Media NSEAS

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Pada 17 Januari 2019 mendatang KPU akan menyelenggarakan suatu Debat Pilpres: Antara Pasangan Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf. Debat ini mengambil topik: Hukum, Korupsi dan HAM. Tulisan ini akan fokus pada topik di bidang hukum. Sebagai incumbent, Jokowi tentu telah menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Hukum. Masalanya: selama empat tahun Jokowi jadi Presiden, berhasil...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) Pada 17 Januari 2019 mendatang KPU akan menyelenggarakan suatu Debat Pilpres: Antara Pasangan Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf. Debat ini mengambil topik: Hukum, Korupsi dan HAM. Tulisan ini akan fokus pada topik pemberantasan korupsi. Sebagai incumbent, Jokowi tentu telah berhubungan dengan upaya pemberantasan korupsi. Masalanya: selama empat tahun Jokowi jadi Presiden, berhasil atau gagalkah...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Team Studi NSEAS) PENGANTAR : Pada 17 Januari 2019 ini akan diadakan Debat Capres antara: 1. Pasangan Jokowi-Ma'ruf 2. Prabowo-Sandi Satu topik akan diperdebatkan yakni "penegakan HAM ". Jokowi Sebagai incumbent telah pernah menjadi PRESIDEN yang harus menyelenggarakan puluhan urusan Pemerintahan. Salah satunya urusan be yakni penegakan HAM (Hak Azasi Manusia). Pertanyaan pokok: APA Kinerja dan apakah Jokowi...

(Catatan akhir tahun, By Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle) Beberapa hari lalu saya melihat tulisan Tjahja Gunawan Diredja berdedar di media sosial menyoroti soal ketidakpantasan Jokowi selfie di bencana Banten/Lampung. Saya mengenal dia puluhan tahun lalu sebagai wartawan di Bandung. Terakhir dia menulis biography Chairul Tanjung si Anak Singkong. Tulisan dia yang melakukan kritik terhadap rezim Jokowi, menambah jumlah wartawan...

Dari Kami yang kehilangan anggota keluarga. Kemana aja itu kebijakan Poros Maritim dan Tol Laut,? Untuk sejenis Alat deteksi/peringatan dini tsunami saja yang sudah tak berfungsi sejak 2012, tak mampu mengelola, apakah mau menyalahkan lagi Pemerintahan Yang Lalu,?? Atau cukup dengan pernyataan di Konpress melalui layar Kaca TV bahwa Alat peringatan dini tsunami tersebut semuanya rusak akibat dipreteli/dicuri oleh Orang/...

Mengundang Anda untuk hadir dalam Acara Diskusi Publik bertema: _Pembagunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung : Mangkrak atau Batal ? Hari / Tanggal : *Senin 24 Desember 2018* Pukul : *13.30 -16.30* Tempat : *Anggrek Room Hotel Gren Alia, JL.Cikini Raya 46, Cikini Jakarta Pusat* *_Pembicara :_* 1. *DR. Ir.Sri Bintang Pamungkas* (Ahli Manajemen dan Evaluasi Industri) 2. *Natalius Pigai* (Mantan Komisioner Komnas...

Pertama, Proyek KA cepat Jakarta-Bandung dibangun Pemerintah Jokowi bermasalah. Proyek itu merupakan proyek kecebong. Yakni KA cepat bohongan. Kedua, Kini Proyek KA cepat ini mangkrak. Cina tak nampu melaksanakan kewajiban dalam perjanjian Proyek KA cepat ini. Ketiga, Proyek masih gagal melaksanakan kegiatan pengadaan atau pembebasan tanah, mengatasi akan terjadi pencemaran di daerah pusat pusat pertumbuhan seperti Walini, keberlanjutan daya...

Mega proyek ini sebenarnya sudah digagas di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rencana proyek itu pun bergulir hingga era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Pada awal pemilihan investor saja proyek ini sudah menimbulkan kontroversi. Awalnya pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memang melakukan studi kelayakan dengan Japan Internasional Corporation...

OLEH MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) (Ketua Tim Studi NSEAS) PENGANTAR : Salah satu bidang urusan pemerintahan Indonesia harus dikerjakan Presiden Jokowi adalah pertahanan. Saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi berjanji di bidang pertahanan, akan menambah prajurit TNI dan anggaran lebih besar.Bahkan Jokowi berjanji, akan meningkatkan 3 kali lipat anggaran pertahanan (http://nasional.kompas.com/red/2014...dan.Pertahanan). Tetapi, menurut Jokowi, hal ini bisa dicapai jika pertumbuhan ekonomi di...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) PENGANTAR: Presiden Jokowi harus menyelenggarakan urusan pemerintahan nasional. Salah satu urusan pemerintahan dimaksud adalah bidang KEAMANAN NASIONAL. KEGAGALAN DI BIDANG KEAMANAN NASIONAL: Pertanyaan pokok: apa setelah empat tahun Jokowi jadi Presiden RI, berhasil atau gagal di bidang keamanan nasional? Ternyata Jokowi masih mengalami kegagalan. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional dapat dijadikan parameter untuk menilai kinerja...