Melepas Imin, Prabowo Meniti Langkah Blunder

0
260

Oleh: Choirul Aminuddin

Sekretaris Jenderal BARA24

 

GONJANG ganjing situasi politik di tanah air mendadak hangat kembali setelah hampir dua bulan dingin-dingin saja. Situasi suam-suam itu menyusul deklarasi Anies Rasyid Baswedan berpasangan dengan Abdul Muhaimin Iskandar di Surabaya, pekan lalu.

Anies Baswedan adalah bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga partai Senayan itu, selanjutya, membentuk persekutuan politik bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Di belakang tiga mesin politik itu ada Partai Ummat.

Adapun Muhaimin Iskandar yang akrab dipanggil Imin merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sebelumnya bergabung bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangsaan Indonesia Raya (KKIR). Tapi, koalisi ini kandas setelah Prabowo mengajak Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional (PAN) bersekutu membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM). PKB menarik diri dari barisan Prabowo.

 

Demikian pula dengan kondisi di KPP, langsung ambyar setelah Partai Demokrat keluar dari koalisi dengan alasan Anies Baswedan dianggap berkhianat. Pengkhiatanan itu, sebagaimana siaran pers yang beredar di kalangan wartawan, karena Anies tidak mengajak Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi wakilnya.

“Anies memilih Muhaimin sebagai wakilnya. Ini sebuah pengkhianatan!” tulis siaran pers itu.

Menurut kubu Anies, tidak ada sama sekali sikap pengkhianatan terhadap Agus Harimurti. Anies maupun Agus Harimurti, kendati sering bertemu atau makan bareng, tidak pernah membicarakan soal kesepakatan bahwa keduanya bakal berduet sebagai calon presiden dan wakil presiden pada kontestasi politik 2024.

“Ini perlu dipahami pihak AHY!”

Terkait dengan persoalan itu, tak lama usai Deklarasi Anies-Imin selanjutnya disingkat AMIN di Surabaya, hampir seluruh pengamat politik, aktivis, pendukung maupun nonpenduung Anies-Imin, berhamburan memberikan pendapat di media massa maupun social media: Twitter, Facebook atau platform lainnya.

Sikap itu sangat wajar, karena  selama ini, para bakal calon presiden tak kunjung menyampaikan kepada publik mengenai  pasangannya. Di samping itu, menjelang pendaftaran bakal calon presiden dan wakilnya, seluruh bakal calon telah ditunggu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Oktober 2023. Selanjutnya, jika diangggap memenuhi persyaratan, mereka akan ditetapkan sebagai pasangan untuk bertarung memprebutkan kursi presiden pada Februari 2024.

Hingga saat ini, baru Anies Baswedan mengambil langkah berani dengan  mengumumkan pendampingnya di kota pahlawan. Sementara itu, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang menyatakan siap berlaga pada 2024 masih mingkem, siapa wakilnya.

“Keduanya saling intip,” kata pengamat.

Para pengamat mengatakan, pilihan Anies menetapkan Muhaimin sebagai wakilnya dianggap sangat jitu. Pendapat ini saya amini.

Sebelum deklarasi AMIN digelar di kota buaya, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyatakan kepada awak media bahwa dia mengincar Muhaimin Iskandar sebagai pasangan cocok bagi Anies.

Pernyataan bos Media Indonesia Group itu disampaikan beberapa menit setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana, Jakarta. Pertemuan tersebut, menurut sumber saya, Surya Paloh meminta agar Istana tidak cawe-cawe jika Muhaimin diambil sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan.

“Ini duet maut. Keputusan Anies menggandeng Imin seperti dwitunggal Soekarno-Hatta memimpin Indonesia. Keduanya beraliran politik berbeda tetapi tetap satu jua,” kata seorang aktivis kepada saya lewat saluran telepon.

Bagi kubu Anies, pilihan terhadap Muhaimain menjadi bakal calon wakil presiden adalah langkah politik cerdas. Sebaliknya, Prabowo melakukan langkah blunder ketika membuang pria yang pernah aktif di PMII (Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia) itu. Boleh dibilang, pasangan ini sangat serasi karena telah mengawinkan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dengan PMII.

Anies, semasa mahasiswa di Universitas Gadjahmada, Yogkarta, pernah aktif di HMI. Sedangkan Muhaimin adalah aktivis gerakan mahasiswa PMII di perguruan tinggi yang sama.

Langkah keliru Prabowo itu antara lain, dia tidak memperhatikan potensi dukungan yang diraup PKB dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga dengan mudahnya meminggirkan peran dia. Padahal, kedua provinsi ini adalah penyumbang suara terbesar PKB dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.

Bila berpijak pada data hasil pemilihan umum 2019 yang ada di Biro Pusat Statistk (BPS), PKB mendulang suara besar dari sejumlah provinsi di Indonesia. Jawa Timur menyokong lebih dari empat juta suara, disusul Jawa Tengah menyumbangkan hampir tiga juta suara, selanjutnya diikuti Jawa Barat, Banten, Lampung, Papua, Sumatera Selatan dan DKI Jakarta.

“Imin memiliki magnitude besar di kawasan itu. Potensi yang tak boleh disepelehkan.”

Satu hal lagi yang perlu dipahami, peroleh kursi PKB di DPR Senayan mencapai 13,57 juta suara atau setara dengan 9,69 persen, jika dikonversi menjadi 58 kursi. Adapun bangku duduk yang dimiliki oleh Partai Nasdem di Senayan sebanyak 59 kursi.

Jika perolehan kursi kedua partai dijumlahkan, maka akan menghasilkan 117 kursi. Oleh sebab itu, Partai Nasdem dan PKB bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakilnya pada pemilihan presiden 2024. Sehingga hengkangnya Partai Demokrat tidak mengurangi persyaratan partai mengusung calon.

Mengapa bisa begitu?

Silahkan tengok Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi presidential threshold atau ambang batas parlemen.

Presidential threshold mensyaratkan bahwa partai politik atau gabungan partai  politik harus memiliki sedikitnya 20 persen jumlah kursi di DPR atau 25 persen suara sah pada hasil pemilihan umum sebelumnya.

Saat ini, ada 575 kursi di DPR RI. Maka, jika dikalihkan dengan 20 persen akan menghasilkan 115 kursi. Oleh sebab itu gabungan Partai Nasdem dan PKB yang memiliki 117 kursi itu sudah cukup memenuhi syarat mengajukan pasangan Anies dan Imin. Apakah sikap konyol Partai Demokrat berpengaruh?

“Engga lah yaauuu…!” kata kaum milineal Jakarta.

Nah, kita tinggal menunggu keputusan Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) apakah masih galau atau tetap tegak lurus mendukung Anies lantaran menggandeng Imin. Saya yakin seribu persen, PKS tetap bersama Anies biarpun bumi berguncang ataupun langit runtuh!!

Prabowo, langkah keliru Anda akan menjebloskan keterpurukan sebagaimana dua kali hasil pemilihan presiden sebelumnya: 2014 dan 2019. Selamat tinggal Prabowo, saya pernah menjadi pendukung beratmu!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here