KINERJA JOKOWI URUS APARATUR NEGARA
Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua Tim Studi NSEAS)
Aparatur negara, satu urusan pemerintahan harus dikerjakan Jokowi. Saat kampanye Pilpres 2014, Capres Jokowi berjanji tertulis di dalam dokumen...
YENNY WAHID: CAGUB JATIM ATAU CAWAPRES?
Oleh: Faisal Haq
Alumni Filsafat UGM Wartawan Anggota PWI
Panggung politik menjelang pilkada selalu bergerak dinamis pada menit-menit terakhir. Itu pula yang terjadi saat ini, ketika...
KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL: ADA KEPENTINGAN POLITIK DAN BISNIS PEMERINTAH?
KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL: ADA KEPENTINGAN POLITIK DAN BISNIS PEMERINTAH? Oleh TIM STUDI NSEAS (Network for South East Asian Studies) Lahirnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup...
KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL: TANPA MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN ?
KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL: TANPA MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN ? Oleh TIM STUDI NSEAS (Network for South East Asian Studies) Lahirnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan...
Data korupsi di daerah
Dilihat dari pendapatan per kapita yang mencapai US$4.900, kesejahteraan masyarakat Indonesia masih rendah karena baru menempati ranking ke-126 di dunia, jauh tertinggal dibandingan Malaysia...
MA AGAR TOLAK PERMOHONAN UJI MATERIIL PERMEN LHK P.39 TAHUN 2017
DISKUSI TERBATAS BEKASI: MA AGAR TOLAK PERMOHONAN UJI MATERIIL PERMEN LHK P.39 TAHUN 2017
Permen LHK No. P. 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di...
PEMOHON UJI MATERIIL PERMEN LHK P.39 BUKAN MASYARAKAT ATAU PETANI MISKIN
DISKUSI NSEAS:
PEMOHON UJI MATERIIL PERMEN LHK P.39 BUKAN MASYARAKAT ATAU PETANI MISKIN
Di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini Raya, Jakarta Pusat telah diselenggarakan diskusi dgn...
DAMPAK POSITIF PERMEN LHK NO. P.39 TAHUN 2017
Permen LHK Nomor P.39 akan menimbulkan dampak positif terhadap kondisi kepastian hukum bagi petani penggarap tanah hutan negara; keadilan sosial; dan, kesejahteraan masyarakat terutama...