Elvan Gomes : Bisakah UU No 6 Thn 2018 Sebagai Penjerat Pelanggar Covid 19

0
52
Elvan Gomes Purek III Universitas Cokro Minoto (Yaperti)

medianseas-Elvan Gomes Purek III Universitas Cokro Minoto (YAPERTI) menyoroti kepulangan Habib Riziq Shihab yang menjadi Polemik penerapan Undang-undang no 6 tahun 2018 yang menyebabkan 2 Kapolda dan dua Kapolres di copot dari jabatannya serta satu gubenur di panggil oleh Polda metro untuk di klarifikasi, dan berita ini menjadi trending topik no 1 di tanah air,serta menimbulkan komentar dan perdebatan dari para tokoh dan kaum Intlektual.

Gomes juga menuturkan ini pandangan hukum, yang di gunakan 1. landasan aturan presiden, 2.adanya hukum yaitu peraturan Presiden tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan undang-undang Protokol kesehatan, 3.salah dalam Penafsiran Hukum, 4 aturan penindakan hukumnya telah dilimpahkan pada daerah pelaksana PSBB. dari Ketiga poin tersebut harus menjadi acuan untuk menentukan hukum dalam melaksanakan penegakan hukum Covid 19.

” dari ketiga poin tersebut harus menjadi acuan untuk menentukan hukum dalam melaksanakan penegakan hukum Covid 19″ ujar Gomes Melalui sambungan Seluler (18/11/2020).

Lanjut Gomes penerapan undang-undang protokol Kesehatan jika Sebagai dasar pencopotan kapolda dan Kapolres dan Pemanggilan Gubenur Berarti Cacat Hukum.

” Jika undang-undang Protokol kesehatan di jadikan alasan pencopotan Kapolda Kapolres dan Pemanggilan Gubenur itu cacat demi Hukum ” imbuh Pengacara senior tersebut.

Gumes juga menyebutkan karena adanya keputusan presiden tentang PSBB undang-undang no 6 2018 tidak dapat di gunakan karenanya yang harus dijadikan aturan penegakan hukum adalah peraturan Gubenur atau peraturan daerah yang mengatur peraturan tentang Covid19.

” adanya peraturan PSBB no 6 tahun 2018 tidak dapat di gunakan karena yang harus di gunakan adalah peraturan Gubenur atau peraturan daerah yang mengatur tentang Covid 19 dan menurut saya itu keliru” tuturnya.

Gomes juga mengatakan pencopotan Kapolda ,Kapolres dan Pemanggilan Gubenur dengan menggunakan undang-undang no 6 2018 itu suatu yang berlebihan karena dalam status quo dapat muncul masalah dan perbuatan melawan hukum.( ANW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here