Media NSEAS

Dalam pandangannya di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI pada Senin (26/3), Rizal Ramli menyoroti tentang kelemahan struktural dalam makro ekonomi Indonesia sebagai tantangan bagi Gubernur dan Deputi BI yang baru. Tantangan-tantangan tersebut terdapat pada: (1)berbagai defisit yang terjadi dalam neraca perdagangan (selama 3 bulan berturut-turut, Januari 2018 sebesar USD -0,68 miliar), defisit transaksi berjalan (-USD 5,8 miliar),...

Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) merupakan Program yang di usung Kementrian ATR/BPN RI dalam rangka memenuhi tuntutan atau lebih tepat nya Perintah Presiden Joko Widodo dalam rangka mengurangi sengketa Pertanahan, maka melalui Program PTSL Lembaga ini dipaksa bekerja keras Siang malam bahkan tidak jarang pegawai Di tingkat bawah pun sering pulang larut malam ada yang sampai pukul 00.00 menjelang...

Mengacu kepada Rancangan Undang undang tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang telah di sampaikan Presiden Jokowi ke DPR pada 4 Mei 2016 semestinya UU KUP yg baru ini sudah berlaku efektif sejak 1 Januari 2017 dan Lembaga Penerimaan Pajak (LPP), sebuah lembaga baru yang menggantikan Direktorat Jenderal Pajak, sudah mulai beroperasi efektif paling lambat 1...

Menanggapi pernyataan PDIP yang disampaikan oleh Sekjend Hasto Kristiyanto, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. ​Pernyataan PDIP menyusul apa yang disampaikan oleh mantan Ketua DPR RI Setya Novanto di persidangan kasus E-KTP, yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung (Kader utama PDIP) sebagai pihak yang menerima dana E-KTP, yang intinya menyalahkan pemerintahan Presiden SBY adalah aneh dan menggelikan....

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Tim Studi NSEAS) Pembangunan infrastruktur perkeretaapian seperti Stasiun Kereta Api (KA), jalur rel KA, dll termasuk urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan Presiden RI Jokowi. Adanya Dirjen perkeretaapian di Kemenhub sebagai bukti betapa perkeretaapian itu urusan pemerintahan. Apakah kinerja Jokowi baik dan berhasil urus infrastruktur perkeretaapian ? Data, fakta dan angka berikut ini akan membantu...

Ucapan DIRJEN Kementrian ATR/BPN RI, Ibu Arie Yuriwien, pada acara seminar Kebijakan dan Regulasi Pembebasan lahan Proyek Properti di kantor pusat Jasa Marga Jakarta, Kamis 15 Maret 2018 bahwa Proyek Meikarta belum ada Penyesuaian tata ruang. Padahal lanjut Arie Proses Penyesuaian tata ruang harus tuntas sebelum memulai penjualan atau marketing sales. Arie juga menilai proyek Meikarta berbeda dengan Proyek...

Dakwaan tindak pidana korupsi e-KTP yang kini mulai disidangkan, diduga bukan hanya melibatkan terdakwa mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, tetapi juga melibatkan politisi terkemuka dari berbagai partai politik. Terdakwa Irman bahkan menyebutkan beberapa partai politik, termasuk parpol yang sedang berkuasa sekarang, turut menikmati uang suap proyek e-KTP yang diduga merugikan negara sekitar 2,3 trilyun dari nilai proyek sebesar...

Ekonom senior Indef Faisal Basri berpendapat utang pemerintah semakin mengkhawatirkan, karena komposisi utang memberatkan beban yang ditanggung negara. "Jangan kaget kalau bunga utang pemerintah itu lebih tinggi, ," katanya dalam acara diskudi Indef, di Jakarta, Rabu (21/3/2018). Berdasarkan bahan paparannya, pada 2010 utang dalam bentuk SBN hanya 36,3% dan utang dalam bentuk pinjaman luar negeri 63,7%. Sementara itu, pada 2017 utang...

Oleh : Salamuddin Daeng (1) BUMN Migas Harta Terakhir Holding BUMN terus berlanjut. Momentumnya bertepatan dengan tahun politik menjelang Pilkada serentak dan Pemilu 2019. Kali ini adalah Holding BUMN minyak dan gas yakni Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Pertamina. Kedua perusahaan memiliki fungsi paling vital di dalam bidang ekonomi dan politik, dikarenakan tugas dan fungsinya berhubungan langsung dengan hajat hidup paling...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Tim Studi NSEAS) Pembangunan infrastruktur perhubungan udara seperti Bandara (Bandar Udara) landasan pacu, apron, taxiway dan terminal termasuk urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan Presiden RI Jokowi. Jokowi lisan berjanji akan meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti Pelabuhan dan Bandara di wilayah Indonesia Bagian Timur. (http://news.detik.com./Pemilu2014/era...anji-jokowi-jk). Bahkan dgn sumber data sama, Jokowi lisan berjanji jika terpilih jadi Presiden,...