Media NSEAS

MEDIANSEAS. COM-Peraturan Pertamina sudah tidak berlaku lagi terlihat jelas di Jl. Pegangsaan Dua No.25, RT.5/RW.4, Tugu Selatan, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14260, satu unit mobil box mengisi minyak di SPBU 34.14209 dengan selang menjalur arah atas mobil box yang sudah dimodif sedang mengisi minyak, hal ini diduga sudah melanggar Undang-undang migas. Demikian disampaikan warga Koja...

Oleh: Sri-Bintang Pamungkas Duapuluh tahun lebih lalu ada Texmaco yang bisa bikin Bus, Truk dan Sedan. Tapi kelompok Abangan dari PDIP yang bencinya tidak ketulungan terhadap Soeharto memfitnah Texmaco menerima Puluhan Trilyun dari Soeharto dan digunakan tidak semestinya dan fitnah-fitnah lain, terkait BLBI. Tak pelak dengan bantuan para Naga Cina dan Konglomerat Otomotif, Texmaco dibikin bangkrut. Laksamana Sukardi, orang LIPPO...

JAKARTA, Wakil ketua Majelis Ulama Indonesia, yang menyikapi kasus Wadas, membuat Universitas Cokroaminoto (YAPERTI) (12/2/2022) bersama Yayasan Bina Kemasyarakatan Indonesia Raya dan kantor Advokasi dan Investigasi Elvan Gomes membentuk Tim Advokasi, Investigasi kasus. "Pembentukan tim ini bagian dari melaksanakan Undang-Undang Pendidikan dan Undang-Undang Dasar 1945" ujar Elvan Gomes, Wakil rektor Universitas Cokroaminoto (YAPERTI) pada awak media dalam keterang persnya...

MEDIANSEAS.COM- Lapak pedagang kecil di bantaran NCICD Kalibaru dibongkar habis, tapi warung-warung dan tumpukan bambu yang dibawah tidak dibongkar ?, cafe-cafe liar di Jalan Kali Cakung Drain Cilincing hanya dilakukan penertiban sementara. Demikian Kata seorang Warga Cilincing yang enggan menyebutkan Identitasnya, Kepada awak media,di kawasan Cilincing, menurutnya  Penertiban lapak pedagang kecil dibantaran NCICD RT 006 RW 014 Jalan Kalibaru Timur...

Oleh: Sri-Bintang Pamungkas Tidak banyak yang tahu, bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) itu sudah ada sejak 1947. Pimpinannya yang pertama adalah Bung Hatta, seorang Ekonom lulusan Belanda. Bung Hatta juga belajar Hukum Konstitusi di sana, sebuah departemen baru yang belum lama dibuka. Karena itulah Bung Hatta ikut melahirkan Pasal-pasal di dalam UUD-1945. Termasuk di situ adalah Pasal 33 serta...

Jakarta, pengesahan UU ibu kota baru dalam paripurna DPR menimbulkan mulai dari pembahasan rancangan sampai dengan pengesahan sebab dalam APBN yang diajukan untuk tahun anggaran 2022 biaya ibu kota baru tidak masuk dalam anggaran yang dicadangkan, begitu juga dalam pen, dan wajar saat rapat menteri keuangan dengan komisi debgan komisi XI terjadi perdebatan retorika dalam menentukan biaya ibu kita...

MEDIANSEAS.COM-Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Jakarta Utara menggelar Muscab di Hotel Swis-belinn, Kemayoran, Jakarta, pada Sabtu (29/01/2022), yang dihadiri Ketua Ormas MKGR DKI Jakarta  Basri Baco, Kepala Kesbangpol Jakarta Utara, Iyan Sopian Hadi ,Ketua MKGR Jakarta Utara Muhammad Makruf, Ketua Golkar Jakarta Utara Olsu Babay, Ketua Harian MKGR DKI Jakarta ,Sekertaris Ormas MKGR DKI Jakarta Alexandra Pahlevi, dan Bendahara...

MEDIANSEAS.COM - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri berkomitmen menjadikan kantor polisi ramah untuk semua golongan, terutama kelompok disabilitas, rentan dan berkebutuhan khusus. Adapun target yang dicapai pada tahun 2022 setidaknya 50 persen seluruh satuan wilayah (satwil) dan satuan kerja (satker) menyediakan fasilitas penyandang disabilitas. "Kami terus berkomitmen untuk menjadikan kantor polisi ramah untuk semua golongan terutama kelompok rentan...

Jakarta, Bursa efek Indonesia mensuspensi PT. Sugih Energi. tbk dari bursa saham Indonesia, berdampak pada dana pesiun Pertamina. Dimana dana pensiun Pertamina membeli saham PT Sugih Energi tbk dari Edward Soerydjaya. Pembelian saham oleh dana pensiun Pertamina, diharapkan mendongkrak saham PT. Sugih Energi tbk, namun malah kebalikannya, sahamnya anjlok. Dimana saat itu Edward Soeryadjaya adalah direktur Ortus Holding pemegang saham...

Sri-Edi Swasono Masalah pindahnya Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur mendominasi pem­beri­taan-pemberitaan di media massa dan media sosial. Kita bertanya, mengapa harus pindah? Apa urgen­sinya? Apa untungnya dalam tuntutan nasional saat ini agar kita ber-ambeg parama arta. Bukankah kita sedang kobol-kobol, hutang kita makin menumpuk di luar toleransi? Demikian pula, tidak kurang-kurangnya para ekonom cendikia kita telah berulangkali menyampaikan...