KARTU KUNING, SUARA KRITIS MAHASISWA UI

0
632

Mahasiswa dalam politik di Indonesia menunjukkan sikap dan suara kritis terhadap kekuasaan dan kebijakan Rezim Kekuasaan. Sikap dan suara kritis diaktualisasikan dan diekspresikan dalam beragam bentuk kegiatan. Dari mulai aksi demo massal paling berat hingga pernyataan dalam diskusi terbatas.

Kali ini di Kampus UI Depok, suara kritis diekspresikan mahasiswa UI sangat unik.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Muhammad Zaadit Taqwa mengacungkan kartu kuning ke Presiden Jokowi. Aksi itu dilakukan Zaadit saat Jokowi menghadiri Dies Natalis ke-68 UI di Balairung UI, Depok, Jumat (2/2/2018) pagi.

Jokowi saat itu baru saja selesai memberikan sambutan dan masih berada di atas panggung untuk sesi foto bersama. Tiba-tiba, Zaadit langsung berdiri dari bangkunya.

Ia mengangkat tinggi-tinggi sebuah buku paduan suara UI berwarna kuning sambil meniup peluit panjang. Seperti seorang Wasit pertandingan sepak bola, Zaadit mengibaratkan kartu kuning tersebut sebagai peringatan kepada Jokowi. Aksi Zaadit itu pun langsung menarik perhatian Jokowi dan seisi ruangan.

Menurut Ketua BEM ini, sudah seharusnya Jokowi diberi peringatan untuk melakukan evaluasi di tahun keempat Ia menjadi Presiden RI.

Zaadit menilai, dalam tahun keempat pemerintahan Jokowi, ada tiga hal menjadi sorotan BEM UI.

Pertama, issu gizi buruk di Asmat, Papua. Berdasarkan data Kemenkes, terdapat 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat. Selain itu ditemukan pula 25 anak suspect campak serta empat anak yang terkena campak dan gizi buruk.

BEM UI mempertanyakan kenapa gizi buruk masih terus terjadi meski Papua memiliki dana otonomi khusus yang besar. Pada tahun 2017, dana otsus untuk Papua mencapai Rp 11,67 triliun, yaitu Rp 8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat.

Bagi Ketua BEM UI ini, kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan dana otonomi khusus yang pemerintah alokasikan untuk Papua.

Kedua, BEM UI juga mengkritisi langkah pemerintah mengusulkan asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Penjabat Gubernur Sumut. Langkah ini dinilai memunculkan dwifungsi Polri/TNI. Bagi Ketua BEM UI, hal ini dikhawatirkan dapat mencederai netralitas Polri/TNI.

Ketiga, BEM UI juga mengkritisi adanya Draft atau Rancangan Peraturan baru tentang Organisasi Mahasiswa (Ormawa). Peraturan baru itu dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.

Bagi Zaadit, tiga issu ini hanya beberapa saja. Masih banyak issu yang belum diselesaikan oleh Presiden Jokowi yang membuat masyarakat resah.

Intinya, masih banyak permasalahan dalam urusan pemerintahan dan rakyat yang harus diselesaikan Presiden Jokowi. Karena itu, Jokowi tidak bisa menyanggah aksi Kartu Kuning Ketua BEM UI hanya pada masalah masyarakat Asmat, Papua.

Beberapa Mantan Aktivis Mahasiswa pendukung buta Jokowi cenderung bersikap negatif terhadap aksi Kartu Kuning. Beragam argumentasi irasional dan fiksi mereka ajukan hanya untuk mengecilkan makna aksi Kartu Kuning. Sebagai contoh, seorang mantan Aktivis ITB berkilah, kalau melihat hanya beraksi sendirian berarti polanya hanya one man show. BEM harusnya ada anak buahnya, bukan organisator, tapi pekerja.

Mantan Aktivis Mahasiswa ITB ini amat nyinyir, miskin data, apriori, bahkan boleh dinilai dengki dan iri hati. Dia tidak paham aksi Kartu Kuning Ketua BEM UI di ruang pertemuan Dies Natalis bukan sendirian. Waktu bersamaan ada aksi di luar ruang pertemuan lebih besar.
Mereka menyebut diri sebagai Aliansi gerakan, terdiri dari BEM UI, BEM FKM UI, BEM Psikologi UI, BEM FF UI, BEM FIB UI, BEM FMIPA UI, BEM FKG UI, BEM FIA UI, BEM Fasilkom UI, dan BEM Vokasi UI mengadakan aksi kreatif untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi saat berkunjung ke kampus UI tersebut. Aliansi mengambil momentum untuk mengadakan sebuah aksi kreatif, diadakan di depan Stasiun UI. Aksi kreatif dikemas ke dalam bentuk “freeze mob” dengan membawa berbagai “sign” dan terdapat simbolik meniup Peluit dengan disertai pemberian Kartu Kuning. Maksud untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui fakta tertulis pada sign mengenai issu gizi buruk menimpa masyarakat Asmat, Papua, issu penghidupan kembali dwifungsi POLRI/TNI, dan penerapan peraturan baru Organisasi Mahasiswa. Aksi membunyikan peluit dan pemberian kartu kuning ditujukan kepada Jokowi bermaksud untuk memberi peringatan karena masih banyak issu membuat masyarakat resah atas kondisi Indonesia

Bahkan, beberapa hari sebelumnya telah bergelombang suara kritis menolak kehadiran Jokowi di Kampus UI dari kalangan mantan aktivis mahasiswa UI, aktivis reformasi, dan aktivis Malari. Mereka antara lain Salim Hutadjulu, Herry Hernawan, Ayu B Nurdin, Ari Wibowo. Salim Hutadjulu, aktivis malari UI mengatakan, kedatangan Jokowi ke kampus UI dan kampus lain hanyalah untuk pencitraan. “Intinya Jokowi adalah pencitraan”, ujar Salim kepada Redaksi suatu portal medsos di Jakarta. Salim mengingatkan agar mahasiswa, dosen dan civitas akademika waspada. Niatannya (Jokowi datang ke kampus) adalah untuk melakukan kampanye terselubung menjelang Pilpres 2019 nanti.

Penilaian apriori lain datang juga dari seorang Mantan Aktivis Mahasiswa ITB, pro berat Jokowi. Dia mengklaim, aksi demo ini dilakukan hanya segelintir orang. Menurutnya, Jokowi didemo berkali-kali di Pasar Klewer, Solo, malah diajak gaul berkali-kali.

Penilaian Mantan Aktivis Mahasiswa ITB ini sangat mengada-ada, miskin metodologi, dan lupa diri. Membandingkan pedagang atau kulakan strata bawah di Kota Solo dengan mahasiswa UI, universitas negeri bergengsi di Republik ini sangat salah. Pedagang atau Kulakan itu dari kelas bawah, sementara mahasiswa UI dari kelas menengah perkotaan. Prilaku politik pedagang kelas bawah Jawa ini tentu sangat kompromistis dengan penguasa sekali pun dizolimi. Untuk mahasiswa UI kelas menengah perkotaan ini tentu suara kritis mereka bukan memperjuangkan kepentingan diri, tetapi pihak lain, rakyat kebanyakan.

Selanjutnya, Pihak Universitas Indonesia (UI) sendiri menyesalkan aksi Ketua BEM UI ini. “Kami menyesalkan itu nggak bagus. Kami sampaikan ke mereka juga kalau tindakan itu tidak bagus dan tidak kita dukung hal seperti itu,” ujar Direktur Kemahasiswaan UI Arman Nefi di Balairung, Kampus UI, Depok (3/2/2018).

Menurut Arman, UI mempersilakan mahasiswa untuk bersikap kritis. Asalkan, kritis tersebut pada tempat dan waktunya. Cara kita orang timur kalau kritis ada tempatnya juga di forum yang lagi apa namanya cukup formal dan itu undangan dan lambang negara terus kita lakukan seperti itu. Jadi kalau kritis silakan, tapi tempatnya harus dilihat.

Arman tidak menunjukkan apa dasar argumentasi atau rasionalisasi sehingga menilai sikap Ketua BEM UI ini tidak bagus, tidak pada tempat dan waktunya, juga dihubungkan dengan pada tempat, waktu dan cukup formal, undangan dan lambang negara. Suara kritis mahasiswa tidak bisa dibatasi dengan waktu, tempat, dan lambang negara. Sejarah membuktikan, suara kritis dan gerakan mahasiswa UI pernah menduduki Gedung DPR/MPR sebagai lambang negara menuntut agar Presiden Suharto mundur. Dari segi waktu dan tempat, tidak ada larangan untuk mahasiswa bersuara kritis, apalagi masih di dalam kampus hanya aksi simbolik, bukan aksi demo massal bakar ban, misalnya. Sebagaimana seorang Ahli Komunikasi Politik menilai, aksi Kartu Kuning ini hanya simbolik.Itu menunjukkan suatu unjuk rasa, perasaan. Karena unjuk rasa tidak harus demo, ada sesuatu dirasakan perlu disampaikan kepada Jokowi. Simbol map kuning itu tidak bermakna namun manusia memberikan makna pada simbol tersebut. Simbol itu tak bermakna, manusia memberikan makna. Simbol disampikan Ketua BEM UI itu sangat tergantung kepada dia yang memaknai, karena tidak ada kalimat verbalnya.

Kembali pada penilaian Pejabat UI ini, tentu saja Ia bersikap dan menilai sangat subyektif dan tidak mendasar.

Suara kritis BEM UI dan BEM Fakultas di lingkungan UI ini mendapat simpati dan dukungan publik. Salah satu dukungan datang dari Kordinator Pusat BEM Se Indonesia (BEM SI), Wildan Wahyu Nugroho.
Wildan dengan tegas mendukung aksi yang dilakukan oleh Zaadit. Menurutnya gerakan seperti itu sangat ditunggu oleh masyarakat.
“Gerakan seperti di UI justru sedang ditunggu-tunggu, di tengah sekarang ini pergantian Presiden Mahasiswa BEM Se Indonesia yang membuat agak kendor gerakan mahasiswa,” kata Wildan (kumparan.com, 3/2).
Wildan mengatakan bahwa komunikasi terus terjalin antara BEM SI dengan BEM UI dalam aksi yang dilakukan Zaadit tersebut.
“Aksi itu merupakan sikap kampusnya (UI), tetapi kami mendukung, karena aliansi kami saling membackup,” lanjut Wildan.

Melalui suatu portal medsos, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyarankan Jokowi tidak mengabaikan kartu kuning dari BEM UI. Hal ini adalah peringatan keras untuk Kabinet Kerja. Harus dijadikan peringatan dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi ini adalah kondisi objektif kehidupan yang nyata. Ini adalah warning dari teman-teman mahasiswa.

Menurutnya, aksi Zaadit patut diberikan apresiasi, karena keberanian mengingatkan pemerintah atas kekurangannya. “Tugas kita kan memang memperingatkan supaya kita tidak jatuh ke jurang,” kata Fadli.

Aksi Kartu Kuning Ketua BEM UI adalah satu bentuk suara kritis mahasiswa terhadap Rezim Kekuasaan Jokowi. Aksi mahasiswa UI ini bukanlah suatu penghinaan atau sikap kebencian terhadap Presiden Jokowi. Kini Indonesia sudah menyatakan diri hidup dalam alam demokrasi. Suara kritis dan oposisi terhadap penguasa negara justru dibutuhkan agar keputusan politik untuk urusan pemerintahan dan rakyat tergolong berkualitas. Hanya dengan keputusan berkualitas kesejahteraan rakyat dapat terwujud.

Aksi ini bisa dinilai sebagai aksi suara kritis kelas menengah perkotaan. Pertanyaan berikutnya: apakah aksi suara kritis kelas menengah perkotaan ini akan meningkat dan meluas di Republik ini menjelang Pilpres 2019 mendatang? Mari kita tunggu dan buktikan !!!

(TIM REDAKSI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here