MENUNTUT PENEGAKAN HUKUM ATAS DUGAAN KORUPSI PEJABAT-PEJABAT TINGGI NEGARA

0
578

Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(NSEAS)

Forum Masyarakat Peduli Penegakan Hukum dan Keadilan telah mengadakan Seminar “Menuntut Penegakan Hukum atas Dugaan Korupsi Pejabat-pejabat Tinggi Negara’. Seminar ini direncanakan semula mengambil tempat
 Senin, 29 Oktober 2018, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Tetapi tidak terlaksana sehingga berganti tempat.

Seminar ini terpaksa di adakan di Selasar Gedung MPR Karena ruang rapat semula direncanakan untuk digunakan tempat seminar, tidak diizinkan digunakan oleh pihak Sekjen MPR. Ada dugaan Rezim Jokowi meninta Sekjen MPR utk tidak mengasih penggunaan ruang rapat terhadsp Pelaksana Acara Seminar. Salah satu sebabnya adalah thema seminar menyangkut dugaan korupsi petinggi negara termasuk Rezim Jokowi.

Seminar terbuka untuk umum ini, dihadiri beragam segmen pemerintahan, masyarakat madani dan pelaku usaha serta jurnalis medsos dan media massa.

Seminar ini dimoderatori Dr. Khusnul Mariyah Dosen Senior Ilmu Politik UI, dan diantar Dr. Marwan Batubara selaku Kordinator Pelaksana Seminar.

Semula direncanakan Para Pembicara adalah
1. Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI 2014-2019)
2. Prof. Dr. M. Amien Rais (Ketua MPR RI 1999-2004)
3.Dr. Ferry Juliantono (Ketua Gerindra)
4 Prijanto Soemantri (Mantan Wagub DKI Jakarta)
5. Ridwan Saidi (Budayawan Betawi)
6. Dr. Ahmad Yani (Presidium KAKI)
7. Dr. Abdul Chair Ramadhan (Ketum HRS Centre)
8. Achmad Nur Hidayat (Alumni Universitas Indonesia)
9 Haris Rusly Moti (Aktivis Petisi 28)
10.Slamet Maarif (Pimpinan Persaudaraan 212)
11.Dr. Marwan Batubara (IRESS).

Dalam pelaksanaan Acara hadir juga tokoh perempuan Nenok Warisman aktivis Tahun 2019 Ganti Presiden, aktivis Linda Djalil dan Prof Dr. Siti Zuhro.

Aitivis Linda Djalil berorasi dan membacakan puisi sebagai bentuk protes atas larangan penggunaan ruangan MPR RI yang sedianya digunakan sejumlah tokoh untuk membicarakan isu pemberantasan korupsi.

Kondisi acara seminar tidak sesuai dengan rencana Dlm Pengantar Seminar,
Marwan Batubara, memberkan latarbelakang masalah ruang rapat MPR yang tidak boleh digunakan until Acara ini. Selanjutnya menjelaskan masalah seminar yakni banyak pengaduan masyarakat tentang dugaan korupsi petinggi negara ke lembaga penegak hukum seperti KPK tidak ditindaklanjuti.
 
Setelah dibuka Moderator, tampil pertama Pembicara yakni Ridwan Saidi. Ridwan dalam orasinya terkondisi dilarang menggunakan ruang rapat MPR sehingga Acara ini disebut sebagai Acara ‘Revolusi Ubin’. Orasi lebih merespon kondisi seminar di Selasar Gedung MPR.

Pembicara kedua tampil Ahmad Yani, Mantan anggota DPR Komisi III dari Fraksi PPP. Selaku Pakar Hukum, ia menyoroti kondisi penyesaian kasus2 besar korupsi yang tidak menyentuh pemodal. Hal ini dapat dibuktikan kasus reklamasi pantai utara Jakarta dan Meikarta Jabar. Yani berharap kasus Meikarta benar2 dibongkar hingga ke akar2nya dan keterllibartan pemodal korupsi. Ahmad Yani sendiri sebelum seminar telah mendalami kasus korupsi Meikarta dari kajian hukum.

Pembicara ketiga tampil seorang aktivis alumni UI, Ahmad Noer Hidayat. Baginya, korupsi adalah masalah Kita bersams. Tetapi, ia mengkritik kondisi pemecahan masalah korupsi selama ini tebang pilih atau diskriminatif. Ada tiga oligarki menentukan pemecahan masalah korupsi ini yakni oligarki politik, ekonomi Dan social. KPK tidak nampu membawa oligarki in ke penjara karena tindak pidana korupsi.

Tampil Pembicara berikutnya Prof Dr.Siti Zuhro. Ia peneliti LIPI dan juga Ketua Presedium KAHMI Nasional. Secara singka ia orasi terkait korupsi petinggi negara ini.

Setelah Siti Zuhro orasi, tampil Pembicara berikutnya adalah Abdul Chair Ramadhan. Ia menilai, di era Jokowi permasalahan korupsi tidak tuntas pemecahannya. Hal ini bukan saja merugikan rakyat, tetapi juga ekonomi negara. KPK jangan hanya berani kepada penyelenggara negara tetapi juga. Pimpinan puncak partai politik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here