Jakarta, Isu Kudeta Partai Demokrat menyeret kekuasaan, ini terlihat dengan adanya surat ketua Partai Demokrat ke Presiden, walaupun sampai hari ini surat tersebut belum dijawab pihak pemerintah.
kondisi ini membuat berkembangnya polemik di Masyarakat, salah satunya komentar Teuku Riefky Harsa sekretaris jendral Demokrat, yang menyandingkan dengan konflik PDI Megawati dan Suryadi, pada tahun 1996, dimana pada tanggal 22 juni 1996 ada kongres luar biasa PDI di Medan dengan campur tangan Pemerintah waktu itu melengserkan Megawati, ujar Teuku Riefky Harsa yang dirilis dari CNN 5 Febuari 2021(1).
Jika isu kudeta tersebut benar dan mirip peristiwa lengser PDI 1996, maka mungkin Demokrat akan menjadi oposisi Pemerintah baik di dalam birokrasi atau diluar birokrasi, dan ini akan menjadi tantangan besar buat Pemerintah dan untuk itu pantas saja Jokowi minta mengkritisi Pemerintahan nya, ujar advokat senior Elvan Gomes.
Selanjutnya beliau katakan, Jokowi harus mampu Membaca dan Mengkaji peristiwa dan sikap Pemerintah dari peristiwa kongres luar biasa PDI sampai peristiwa 1998, sebagai parameter mengambil kebijakan, agar peristiwa 1998 tidak terjadi, ujar Elvan yang juga menjabat Rektor III Universitas Cokroaminoto (YAPERTI).
Selain itu sinyal peringatan disampaikan Fadli Zon, dia mengatakan, bahwa Demokrasi Indonesia 14 tahun menduduki skor paling buruk, karenanya pembacaan peta pemerintahan dan koreksi perlu pungkas Elvan.
Catatan Kaki:
https://www.google.com/amp/s/cnnindonesia.com/nasional/20210205210603-32-602964/demokrat-khawatir-tak-bisa-ikut-pemilu-2024-karena-kudeta/amp
