Media NSEAS

Dari Kami yang kehilangan anggota keluarga. Kemana aja itu kebijakan Poros Maritim dan Tol Laut,? Untuk sejenis Alat deteksi/peringatan dini tsunami saja yang sudah tak berfungsi sejak 2012, tak mampu mengelola, apakah mau menyalahkan lagi Pemerintahan Yang Lalu,?? Atau cukup dengan pernyataan di Konpress melalui layar Kaca TV bahwa Alat peringatan dini tsunami tersebut semuanya rusak akibat dipreteli/dicuri oleh Orang/...

Mengundang Anda untuk hadir dalam Acara Diskusi Publik bertema: _Pembagunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung : Mangkrak atau Batal ? Hari / Tanggal : *Senin 24 Desember 2018* Pukul : *13.30 -16.30* Tempat : *Anggrek Room Hotel Gren Alia, JL.Cikini Raya 46, Cikini Jakarta Pusat* *_Pembicara :_* 1. *DR. Ir.Sri Bintang Pamungkas* (Ahli Manajemen dan Evaluasi Industri) 2. *Natalius Pigai* (Mantan Komisioner Komnas...

Pertama, Proyek KA cepat Jakarta-Bandung dibangun Pemerintah Jokowi bermasalah. Proyek itu merupakan proyek kecebong. Yakni KA cepat bohongan. Kedua, Kini Proyek KA cepat ini mangkrak. Cina tak nampu melaksanakan kewajiban dalam perjanjian Proyek KA cepat ini. Ketiga, Proyek masih gagal melaksanakan kegiatan pengadaan atau pembebasan tanah, mengatasi akan terjadi pencemaran di daerah pusat pusat pertumbuhan seperti Walini, keberlanjutan daya...

Mega proyek ini sebenarnya sudah digagas di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rencana proyek itu pun bergulir hingga era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Pada awal pemilihan investor saja proyek ini sudah menimbulkan kontroversi. Awalnya pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memang melakukan studi kelayakan dengan Japan Internasional Corporation...

OLEH MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS) (Ketua Tim Studi NSEAS) PENGANTAR : Salah satu bidang urusan pemerintahan Indonesia harus dikerjakan Presiden Jokowi adalah pertahanan. Saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi berjanji di bidang pertahanan, akan menambah prajurit TNI dan anggaran lebih besar.Bahkan Jokowi berjanji, akan meningkatkan 3 kali lipat anggaran pertahanan (http://nasional.kompas.com/red/2014...dan.Pertahanan). Tetapi, menurut Jokowi, hal ini bisa dicapai jika pertumbuhan ekonomi di...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) PENGANTAR: Presiden Jokowi harus menyelenggarakan urusan pemerintahan nasional. Salah satu urusan pemerintahan dimaksud adalah bidang KEAMANAN NASIONAL. KEGAGALAN DI BIDANG KEAMANAN NASIONAL: Pertanyaan pokok: apa setelah empat tahun Jokowi jadi Presiden RI, berhasil atau gagal di bidang keamanan nasional? Ternyata Jokowi masih mengalami kegagalan. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional dapat dijadikan parameter untuk menilai kinerja...

Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS) PENGANTAR: Presiden Jokowi harus menyelenggarakan urusan pemerintahan nasional. Salah satu urusan pemerintahan dimaksud adalah bidang sosial. Presiden dibantu seorang Menteri yg memimpin Kementerian Sosial. Pada level Kementerian Sosial, bidang sosial ini mencakup: 1. Rehabilitasi sosial 2. jaminan sosial 3. Pemberdayaan sosial 4. Perlindungan sosial 5. Penanganan fakir miskin. KEGAGALAN: Pertanyaan pokok: apa setelah empat tahun Jokowi jadi Presiden RI,...

Kerugian yg kita derita akibat membiarkan pulau-pulau itu JAUH LEBIH BESAR...daripada kerusakan lingkungan akibat pembongkaran... Kok tidak pernah terpikir rusaknya lingkungan akibat pasir laut dikeruk habis untuk bikin pulau... Bayangkan kalau Pulau-pulau itu dibikin pendaratan pesawat dan kapal perang berikut tentara-tentara merahnya Cina... Kata Gatot, dalam waktu 3 hari TNI dilumat! Katakanlah itu tidak terjadi, karena Jokowi keburu jatuh... tapi bagaimana...

Membongkar Pulau-pulau Reklamasi itu adalah sebagai hukuman bagi para Cina Mafia yg suka bikin gara-gara memaksa Pejabat-pejabat Gombal dan kita-kita untuk menyetujui maunya... Padahal pulau-pulau itu tidak menguntungkan siapa-siapa kecuali Taipan-taipan itu sendiri. Bisa dilihat, bagaimana seorang Taipan Jahat seperti James Riady memaksa kita semua untuk setuju dengan Meikarta. Untuk siapa Meikarta? Punya siapa Indonesia?! Kok main bikon Kota, bikin...

Pembicara Utama: 1. Sri Bintang Pamungkas (Ahli Manajemen dan Evaluasi Industri) 2. Amir Hamzah (Ahli Kebijakan Publik dan Pemerintahan) 3. Elvan Gomes (Advokat Senior dan Ahli Hukum Pertanahan) 4. Muchtar Effendi HARAHAP (Peneliti Politik/Pemerintahan) 5. Syahganda Nainggolan (Presedium KAKI) Moderator: Ramli Kamidin (Aktivis Alumni UI) Waktu: Jumat, 14 Desember 2018 Jam: 13.30 -15.30 Tempat: Hotel Grand Alia, Jl. Cikini Raya, Cikini, Jakarta Pusat. Demikian Undangan ini Kami...