahana untuk mengembangkan jejaring penanganan perubahan iklim untuk mendukung upaya Pemerintah dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca.
Ibu, Bapak dan Saudara-Saudara yang saya hormati,
Isu perubahan iklim merupakan isu yang tak perlu lagi diperdebatkan kebenarannya. Laporan akhir dari IPCC Assessment Report 5 (AR5) dengan beberapa skenario perubahan iklim Representative Concentration Pathways (RCP) telah menjelaskan bukti-bukti bahwa perubahan iklim telah benar-benar terjadi. Dalam kurun waktu satu abad terakhir, suhu bumi telah meningkat sekitar 0,8 derajat celcius, dan skenario pemodelan RCP memperkirakan bahwa pada tahun 2100 suhu bumi akan terus meningkat sekitar 1,8 hingga 4 derajat celcius jika dibandingkan rata-rata suhu pada 1980-1999, atau setara dengan kenaikan 2,5 hingga 4,7 derajat celcius apabila dibandingkan dengan periode pra-industri. Peningkatan suhu menyebabkan terjadinya perubahan iklim di berbagai belahan bumi. Dampak negatif dari perubahan iklim dapat dirasakan baik secara fisik/lingkungan, maupun secara sosial dan ekonomi. Kawasan-kawasan tropis di dunia, termasuk Indonesia, diperkirakan akan menghadapi dampak yang lebih parah dibandingkan dengan kawasan lainnya di dunia.
Indonesia, sebagai negara tropis dan kepulauan terbesar di dunia, merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Fenomena iklim yang ekstrim, seperti semakin panjangnya bulan kering dan basah, kenaikan temperatur permukaan laut, perubahan pola dan intensitas curah hujan, dan meningkatnya bencana hidrometeorologi, akan berdampak secara luas terhadap aspek kehidupan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit pada sektor ekonomi, dan juga target pembangunan lainnya, seperti ketahanan pangan, pembangunan bidang kesehatan, infrastruktur, dan ekosistem.
Ibu, Bapak dan Saudara-Saudara yang saya hormati,
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengurangan dampak negatif perubahan iklim di berbagai sektor. Pada sektor kehutanan dan lahan gambut, Pemerintah antara lain melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan, penghijauan lahan kritis, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan gambut, dan pembangunan hutan kota. Untuk bidang energi dan transportasi, Pemerintah antara lain melakukan upaya pengembangan energi baru terbarukan, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, penggunaan lampu penerangan jalanan yang ramah lingkungan, pengembangan dan pengelolaan transportasi masal berkelanjutan.
Selanjutnya, di bidang pertanian, beberapa contoh upaya Pemerintah yaitu meningkatkan budidaya pertanian yang ramah lingkungan, pembukaan lahan tanpa bakar, pemanfaatan pupuk organik dan bio-pestisida, serta pengembangan biogas/biofuel dari limbah peternakan dan kotoran ternak. Sementara itu, terkait dengan bidang industri dan pengelolaan limbah, Pemerintah antara lain berupaya untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi hijau, penghapusan bahan perusak ozon, penerapan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pengembangan bank sampah, dan pengolahan melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu.
Disamping upaya penurunan emisi, pemerintah juga concern dengan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak dari perubahan iklim. Dalam hal upaya adaptasi, Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) dengan penekanan pada upaya adaptasi di 15 wilayah percontohan. Melalui kegiatan RAN-API, diharapkan terwujudnya proses sinergi, komunikasi, dan koordinasi antar pihak, sehingga upaya adaptasi yang baik dan terintegrasi antar sektor dan wilayah dapat tercapai. Pada saat ini, Pemerintah sedang melakukan kaji ulang RAN-API untuk memperkuat scientific based kebijakan dan strategi dari RAN-API berupa kajian proyeksi iklim 2100, pengembangan indeks resiliensi nasional, kajian kerentanan dan kajian resiko perubahan iklim. Diharapkan kaji ulang tersebut meminimalisasi dampak perubahan iklim, serta dapat meningkatkan ketahanan dan menurunkan tingkat kerentanan wilayah melalui program/kegiatan pembangunan yang responsif terhadap perubahan iklim.
Keseluruhan upaya penanganan perubahan iklim tersebut terintegrasi di dalam perencanaan pembangunan nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah di dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Hal ini sejalan dengan prinsip Article 3.4. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), dimana negara-negara anggota UNFCCC termasuk Indonesia memiliki hak untuk dan harus mempromosikan pembangunan berkelanjutan, serta kebijakan dan tindakan untuk melindungi sistem iklim terhadap perubahan yang disebabkan oleh manusia, dan harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara anggota, melalui pengintegrasian program penanganan perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional.
Upaya dan langkah yang dilakukan Pemerintah untuk menangani dampak negatif dari perubahan iklim, tentunya juga memperhatikan trade off antara kebijakan penanganan perubahan iklim tersebut dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Melalui analisis trade off tersebut diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap dampak negatif dari perubahan iklim, serta tercapainya sasaran pembangunan berkelanjutan.
Ibu, Bapak dan Saudara-Saudara yang saya hormati,
Upaya penanganan perubahan iklim bukanlah tanggung jawab dari pemerintah semata. Peran aktif dari pihak dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar upaya penanganan perubahan iklim dapat tercapai secara efektif.
Untuk itu, Saya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, menghimbau agar masyarakat mendukung upaya Pemerintah dalam menangani perubahan iklim, melalui aksi nyata yang dapat mengurangi dampak negatif perubahan iklim, dengan melakukan aksi ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengurangi penggunaan listrik dengan mematikan barang elektronik yang tidak diperlukan, beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik, menggunakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan, menekan pola konsumsi yang berlebihan dan mengurangi produksi sampah dengan menerapkan prinsip 3R, serta tindakan-tindakan lain yang sekiranya dapat memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kualitas lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca. Terima kasih
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 16 Januari 2018
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas
Bambang P.S. Brodjonegoro
