TEMU JURNALIS ADVOKAT ELVAN GOMES, SH: PRAKARSA GUGATAN PIDANA DAN PERDATA TERHADAP PERUSAHAAN DAN BADAN HUKUM TERLIBAT KEGIATAN REKLAMASI TELUK JAKARTA

0
455

Sabtu, 1 Desember 2018 telah berlangsung Temu Jurnalis dengan Advokat Senior Elvan Gomes, SH, di Rumah Makan Pondok Penus Kompleks Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Sebagai Pengundang, Elvan Gomes didukung oleh NSEAS (Network for South East Asian Studies).

Materi Temu Jurnalis mengenai kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan belakangan ini terkait pengelolaan pulau2 buatan terutama C, D dan G reklamasi Teluk Jakarta. Diperkirakan, beberapa Perusahaan dan Badan Hukum serta Gubernur Anies telah melakukan perbuatan melawan hukum. Advokat Elvan Gomes mencoba memprakarsai gugatan pidana dan perdata terhadap Perusahaan dan Badan Hukum serta Gubernur Anies terlibat kegiatan Reklamasi Teluk Jakarta. Temu Jurnalis diharapkan mendapat masukan untuk pengembangan Prakarsa tsb.

Issu dan polemik kelanjutan reklamasi Jakarta mencuat kembali sejak Gubernur Anies buat kebijakan penyegelan seluruh bangunan di Pulau D Reklamasi. Anies mengatakan nasib bangunan di sana masih menunggu Peraturan Daerah (Perda) dan Badan Reklamasi. Berapa hari setelah penyegelan, 4 Juni 2018 Gubernur Anies menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi (BKP) Pantai Utara Jakarta.

Selanjutnya, 9 November 2018, Gubernur Anies menerbitkan Pergub Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penugasan kepada Jakarta Propertindo dalam Pengelolaan Tanah Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pergub ini menugaskan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro untuk mengelola tiga pulau reklamasi di Teluk Jakarta yaitu Pulau C, D, dan G. Jakpro adalah badan usaha milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sejak penerbitan Pergub Nomor 58 Tahun 2018 dan Pergub Nomor 120 Tahun 2018 bermunculan kritik dan kecaman terhadap Gubernur Anies. Sebagai contoh, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. “Setelah tidak melakukan pembongkaran, tapi hanya penyegelan bangunan di Pulau D hasil reklamasi, Anies ternyata memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tersebut oleh Gubernur Anies. “Nelayan Teluk Jakarta mendapatkan kado pahit Lebaran tahun ini: reklamasi berlanjut,” ujar perwakilian koalisi dalam keterangan pers.

Kritikan dan kecaman muncul dari Dr. Sri Bintang Pamungkas. Bagi Sri Bintang, penghianatan berlanjut, Anies Baswedan berkomplot dengan para Taipan. Menurut Sri Bintang, sudah sekitar setahun lalu masyarakat akademik hampir di seluruh Indonesia, diawali oleh Alumni ITB UI, IPB, Institut Pertanian dan lain-lain, termasuk Universitas Andalas, Hasanuddin dan Udayana, semua menyeru untuk menolak Proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Jauh hari sebelumnya, Masyarakat Pantai Utara Jakarta pun sudah menuntut dibatalkannya proyek Reklamasi oleh para Konglomerat Hitam tersebut, lewat berbagai forum, termasuk PTUN.

Di laih pihak, Amir Hamzah, Pengamat Politik/Pemerintahan, meminta Gubernur Anies jangan dulu buat kebijakan pengelolaan Pulau2 buatan itu sebelum terbit Perda Zonasi dan Pulau2 Kecil. Jika Anies tetap keluarkan kebijakan pengelolaan Pulau D, C dan G, maka dapat dinilai telah menyalahgunakan kewenangan karena tanpa ada payung hukum Perda Zonasi dimaksud.

Elvan Gomes sendiri menilai Gubernur Anies telah melakukan perbuatan melanggar Hukum. Apa dasarnya?
1. Pergub2 Anies tsb melanggar Pasal 10 dan 11 Perpres No. 52 tahun 1995 dan juga melanggar UU ttg Pemda Pasal 27, 28, dan 22 ttg kewenangannya. Juga melanggar UU No. 11 tahun 1990 serta UU Tata Ruang.
2. Adanya aturan hukum reklamasi melanggar hukum, dijadikan acuan dlm pelaksanaan Reklamasi Teluk Pantai Utara Jakarta.
3. Adanya konflik hukum Dan hilangnya prinsip dasar pembentukan suatu Pemerintahan dan Kemerdekaan Bangsa Indonesia.
4. Adanya penyanderaan negara oleh kekuatan pelaku, Badan hukum yang bertindak membangun dan mengusahakan dan mengusahakan dan mengalihkan reklsmasi ke pihak ketiga.
5. Telah terganggu Kedaulatan rakyat dan negara serta UUD 1945.

Karena itu, bagi Elvan Gomes, HARUS ada tindakan advokasi hukum masyarakat utk membatalkan Reklamasi dan mengembalikan fungsi pd Kedaulatan rakyat dan bangsa Indonesia.

(Redaktur Media NSEAS: ANDRIS YUNUS )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here