KASUS KEMATIAN BRIGADIR JOSUA DAPAT SEBAGAI PETITUR HUKUM MEBUKA KEMBALI KASUS KM 50, KASUS HABIB RIZIEK SHIHAB

0
470

Jakarta, Pengungkapan peristiwa kematian brigadir josua, perlu mendapatkan apresiasi karena pengukapan kasus tersebut, dapat dijadikan dasar oleh keluarga atau para penegak hukum maupun pihak ketiga atau pihak lain,untuk meminta demi hukum membuka kembali kasus km50, dan kasus Habib Riziek Shihab, karena kasus brigadir josua merupakan petitur pintu masuk, Sebab:

1. Bahwa Irjen pol Fredy Sambo juga menangani kasus KM. 50
2. Bahwa Brigjen. Pol Hendrawan yang ditunjuk Fredy Sambo menangani kasus Km. 50
3. Bahwa komnas HAM juga menangani kasus KM. 50
4. Bahwa dalam peristiwa brigadir josua ada tindakan melakukan dan membangun rekayasa kesalahan pada brigadir yosua, dan rekayasa ini dibongkar oleh teamsus dan itsus, serta bareskrim mabes polri.
5. Dalam kasus brigadir yosua dan kasus KM 50 dilakukan forensik ditempat yang sama, namum dalam kasus brigadir yosua diadakan forensik ulang.

Dari jika melihat lasal 27 undang undang dasar 45 asli maupun undang undang dasar 45 yang diamandemen, yang pada ayat 1 nya berbunyi “segala warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjung hukum dan pemerintah itu tidak ada kecualinya” Dengan petitur tersebut diatas, serta dengan dasar hukum diatas pemerintah harus melakukan membuka kembali pemeriksaan maupun otopsi km. 50 sama seperti dilakukan dalam kasus kematian brigadir jusoa, karena hal itu kewajiban dan perintah undang undang dasar ujar Elvan Gomes wakil rektor Unversitas Cokroaminoto (Yaperti) pada media nseas di artha gading tanggal 13 agustus 2022. Dan jika hal ini tidak dilakukan adalah pelanggaran konstitusi, dan dapat dijadikan dasar meng gunakan pasal 7A untuk meberhentikan presiden karena melakukan perbuatan melawan hukum, tegas gomes yang juga selaku advokat senior itu.

Dan selanjutnya dasar hukum diatas, partai politik harus berani memerintah kan anggotanya yang ada diperlemen untuk meminta pemerintah membuka kasus km 50, dan begitu juga partai pokitik yang tidak ada diparlemen, bersama anggota Dewan Perwakilan Daerah, maupun elemen masyarakat, maupun keluarga hukum dapat mengajukan yudikatif untuk membuka kembali kasus km 50, Dan universitas cokroaminoto (yaperti) siap memfasilitasi di bukanya kasus km 50 sebagai wujud tridharma perguruan tinggi, tandas gomes.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here