Jakarta, Sikap dan keinginan ketua DPD RI La nyala Mataliti untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dan Undang-Undang Dasar 1945, setelah putusan gugatan Threshold DPD RI dan Partai Bulan Bintang di tolak M.A, patut diberi apresiasi dan didukung oleh masyarakat, karena perubahan UUD 45, adalah jalan terbentuknya penyanderaan konsti tusi dan kedaulatan rakyat, serta menyebabkan Oligarki mempunyai kekuasaan di bidang politik, ekonomi, dan sebentar lagi kekuasaan di bidang Hukum dengan telah dibuat dan dibahas UU KUHP, ujar wakil rektor universitas cok (yaperti) pada media nseas minggu 24 Juli di Jakarta.
Karena dari mulai masuknya orde baru para oligarki Internasional dan Oligarki mulai memainkan perannya dibidang Ekonomi dengan mengkloning pasal 33 UUD 1945 dengan membentuk UU penanam modal dan membentuk onderbau usaha departemen- departemen pemerintah dan BUMN melalui Yayasan dan bekerja sama dengan membentuk perusahaan swasta, dimana didalam sahamnya ada yayasan dan swasta, yang kemudian mengambil tanah-tanah exl landerform yang dijadikan kawasan-kawasan serta dijadikan equity dan menarik modal asing dengan jaminan equity tersebut serta membentuk Bank-Bank Swasta- swasta, serta membentuk konglomerasi dan membentuk monopoli perekonomian di masyarakat dari hilir ke hulu dan akibatnya muncul Oligarki di tingkat Nasional, kondisi ini masih dapat diredam oleh kekuasaan pemerintah dengan adanya sistim demokrasi terpimpin yang dibentuk oleh Orde baru masa itu. Dan setelah kondisi ini disadari oleh kekuatan orde baru sebagai hal yang membahayakan Bangsa dan Negara mulai pimpinan nasional orde baru Jendal Besar Soeharto membentuk Yayasan Amal Bakti Pancasila , pada tahun 1982, ujar wakil rektor uncok (Yaperti) itu.
