Kebohongan Pejabat ATR/BPN RI atau Bualan Ketua MPR RI Tentang Meikarta

0
1422

Ucapan DIRJEN Kementrian ATR/BPN RI, Ibu Arie Yuriwien, pada acara seminar Kebijakan dan Regulasi Pembebasan lahan Proyek Properti di kantor pusat Jasa Marga Jakarta, Kamis 15 Maret 2018 bahwa Proyek Meikarta belum ada Penyesuaian tata ruang. Padahal lanjut Arie Proses Penyesuaian tata ruang harus tuntas sebelum memulai penjualan atau marketing sales. Arie juga menilai proyek Meikarta berbeda dengan Proyek Perusahaan Plat merah, yang masih bisa mengubah perencanaan tata ruang kota. Ia mencontohkan proyek kereta cepat, yang trayek nya masuk kawasan industri serta pemukiman penduduk.

Sementara itu jauh hari sebelumnya, Ketua MPR RI Bapak Zulkifli Hasan dengan bangga nya mengatakan bahwa, proyek Meikarta tersebut patut di apresiasi. Ucapan kebanggaan tersebut terlontar dari mulut Bapak Zulkifli Hasan saat meninjau langsung Proyek Meikarta di Cikarang. “Saya telah meninjau dan melihat langsung akan keberadaan meikarta, Saya katakan tidak ada masaalah, pihak pengembang mengerjakan pembangunan sesuai izin yang diberikan, yaitu membangun fasilitas umum konsep hijau melalui dan Central Park. Ini patut di apresiasi,” ujar Zulkifli Hasan, Sabtu 30 September 2017 dihadapan sejumlah media yang turut serta dalam kunjungan ketua MPR RI ke lahan Areal pembangunan Meikarta di Cikarang.

Saya menilai, kunjungan Letua MPR RI ini mungkin saja untuk menjawab keresahan Ribuan atau bahkan jutaan konsumen yang mungkin sudah terlanjur mengikat perjanjian jual beli dengan Perusahaan pengembang Meikarta dan terlanjur membayarkan sejumlah uang yang relatif besar. Untuk menenangkan masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan dan keresahan yang berdampak pada stabilitas Nasional, maka wajar saja Seorang Wakil Rakyat yang kedudukan dan jabatan nya sangat mumpuni melakukan hal tersebut atau bisa saja Bapak Zulkifli Hasan juga tertarik untuk membeli dan pindah ke Meikarta saat pensiun nanti itu juga sah-sah saja, betapa hebat dan gencarnya promosi dan iklan pemasaran Meikarta siapa pun pastilah tertarik dan berhayal ingin menempati dan memiliki Hunian yang nyaman tersebut.

Yang jadi tidak menjadi nyaman adalah tatkala pejabat Tinggi eselon satu, yang sangat berkompeten di Kementrian ATR/BPN RI mengatakan bahwa Meikarta belum ada penyesuaian tata ruang dan ini harus tuntas sebelum memulai penjualan atau marketing sales. Nah ada apa dengan pejabat kementrian ATR/BPN RI ini, kok bisa-bisa nya melontarkan ucapan yang menurut saya sangat tendensius, apalagi Arie juga membanding-bandingkannya dengat Proyek Kreta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang menurut Arie merupakan perusahaan Plat merah yang bisa mengubah perencanaan tata ruang, hebat benar PT KCIC tersebut jadi pertanyaan lebih lanjut apa betul KCIC itu adalah perusahaan Plat merah dan kalau benar dari mana sumber dana pembiayaan nya apa dari APBN atau dari mana. Bagaimana pula jika dibandingkan dengan Proyek Pulau Reklamasi yg jelas belum ada Rencana Tata Ruang nya, belum terbit PERDA nya yang sudah barang tentu tidak ada SIPPT nya Kok Menteri ATR/BPN RI telah berani menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (SHPL) yang diatas nya pun telah pula diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang luas nya sama dengan SHPL yang di miliki Pemda DKI tresebut.

Ini jelas melanggar ketentuan perundangan dan terindikasi kuat penyalahgunaan jabatan untuk menguntungkan pihak lain. Mengapa Aparat penegak Hukum terutama KPK tidak berani menyentuh masaalah ini, apa lagi dengan ucapan Dirjen ATR/BPN itu sudah semakin jelas dan terang benderang Bahwa kasus ini ter indikasi kuat menyalahi Aturan perundangan.

Maka untuk tidak terjadi silang sengketa dan pertanyaan yang berlarut-larut dan Rakyat tidak salah sangka terhadap ucapan Ketua MPR RI Bapak Zulkifli Hasan, segeralah Mentri ATR/BPN memberikan penjelasan secara tuntas baik soal Meikarta apakah betul sudah ada Izin nya seperti yang dikatakan Ketua MRP RI atau mungkin juga secara diam-diam sudah terbit hak atas lahan tersebut jenis nya apa Rakyat Berhak Tahu.

Menteri ATR/BPN juga harus menjelaskan keberadaan PT KCIC yang di klaim Ibu Dirjen merupakan Perusahaan Plat merah yg bisa merubah rencanana tata ruang lingkungan yang dimasukinnya.

Dan yang terakhir, Bapak Sofyan Jalil Yang terhormat harus menjelaskan secara tuntas tentang penerbitan HGB diatas HPL Pulau Reklamasi yang menurut hemat kami sampai saat ini belum jelas dan tuntas persoalan nya, jangan sekali-kali lah Para pejabat ini berlindung dibalik kekuasaan dan bisa semena-mena melakukan apa saja di Negara ini, jangan arogan jangan otoriter Berlakulah amanah Kedudukan itu atas dasar amanah Rakyat yang nanti akan dipertanggung jawabkan dihadapan sang Pencipta.

Oleh: ANHAR NASUTION,
Ketua Umum LSM FAKTA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here