Mega proyek ini sebenarnya sudah digagas di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rencana proyek itu pun bergulir hingga era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).
Pada awal pemilihan investor saja proyek ini sudah menimbulkan kontroversi. Awalnya pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memang melakukan studi kelayakan dengan Japan Internasional Corporation Agency (JICA).
Studi saat itu dilakukan untuk membangun kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, dengan jarak sepanjang 748 km. Dana untuk melakukan studi tersebut ditalangi oleh JICA.
Proses studi kelayakan pun dimulai pada awal 2014. Besaran dana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya pun diperkirakan mencapai Rp 100 triliun.
Setelah melalui berbagai pertimbangan baik ekonomi maupun politik, akhirnya pemerintah memutuskan untuk membangun kereta cepat secara bertahap. Pemerintah memutuskan untuk membangun dengan rute Jakarta-Bandung terlebih dahulu sepanjang 142,3 km dengan 4 stasiun Halim, Karawang, Walini dan Tegalluar Bandung yang nilai awal proyeknya senilai Rp 67 triliun.
Namun setelah konsep matang, pemerintah justru melakukan lelang terbuka bagi negara-negara yang tertarik dengan proyek itu dan masuklah China.Pemerintah akhirnya justru memilih China ketimbang Jepang untuk menggarap proyek Kereta Cepat JKT-BDG.
Jepang sendiri menawarkan pinjaman proyek dengan masa waktu 40 tahun berbunga hanya 0,1% per tahun dengan masa tenggang 10 tahun, padahal sebelumnya bunga yang ditawarkan Jepang sampai 0,5% per tahun. Dan Akhirnya Mega Proyek tersebut Mangkrak, Kenapa Bisa terjadi.
Silakan hadir pada acara Diskusi Publik NSEAS:
Hari : Senin, 24 Desember 2018
Jam. 13.30 -15.30 Wib.
Tempat: Hotel Grend Alia, Jl. Cikini Raya Jakpus
Tim Pelaksana NSEAS
Yaminudin
Andris Yunus
Assik
Jakarta, 20 Desember 2018
