MEDIANSEAS.COM– Tuntut Ganti Rugi atas Pembangunan Pelabuhan di Tanah Adat, Warga Papua Kepung Kantor Kementrian Perhubungan (Kemenhub) , di jalan Medan Merdeka Timur, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Sejumlah warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Papua-Papua Barat for Jokowi-Ma’ruf menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Perhubungan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).
Kepada wartawan Amrin Ajira ,S.Sos, selaku Kordinator lapangan (Korlap) menegaskan agar Kemenhub dapat segera membayar uang pembebasan lahan masyarakat adat Folley di Papua Barat Daya. Lahan tersebut digunakan untuk membangun pelabuhan.
Pantauan medianseas.com, massa datang sekitar pukul 0.9.15 WIB. Mereka berkumpul di area belakang Kantor Kemenhub. Massa berjumlah kurang lebih 50 orang.
Sejumlah orang memegang spanduk bertuliskan “Stop Perampasan Tanah Adat Milik Orang Papua di Kampung Folley Distrik Misol Timur, Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya”.
Sementara itu, tiga orang berdiri di atas mobil komando.
“Kami mendesak Kemenhub untuk segera melakukan ganti rugi atas pemakaian tanah adat masyarakat Papua Barat Daya di Kampung Folley Distrik Misol Timur, Raja Ampat, untuk pembangunan pelabuhan, Karena masalah ini adalah penyerobotan hak-hak masyarakat adat. Makanya Papua hancur terus,” kata Amrin Ajira kepada medianseas.com, di area belakang kator Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Timur , Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).
Semetara itu selaku Kuasa Hukum Aliansi Masyarakat Papua-Papua Barat For Jokowi -Ma’ruf, Arif Wibowo, S.H., menegaskan bahwa ini merupakan aksi protes masyarakat Papua khususnya masyarakat adat Folley di Papua Barat Daya, yang menuntut Ganti Rugi atas Pembangunan Pelabuhan di Tanah Adat tersebut. Dalam pernyataanya Ia mendesak agar Dirjen Perhubugan Darat dapat beraudensi dengan aliansi Masyarakat Papua-Papua Barat for Jokowi-Ma’ruf.
“Kenapa dikatakan Keresahan, karena banyak masyarakat-masyarakat Papua yang memiliki tanah adat yang tidak mendapatkan haknya oleh pemeritah, jadi dia kuasai lahan adat Papua untuk kepentingan fasiltas umum tetapi pemerintah, terutama dinas perhubungan darat, belum ada untuk berusaha menyelesaikan permasalahan ini,” pungkas arif.
Meskipun cukup alot, untuk dapat menemui Dirjen Kemenhub, namun perwakilan aksi sekitar 8 orang perwakilan akhirnya diterima oleh Bambang S, selaku kepala TSDP Kemenhub. Dari hasil audensi tersebut pihak kemenhub meminta waktu 14 hari kepada team perwakilan aliansi Masyarakat Papua-Papua Barat for Jokowi-Ma’ruf,untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut.
“Meskipun dari pagi kami sempat menunggu lama , namun aksi kami tidak sia-sia, akhirnya dapat ditemui oleh Bapak Bambang, kami tetap menunggu janji Beliau, dan sekaligus ucapan terimakasih sudah mau, menerima audensi kami,” kata Arif Wibowo. (Red)
